Bisnis Sepekan

Anggaran Subsidi BBM Menipis

SISA jatah anggaran untuk menambal subsidi bahan bakar minyak tahun ini rupanya sudah terlalu tipis. Penggunaan sampai dengan Agustus saja sudah menghabiskan Rp 82 triliun. Padahal, pagu yang ditetapkan dalam APBN Perubahan Kedua hanya Rp 89,2 triliun.

Karena itu, dana yang tersisa untuk membiayai subsidi September, Oktober, dan November tinggal Rp 7,2 triliun. Dana itu harus dibayarkan pemerintah pada bulan berikutnya: Oktober, November, dan Desember. ”Sedangkan pembayaran subsidi Desember akan dibebankan pada anggaran belanja 2006, yaitu sekitar Rp 5 triliun,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia Nasution, Jumat pekan lalu.

Sisa dana itu ada kemungkinan tak akan cukup sebab, berdasarkan catatan Pertamina, besaran tagihan kepada pemerintah rata-rata di atas Rp 10 triliun per bulan. Tagihan Agustus (untuk pemakaian Juli), misalnya, mencapai Rp 12,9 triliun, sedangkan September (pemakaian Agustus) Rp 15,4 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone berharap kekurangan itu bisa ditutup dari penurunan tingkat konsumsi sebesar 10-20 persen setelah harga BBM naik pada 1 Oktober lalu. ”Pertamina sendiri bisa menghemat belanja BBM hingga Rp 9,7 triliun dalam tiga bulan ini,” katanya.

Tender 3G Digelar

Pemerintah mengundang semua operator seluler, baik yang berbasis GSM maupun CDMA untuk mengikuti tender frekuensi seluler generasi ketiga (3G). Tender, rencananya, akan digelar selambat-lambatnya pertengahan Januari mendatang. ”Soalnya, bulan ini setiap perusahaan punya banyak kesibukan. Jadi, paling realistis Januari,” kata Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki Y. Iskandar.

Dalam laporan tertulis kepada Komisi I DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil menyatakan, setiap operator yang kelak mendapat hak penggunaan frekuensi akan dikenai tarif yang sama untuk setiap spektrum. Penentuan tarif akan diperoleh melalui mekanisme tender sesuai dengan kondisi pasar.

Tarif ini tidak hanya dikenakan bagi para pemenang. Beberapa operator yang telah mendapatkan lisensi frekuensi pada pita 2,1 GHz itu tanpa lewat tender, seperti PT Natrindo Telepon Seluler dan PT Cyber Access Communications, juga akan dikenai biaya yang sama.

Sumber Tempo di panitia tender menjelaskan, tender akan dilakukan dua kali. Pada tender pertama akan dilelang tiga blok frekuensi. Sisanya, 10 blok, akan dilelang pada 2007.

Kontrak Gas Fujian Dikaji Ulang

PT Beyond Petroleum (BP) Indonesia tengah melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah Provinsi Fujian, Cina, tentang materi kontrak penjualan gas alam cair (LNG) yang akan diproduksi BP Tangguh di Papua. ”Ada beberapa kondisi yang mesti dipenuhi masing-masing pihak,” kata Nico Kanter, Executive Vice President BP Indonesia, di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Nico mengelak saat diminta menegaskan apakah perundingan itu menyangkut harga jual LNG. ”Semua tahu, persetujuan harga sudah disepakati pada 2002. Tinggal kami bicara mengenai beberapa kondisi lain untuk menyederhanakan perjanjian ini jadi efektif,” katanya.

Pada persetujuan yang ditandatangani pertengahan 2002 lalu, kedua pihak sepakat BP Indonesia memasok gas alam cair ke Fujian sebanyak 2,6 juta ton per tahun mulai 2007 dengan harga 2,9 Dolar AS per MMBTU (million metric british thermal unit).

Namun, menurut Nico, pembicaraan tingkat akhir BP Indonesia dengan Fujian ini dapat mempengaruhi isi kontrak antara kedua belah pihak. ”Saya tidak bilang itu mempengaruhi harga, tapi bentuk dan nilai kontraknya bisa lain,” katanya.

Garuda ke Eropa Tahun Depan

SETELAH tutup sejak September 2004, tahun depan PT Garuda Indonesia berencana membuka kembali rute penerbangannya ke Eropa. Maskapai milik negara ini juga akan memperlebar sayapnya untuk lebih banyak menerbangi rute-rute di Timur Tengah dan ASEAN.

”Untuk kawasan Eropa, ke Amsterdam dan London, dengan transit di sejumlah kota kecil,” kata Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar, Rabu pekan lalu. Sedangkan untuk rute Timur Tengah, penerbangan ditambah dengan tujuan Dubai, dan untuk ASEAN ke Manila. ”Sekarang baru Kuala Lumpur, Singapura, dan Bangkok,” kata Emir.

Frekuensi terbang ke Shanghai, Cina, yang hanya empat kali seminggu pun akan dibuat menjadi setiap hari. ”Kami juga ingin menambah rute ke Korea. Tentu dengan melihat ketersediaan pesawat,” katanya.

Meski optimistis dalam perencanaan, Emirsyah mengakui targetnya untuk bisa mengurangi jumlah utang tahun ini sulit tercapai. Ia menyebut peristiwa bom Bali kedua turut jadi penyebab, karena sekitar 40-45 persen pelanggan dari Jepang dan Australia membatalkan penerbangan.

Perombakan Kedua di Mandiri

PT Bank Mandiri Tbk. mengakui adanya agenda pergantian direksi pada rapat umum pemegang saham luar biasa, 21 Desember mendatang. Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, Jumat pekan lalu, mengatakan, pergantian itu dilakukan hanya untuk mengisi jabatan-jabatan kosong yang ditinggalkan direksi sebelumnya.

Ada dua nama anggota direksi yang saat ini tak lagi menjabat, yakni wakil direktur utama, I Wayan Agus Mertayasa, yang kini menjabat Wakil Direktur Utama BNI, dan Ventje Rahardjo yang pindah ke BRI. Agus enggan berkomentar lebih banyak dan menolak adanya spekulasi tentang motif lain di balik perombakan itu. ”Perubahan direksi itu wewenang pemegang saham,” katanya.

Menteri Sugiharto yang diminta keterangannya juga tak bersedia menjelaskan. Alasannya, ”Nanti harga sahamnya bisa jatuh.” Meski begitu, sumber Tempo di Bank Mandiri mengungkapkan, pergantian ini sebenarnya sudah dirancang sejak Agus diangkat menjadi direktur utama pada Mei lalu. Penggeseran akan dilakukan terhadap para anggota direksi lama.

Selain Agus, hanya ada dua direktur baru yang diangkat ketika itu, yakni Direktur Corporate Banking Abdul Rahman dan Direktur UKM Sasmita. Selain Wayan Agus dan Ventje, muka lama yang bertahan di jajaran direksi adalah Omar Sjawaldy Anwar, Nimrod Sitorus, Johanes Bambang Kendarto, dan Zulkifli Zaini.

Segarnya Rupiah ’Yeh Buleleng’

TAK banyak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bisa menutup ongkos produksi dari air yang mereka jual. PDAM Kabupaten Buleleng, Bali, adalah salah satunya. Perusahaan ini memproduksi air minum kemasan bermerek ”Yeh Buleleng” (yeh berarti air dalam bahasa Bali)

Produksi air minum dalam kemasan ini dilaksanakan PT Tirta Mumbul Jaya Abadi, anak perusahaan PDAM. ”Kami memulainya April lalu, dan kini rata-rata memproduksi 1.400 dos kemasan gelas sehari,” kata Direktur Utama PDAM Buleleng, Nyoman Artha Widnyana, Jumat pekan lalu.

Permintaan pasar, menurut Direktur PT Tirta, Made Lestariana, jauh di atas kemampuan produksinya. Banyak distributor datang meminta tambahan jatah. Sumber air PDAM pun sebenarnya masih melimpah setelah disedot 28.462 pelanggan rumah tangga. ”Tapi, modal masih cekak untuk bisa menambah mesin baru,” ujarnya.

Saat ini, PT Tirta juga sudah melayani kebutuhan air siap minum bagi para pelanggan rumah tangga lewat 8.000 lebih sambungan. ”Setoran kami ke APBD tahun ini naik jadi Rp 516 juta dari tahun lalu Rp 450 juta,” Nyoman Artha menjelaskan.

Untuk prestasi ini, pada 3 Desember lalu, PDAM Buleleng menerima penghargaan dari Departemen Pekerjaan Umum sebagai perusahaan terbaik pertama tingkat nasional dalam pelayanan publik kategori kota sedang/kecil. Disusul oleh PDAM Madiun dan PDAM Mataram.

KPK Incar Aparat Pajak

SETELAH sukses menjebak para koruptor dan penyuap, Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengincar para penilap uang pajak. ”Kami ingin yang sekelas direktur atau kepala subdirektorat kantor pajak. Kalau perlu direktur jenderalnya sekalian,” kata Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Selasa pekan lalu.

Menurut Ruki, pengungkapan korupsi pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak umum. Menjebak merupakan cara sukses KPK ketika menyidik kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum, akhir tahun lalu.

Lewat upaya ini diharapkan kebocoran uang negara dari sektor pajak dapat ditekan, sehingga penerimaan pajak mestinya tak lagi hanya menyumbang 75 persen anggaran negara. ”Seratus persen anggaran bisa ditunjang jika penerimaan pajak tidak bocor,” ujarnya.

Ruki juga mengatakan, komisi yang dipimpinnya masih dibanjiri surat aduan dari wajib pajak tentang praktek pemerasan oleh petugas pajak. ”Kantor pajak pun belum terbuka dan layanannya belum memuaskan,” katanya. Lantas, apa komentar Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo? Saat dihubungi, ia memilih tak mengomentari pernyataan Ruki ini.