Bank Mandiri Catat Penyaluran Kredit Sektor Hilirisasi Minerba pada 2024 Sebesar Rp 185,2 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan penyaluran kredit kepada sektor pengolahan, termasuk untuk hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), mencapai Rp185,2 triliun pada akhir 2024. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyebut penyaluran kredit di sektor hilirisasi minerba ini merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap program strategis pemerintah.

Darmawan mengatakan angka penyaluran kredit pada 2024 meningkat 14,3 persen dari total penyaluran pada tahun sebelumnya. “Kalau secara khusus di hilirisasi minerba meningkat 61,4 persen secara year on year,” ungkap Darmawan dalam pemaparan kinerja kuartal IV Bank Mandiri yang digelar secara virtual pada Rabu, 5 Februari 2025. Ia menerangkan, penyaluran kredit ini digunakan untuk membiayai pembangunan operasional smelter dan refinery mineral seperti nikel, emas, tembaga dan logam mineral lainnya.

Ia berujar, Bank Mandiri tetap mengedepankan manajemen resiko yang robust untuk pembiayaan hilirisasi ini. “Kami juga memastikan proyek yang dibiayai telah beroperasi secara komersial dan memiliki kontrak kerja yang jelas,” ucapnya. Bank Mandiri juga merancang secara spesifik mitigasi resiko yang embedded terhadap proyek tersebut, misalnya dengan memastikan kecukupan suplai bahan baku dan ketersediaan product offtaker setelah perusahaan tersebut berproduksi.

“Ke depan kami akan terus juga mendukung percepatan dan peningkatan dari program strategis pemerintah di hilirisasi ini,” kata Darmawan. Menurut dia, program hilirisasi dapat memberikan dampak bagi perekonomian nasional secara signifikan, yaitu dengan terciptanya lapangan kerja yang semakin besar, peningkatan volume ekspor, dan juga penguatan daya saing industri nasional.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong program hilirisasi dalam negeri dijalankan dengan melibatkan peran lembaga keuangan maupun non keuangan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Prabowo Subianto, kata Bahlil, menginginkan nilai tambah dari program hilirisasi yang harus sepenuhnya didapatkan oleh negara.