Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapka, anggaran pembangunan untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah tersedia Rp 23,6 triliun pada tahun anggaran 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suharso menjelaskan, anggaran yang telah dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 itu masuk ke dalam bagian dari anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 993,2 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Antara lain adalah Kementerian PUPR, Kemenhub, KLHK, kemudian Polri, BKPM dan ada beberapa yang lain, dan seluruhnya kira-kira Rp 23 triliun," ucap Suharso saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Dari total alokasi anggaran ini, Suharso berujar, paling besar masuk ke pagu anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp 20,8 triliun. Total anggaran yang masuk ke Kementerian PUPR itu ditujukan untuk membangun istana, prasarana dasar, hingga kompleks perkantoran di IKN.
"Anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang kita susun di mana 20 persen kita harapkan bisa diatasi APBN dan sisanya kita harapkan antisipasi dari swasta baik dalam dan luar negeri. Jadi di luar Rp 23,6 triliun ini pada tahun depan kita harap ada partsipasi dari sektor private," ucap Suharso.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan anggaran pembangunan IKN Nusantara di kementeriannya pada 2023 itu naik ketimbang tahun ini yang sebesar Rp 5,4 triliun.
"Total anggaran untuk pembangunan IKN itu termasuk untuk sarana dan prasarana dasar di kawasan inti ibu kota," kata Basuki.
Adapun keseluruhan kebutuhan anggaran tersebut bakal tersebar di semua direktorat. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menganggarkan kebutuhan pembangunan di IKN sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 8,7 triliun.
Selanjutnya, anggaran untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 10,3 triliun; Direktorat Jenderal Perumahan Rp 0,5 triliun; dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp 0,1 triliun. Basuki menyebut pembangunan kawasan inti pemerintah akan dilakukan dalam rentang 2022-2024.
Selama tiga tahun, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebesar Rp 43 triliun. Bila tahun ini kebutuhan pembangunan dialokasikan Rp 5,4 triliun dan pada tahun depan Rp 20,8 triliun, sisanya akan dianggarkan pada 2024.
ARRIJAL RACHMAN | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
