Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Bisnis Sepekan

17 September 2007 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lampu Hijau untuk Antam

PEMERINTAH memberikan lampu hijau kepada PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) untuk ikut tender penjualan tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, pemerintah, yang mendapat hak penawaran lebih dulu, tidak punya uang. ”Yang punya uang itu BUMN, yang akan bertindak atas nama pemerintah,” kata Sofyan pekan lalu.

Penjualan saham Newmont itu bagian dari proses divestasi 51 persen sesuai dengan kontrak karya tahun 1986. Pemegang saham asing mesti mengalihkan kepemilikannya kepada Indonesia—pemerintah atau swasta nasional. Dari jumlah itu, 20 persen telah diambil PT Pukuafu milik Jusuf Merukh, sehingga kewajiban divestasi tinggal 31 persen.

Saat ini, mayoritas saham dipegang Newmont Partnership, yang dimiliki Newmont Indonesia Limited, dan Nusa Tenggara Mining Corporation, yang dikendalikan Sumitomo, Jepang. Divestasi dilakukan bertahap mulai 2006. Pada tahun pertama dilepas 3 persen, kemudian 7 persen per tahun hingga 2010. Harga 7 persen saham tahun ini US$ 282 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun.

Namun Aneka Tambang belum mengambil sikap atas tawaran Menteri. ”Kami menunggu kajian Macquire (penasihat keuangan program akuisisi),” kata Bimo Budi Satriyo, sekretaris perusahaan. Perusahaannya juga sedang membidik beberapa perusahaan, termasuk tambang emas di luar negeri. ”Cadangan emas kami diperkirakan tinggal tujuh tahun lagi,” katanya.

Kalau hasil kajian menyatakan perusahaan lain lebih menarik, Antam akan membeli perusahaan itu. Diperkirakan, kajian baru rampung tiga atau empat bulan lagi. Soal dana, kata dia, tidak jadi masalah. Saat ini di kantong Antam masih tersedia sekitar US$ 500 juta. ”Bila kurang, bisa pinjam.”

Rekening Tunggal Pemerintah

REKENING tunggal pemerintah akan diberlakukan serempak di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2007. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan ini akan memperketat pengawasan keluar-masuknya duit negara. Harapannya, manajemen keuangan menjadi efisien. ”Untuk mencegah dan menertibkan rekening liar atau yang tidak dilaporkan,” kata Kalla di Makassar pekan lalu.

Rekening itu nantinya dikelola oleh Departemen Keuangan. Selama ini, kata Kalla, pemerintah kesulitan mengawasi dan mengelola rekening yang ada. Makanya, bermunculanlah rekening baru yang tidak dilaporkan ke Direktorat Perbendaharaan Departemen Keuangan alias liar.

Rekening tunggal juga bisa dipakai untuk mengawasi penyaluran dana ke daerah. Pemerintah ingin dana-dana daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur, tidak disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). ”Dana daerah di SBI harus segera disalurkan untuk pembangunan,” katanya. Kalla mencatat dana yang tersimpan dalam bentuk SBI mencapai Rp 300 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rekening yang dimaksud adalah rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia. Setiap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tidak boleh lagi menahan duit pemerintah. Setiap tutup buku pada pukul 5 sore, saldo kas harus dinolkan dengan menyetor ke Kas Umum Negara. ”Saya harap sistem ini menjawab Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut pengelolaan kas negara seperti warung kopi.”

Rupiah dan IHSG Naik Tipis

KURS rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta sampai akhir pekan kemarin meningkat tipis. Pada awal pekan, rupiah dibuka pada level Rp 9.410 per dolar Amerika Serikat dan berfluktuasi hingga menguat pada akhir pekan menjadi Rp 9.380 per dolar.

Penguatan nilai rupiah didorong melemahnya dolar terhadap mata uang dunia. Kebijakan bank sentral Amerika (The Federal Reserve) memangkas suku bunga mingguan turut memberi andil penguatan ini. ”Adanya peningkatan penjualan surat negara juga mendorong rupiah menguat,” kata Frans Darwin Sinurat, pengamat pasar uang PT Bank Century Tbk., akhir pekan lalu.

Faktor global ini juga mempengaruhi pergerakan IHSG. Pada akhir pekan lalu, indeks Bursa Jakarta ditutup pada posisi 2.225,607, naik 15,96 poin dari pembukaan awal pekan. Nilai transaksi pada akhir pekan lalu mencapai Rp 2,94 triliun. Pelaku pasar masih menunggu pertemuan The Fed pada Selasa ini.

Asing di Kebun Sawit Dibatasi

Peraturan pembatasan kepemilikan lahan kebun sawit oleh investor asing akan diterbitkan paling lambat akhir tahun ini. Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, peraturan itu bertujuan mencegah monopoli. ”Agar lahan kebun sawit tidak habis dikeruk investor asing,” katanya pekan lalu.

Surat keputusan Menteri Pertanian yang akan diterbitkan ini bakal melengkapi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam peraturan ini hanya disebutkan bahwa batas maksimal kepemilikan lahan perkebunan sawit oleh satu perusahaan 100 ribu hektare.

Namun Menteri Pertanian belum menentukan berapa batas maksimal kepemilikan lahan oleh investor asing di perkebunan kelapa sawit. Menurut Anton, umumnya investor asing lebih suka membeli perkebunan kecil yang luas lahannya hanya 500 hingga 6.000 hektare.

Penjualan Mobil Tertinggi

INDUSTRI otomotif nasional mencatat penjualan bulanan tertinggi sepanjang tahun ini pada Agustus lalu. Sebanyak 41.470 unit terserap pasar atau naik 8 persen dari bulan sebelumnya. Dibanding tahun lalu, kenaikannya mencapai 20 persen. Dari jumlah itu, Toyota mendominasi dengan menjual 13.492 unit.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan mengatakan segmen komersial mengalami peningkatan terbesar. Menurut dia, ini lantaran pergerakan positif pada bisnis retail serta kondisi makroekonomi yang stabil. ”Kami juga optimistis bulan September ini penjualan kendaraan penumpang akan naik, seiring dengan permintaan masyarakat akan kendaraan untuk mudik,” katanya.

Setelah Toyota, dua pemain besar otomotif nasional di belakangnya adalah Mitsubishi, dengan pangsa pasar 14,8 persen, dan Suzuki, yang meraih 13,9 persen. Di Toyota, jenis kendaraan komersial yang paling laku adalah kelas 4x2, yang mencapai 11.171 unit. Angka ini lebih dari 80 persen dari penjualan Toyota pada Agustus.

Tarif Lebaran Melonjak

MENJELANG Lebaran, tarif tiket beberapa moda transportasi melonjak. Kenaikannya variatif, dari 50 persen hingga 100 persen. PT Kereta Api Indonesia, misalnya, akan menaikkan tarif kereta Argo Anggrek rute Jakarta-Surabaya dari Rp 350 ribu menjadi Rp 390 ribu. Namun Kereta Api Indonesia tidak akan menaikkan harga tiket kelas ekonomi.

Di pesawat terbang tak berbeda. Juru bicara Mandala Airlines, Alex Wijoyo, mengatakan kenaikan tarif ini tidak akan sama. Untuk tujuan-tujuan dengan tingkat angkut tinggi, kenaikannya lebih besar. Dia mencontohkan Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Namun dia meyakinkan bahwa kenaikannya tetap mengacu pada peraturan yang ada. ”Harga minimum Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu,” kata Alex saat dihubungi Jumat pekan lalu.

Walau tarif dua alat transportasi tadi naik, kapal laut tidak ikut-ikutan menaikkan tarif. Kepala Cabang PT Pelni Tanjung Priok Suwarno mengatakan ini sebagai strategi untuk tetap mempertahankan pengguna jasa angkutan laut. Jika harga dinaikkan, dikhawatirkan penumpang akan pindah. ”Karena tiket pesawat terbang lebih murah dibanding tiket kelas I dan II Pelni,” katanya.

ORI003 Serap Rp 9,367 Triliun

Pemerintah menyerap semua pesanan Obligasi Ritel Indonesia 003 sebesar Rp 9,367 triliun. Jumlah ini melampaui perkiraan awal. Sebelumnya, 16 agen penjual memperkirakan ORI003 hanya akan terjual Rp 8,6 triliun. ”Seluruh pesanan diterima. Pemerintah akan menerbitkan ORI003 sebanyak itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin pekan lalu.

Ini ketiga kalinya pemerintah menerbitkan obligasi retail. ORI001, yang diterbitkan Agustus tahun lalu, berhasil menyerap Rp 3,2 triliun. Obligasi berikutnya, ORI002, terbit Maret lalu dan meraup Rp 8,2 triliun. ORI003 terbit September 2007 dan menggaet Rp 9,3 triliun dana masyarakat. Total dana yang dapat digalang pemerintah Rp 20,8 triliun. ”Mereka memilih ORI karena sisi keamanan dan kupon yang dijanjikan,” kata Sri Mulyani.

Kendati demikian, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Aviliani, memperingatkan pemerintah agar tidak terlena. ”Jangan sampai pemerintah tidak bisa mengembalikan uang pada saat jatuh tempo. Ini bisa menjadi bom waktu,” katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus