Bisnis Sepekan

Kadin Tolak Kenaikan Tarif Listrik

SINYAL positif datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Kamis pekan lalu, dalam pidato peringatan Hari Pers Nasional di Gedung Merdeka, Bandung, SBY menyatakan tarif dasar listrik sebaiknya tidak naik dulu. ”Karena masyarakat baru saja mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak,” katanya disambut tepuk tangan para tamu undangan.

Meski begitu, Presiden tidak menutup kemungkinan kalau pada akhirnya tarif listrik harus tetap dinaikkan. Hanya, persentase kenaikannya harus diusahakan tidak terlalu besar sehingga tidak menambah beban masyarakat.

Sekitar 100 asosiasi dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara resmi telah menolak kenaikan harga listrik. Alasannya, dikhawatirkan industri tidak akan mampu bertahan. Karena itu, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat mendesak pemerintah menambah subsidi ke PT PLN dari Rp 17 triliun menjadi Rp 25 triliun.

Ketua Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia M. Sjohirin memperingatkan kenaikan tarif listrik akan memaksa industri retail memangkas tenaga kerjanya hingga 50 persen. Langkah itu terpaksa akan dilakukan karena listrik menyedot 40 persen dari total biaya.

Pemenang Tender 3G

TIGA penguasa pasar seluler Indonesia menang tender frekuensi telepon seluler generasi ketiga (3G), Rabu pekan lalu. Mereka adalah PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Excelcomindo Pratama Tbk., dan PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat).

Telkomsel mengajukan harga pembelian Rp 218 miliar, Excelcomindo Rp 188 miliar, dan Indosat Rp 160 miliar per blok frekuensi. Dua kandidat lainnya tersisih, yaitu PT Bakrie Telecom dan PT Telkom Tbk., yang masingmasing mengajukan penawaran Rp 108 miliar dan Rp 103 miliar.

Dengan terpilihnya tiga pemenang tender, kini ada lima operator yang telah memperoleh lisensi frekuensi 3G. Dua perusahaan sebelumnya adalah PT Cyber Access dan PT Natrindo Telepon Seluler.

Rencana Merger BumiEnergi Mega

DUA perusahaan energi milik Grup Bakrie: PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) dan PT Bumi Resources Tbk, tengah mengkaji kemungkinan dilakukannya penggabungan usaha. Sebagai langkah awal, kedua perusahaan itu telah menunjuk lembaga penilai independen.

Presiden Direktur EMP Christopher Newton mengatakan, lembaga penilai akan memberikan opini profesional apakah rencana merger layak diteruskan atau tidak. Siapa lembaga penilai yang dimaksudkannya, ia menolak menyebutkan.

Menurut sekretaris perusahaan Bumi Resources Geroad P. Jusuf, langkah merger bukan hal yang mustahil. Sebab, merger kedua perusahaan akan membuat sinergi yang positif. ”Energi Mega jago di eksplorasi minyak. Sedangkan Bumi jago di pertambangan batu bara,” katanya.

Meski begitu, Bursa Efek Jakarta masih mengkaji ulang isi prospektus penawaran umum terbatas (rights issue) yang diterbitkan pada 22 Desember lalu. ”Bolehtidaknya merger masih kami review,” kata Direktur Utama BEJ Erry Firmansyah.

Komisi Independen Perpajakan

SUDAH menjadi rahasia umum, kebocoran pajak kerap terjadi di negeri ini. Untuk mencegahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pembentukan Komisi Independen Perpajakan. Komisi ini akan bekerja seiring dengan pengawasan internal di departemen yang dipimpinnya.

Usul tadi tertuang dalam Rancangan UndangUndang Pajak yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR. ”Bila dirasa penting, bisa saja dibentuk sebelum pembahasan rancangan undangundang selesai,” kata Sri Mulyani, Senin pekan lalu.

Ia menjelaskan, pengawasan perpajakan tidak hanya dilakukan terhadap petugas, tapi juga wajib pajak. Mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) ini juga meminta Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan semakin aktif melakukan pengawasan internal.