Berjibaku di Lahan Pembebasan

Wilayah lain yang terkena imbas trayek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di area ini, terdapat 113 petak sawah dengan luas total 27.900 meter persegi yang akan dibangun menjadi jalur kereta. Hingga kini, pembayaran ganti rugi untuk 25 bidang tanah milik perseorangan mencapai 95 persen. "Tinggal sedikit lagi yang sedang dihitung," kata Sekretaris Desa Cileunyi Kulon Asep Jamil.

Sejauh ini, Asep mengaku tak menemukan kendala berarti dalam menetapkan harga pembelian tanah. Hampir seluruh pemilik lahan setuju dengan nilai ganti rugi hasil penghitungan tim appraisal. "Yang membuat lama justru karena pemilik lahan bukan warga sini," ujar Asep. "Kebanyakan dari luar Jawa Barat."

Pada 7 September 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher menerbitkan surat keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah proyek kereta cepat. Lewat surat itu, ia menyetujui rencana pengadaan tanah sekitar 669,63 hektare untuk pembangunan stasiun dan jalur kereta.

Stasiun akan berdiri di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat (Walini), dan Kabupaten Bandung di Tegalluar. Setelah penetapan lokasi, pemerintah desa mulai menggelar sosialisasi pembebasan lahan masyarakat sejak November tahun lalu. Satu bulan kemudian, petugas dari Badan Pertanahan Nasional mengukur tanah yang akan dibeli. Setelah itu baru pembayaran.

Khusus untuk tanah negara, Kementerian Keuangan juga telah melakukan penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Penilaian harga tanah negara dilakukan oleh tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sejak awal, pemerintah beralasan pembebasan lahan adalah penyebab utama molornya penyelesaian proyek jumbo senilai US$ 6,071 miliar ini. Menteri BUMN Rini Soemarno sempat menargetkan kereta dengan kecepatan 350 kilometer per jam itu siap beroperasi pada 2019. Namun ruwetnya penetapan lokasi dan pembebasan lahan proyek sejak dua tahun lalu mengakibatkan target pengoperasian mundur hingga Maret 2021. "Inginnya akhir 2020 selesai, tapi kan harus diuji dulu selama tiga sampai empat bulan," ucap Rini.

Target penyelesaian pembebasan lahan sebetulnya telah berkali-kali meleset. Sebelumnya, Kementerian BUMN menargetkan pembelian lahan masyarakat bisa selesai pada akhir April 2018. Saat meninjau lokasi pembangunan terowongan I kereta cepat Jakarta-Bandung di ruas tol Jakarta-Cikampek, Halim, Jakarta Timur, dua pekan lalu, Rini menyebutkan terdapat 22 titik kritis dalam pembebasan lahan yang harus diselesaikan bulan ini.

Pelaksana tugas Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, Dwi Windarto, mengatakan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia akhirnya berhasil menyelesaikan pembebasan 22 lahan prioritas itu pekan lalu. Pada pekan pertama Mei, pembangunan konstruksi mulai dilakukan di 14 titik. "Delapan titik sisanya pada 7 Mei 2018," tutur Dwi, Jumat pekan lalu.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Sri Mudjitno mengatakan 22 titik prioritas pembebasan lahan itu tersebar di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Dari total 5.741 bidang tanah di wilayah tersebut, pembelian 4.331 bidang telah dibahas bersama. "Sudah ada ganti rugi untuk 1.570 bidang dengan pembayaran hingga Rp 1,8 triliun," kata Sri.

Selama ini, BPN selalu menutup negosiasi harga tanah dengan para pemilik. Proses penentuan harga dilakukan secara independen oleh tim appraisal. Jika pemilik menyetujui, pembelian dan pembayaran dapat segera dilakukan. Namun, bila pemilik lahan tak sepakat dengan harga appraisal, BPN akan melakukan proses konsinyasi. "Intinya tidak ada mediasi atau tawar-menawar," kata Sri.

Sri mengakui banyak pemilik tanah menolak harga appraisal lantaran terprovokasi untuk mendapatkan harga tawar yang lebih tinggi. "Saya lihat yang terjadi di delapan titik kabupaten atau kota seperti itu," ujar Sri. Seluruh proses pembebasan ini sebetulnya tak memakan waktu lama. Sejak sosialisasi hingga pembayaran ganti rugi, BPN hanya membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China Sahala Lumban Gaol mengatakan proses pembebasan lahan yang progresif inilah yang membuat China Development Bank bersedia mencairkan dana pinjaman sebesar US$ 170 juta atau setara dengan Rp 2,39 triliun (kurs 14.081 per dolar Amerika Serikat). "China Development Bank meminta 54,3 persen lahan selesai lebih dulu sebelum mencairkan pinjaman tahap pertama," kata Sahala.

Konsorsium juga mulai mematangkan pembangunan transit oriented development (TOD) di kawasan Halim Perdanakusuma dan Walini. Rencananya, Walini akan dikembangkan menjadi kota baru di Bandung Barat dengan luas hingga 1.270 hektare.

Adapun perumahan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Halim yang terkena imbas proyek ini akan digantikan perumahan atau mes baru yang lengkap dengan fasilitas umum. Sahala menyatakan semua konstruksi fasilitas ini telah selesai. "Targetnya serah-terima sebelum akhir bulan ini sehingga bisa segera relokasi," ucap Sahala.

Putri Adityowati, Retno Sulistyowati, Lani Diana, Aminuddin (bandung)

Gerak Lambat Kereta Cepat

PERKEMBANGAN kereta cepat Jakarta-Bandung tidak semulus rencana awal. Proyek mulai tersendat ketika memasuki fase pembebasan lahan-bagian yang sebelumnya tidak diprediksi bakal menyedot banyak modal di tahap awal. Keraguan akan kelanjutan proyek makin kuat karena utang yang dijanjikan China Development Bank tak kunjung datang. Pinjaman akhirnya cair bulan lalu atau dua tahun setelah proyek dimulai.

Molor dari Target ---> kronologi taruh di bagian bawah naskah round up, memanjang horizontal. Jangan vertikal. Lengkapi dengan foto atau ilustrasi saat kejadian, misalnya, foto MoU Rini dengan NDRC pada 26 Maret 2015.

- 26 Maret 2015
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meneken nota kesepahaman (MOU) dengan National Development and Reform Commission dan China Development Bank untuk kerja sama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

- April 2015
Japan International Cooperation Agency (JICA) menyetorkan hasil studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelum ada kerja sama dengan Cina, JICA-atas persetujuan pemerintah Indonesia-memulai studi tersebut pada November 2011.

- September 2015
Presiden Joko Widodo memilih proposal Cina untuk menggarap proyek kereta cepat. Alasannya, tidak melibatkan anggaran negara.

- 6 Oktober 2015
Peraturan Presiden Nomor 107 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat terbit.

- 16 Oktober 2015
Konsorsium BUMN (Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dan China Railway menandatangani joint venture agreement. PSBI dan China Railway mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

- 12 Januari 2016
Penetapan trase jalur kereta cepat.

- 21 Juni 2016
Groundbreaking proyek di Walini, Jawa Barat. Konstruksi ditargetkan rampung pada 2018 dan beroperasi pada 2019.

- 4 April 2017
KCIC dan High-Speed Railway Contractor Consortium menandatangani kontrak pekerjaan sipil (engineering, procurement, and construction/EPC) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

- 14 Mei 2017
KCIC dan China Development Bank (CDB) menandatangani perjanjian kredit untuk proyek kereta cepat dengan nilai pinjaman US$ 4,5 miliar. Perjanjian diteken setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam High Level Dialogue of the Belt and Road Forum di Beijing, Cina.

- 3 April 2018
Rini Soemarno tiba di Cina untuk memastikan komitmen negara itu menggarap percepatan proyek, sekaligus menagih komitmen pinjaman dari CDB.

- 27-28 April 2018
Pinjaman tahap pertama senilai US$ 170 juta dari CDB dicairkan.

- 2 Mei 2018
Rini Soemarno menemani Presiden Direktur China Railway Lu Dongfu meninjau calon lokasi transit oriented development (TOD) kereta cepat di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Profil Megaproyek --> lengkapi dengan peta jalur (ada di Google), ilustrasi gambar TOD, diagram lingkaran persen saham konsorsium BUMN Indonesia lengkap dengan icon perusahaan.
o Biaya: US$ 5,5 miliar (awal) --> US$ 6,071 miliar (per Februari 2018)
o Panjang Jalur: 142,3 kilometer
o Stasiun: Halim-Karawang-Walini-Tegalluar
o Konsep Bisnis: Transportasi umum dan pengembangan kawasan untuk hunian dan bisnis di sekitar stasiun (transit oriented development/TOD).
o Pembiayaan: 75 persen utang dari China Development Bank, 25 persen modal konsorsium Cina-Indonesia. Porsi saham konsorsium: 60 persen BUMN Indonesia dan 40 persen BUMN Cina.
o Konsorsium BUMN Indonesia: Wijaya Karya (38%), Kereta Api Indonesia (25%), PT Perkebunan Nusantara VIII (25%), dan Jasa Marga (12%)

Skema Pinjaman
o Tenor: jangka waktu 40 tahun, masa tenggang 10 tahun
o Porsi dan Bunga: 60 persen dolar Amerika Serikat (bunga 2 persen per tahun) dan 40 persen yuan (bunga 3,46 persen per tahun)
o Pembengkakan Biaya: Tanggung jawab konsorsium

Lama di Pinjaman, Alot di Lahan --> lengkapi dengan peta yang mencakup Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Bisa crop dari google map atau peta Jawa Barat.

Salah satu alasan pinjaman proyek belum bisa cair adalah CDB meminta ada realisasi pembebasan lahan. Hingga Mei 2018, KCIC baru bisa membebaskan 64,2 persen lahan. Pembebasan lahan paling alot terjadi di Jawa Barat. Di provinsi ini, KCIC harus membebaskan 669,63 hektare tanah milik masyarakat dan perusahaan.
o Total Bidang di Jawa Barat (8 Kabupaten dan Kota): 5.741 bidang
o Sudah Musyawarah: 4.331 bidang
o Sudah Bebas: 1.570 bidang
o Realisasi Ganti Rugi: Rp 1,8 triliun

Sumber: Wawancara | Diolah, Naskah: Khairul Anam