Bahlil Lahadalia Usulkan Adopsi Struktur Kelembagaan Cina untuk Dukung Hilirisasi Nikel

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam penelitian disertasinya, menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dalam mendukung hilirisasi nikel yang adil bagi masyarakat. Ia mengusulkan agar Indonesia mengadopsi struktur kelembagaan yang diterapkan Cina untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Bahlil, struktur kelembagaan Cina saat ini sesuai jika diterapkan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 80-an, saat itu teknologi Cina belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga bahan baku industri nikel mereka belum mampu bersaing di pasar global. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan serupa dalam hilirisasi nikel. "Nah kalau ini kita lakukan, maka saya pikir, semua pengusaha yang ada di Indonesia yang ingin melakukan bisnis di bidang hilirisasi nggak lagi salah kamar," ucapnya saat Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Rabu, 16 Oktober 2024.

Bahlil melanjutkan secara konkret sebaiknya pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk nikel. Dalam gagasannya, Bahlil mengatakan satgas tersebut juga harus menjadi pendorong bagi perbankan atau badan keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membiayai industri hilirisasi.

Mantan Menteri Investasi ini juga menekankan pentingnya keberadaan lembaga keuangan yang terintegrasi dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap hilirisasi. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan awal ditetapkan oleh pemerintah, dukungan pembiayaan yang memadai adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan tersebut secara efektif. "Agar tidak ada lagi pikiran-pikiran bahwa nilai tambah hilirisasi dimanfaatkan oleh luar, maka kami berpendapat penting untuk ada kelembagaan," ujarnya.

Bahlil Lahadalia resmi meraih gelar doktor dengan predikat cum laude dari Universitas Indonesia pada Rabu, 16 Oktober 2024. Disertasi yang ia ajukan berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia," dalam Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG).