BPS dan KLHK Kerja Sama Kelola Data Lingkungan Hidup

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto berharap kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa membantu BPS menyusun indikator SDGs terkait dengan pilar lingkungan hidup, dan menghitung pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan.

Baca juga: Kementerian LHK Ambil Sampel Lumpur Panas Bekasi Siang Ini

"Dan satu lagi yang sekarang sedang kita kerjakan adalah penyusunan 'system of enviromental economical accounting'," ujar Suhariyanto usai penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara kedua instansi tersebut ditandatangani di Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.

Suhariyanto juga berharap kerja sama dengan KLHK makin baik dan solid. BPS rutin mengeluarkan data dan publikasi mengenai lingkungan hidup maupun kehutanan serta statistik sumber daya laut dan pesisir, indeks perilaku ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, serta potensi desa dan indikator tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dia juga berharap kerja sama tersebut bisa mendukung tugas KLHK menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga jumlah dan fungsi hutan dan juga merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam.

Adapun Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan nota kesepahaman ini bertujuan untuk penyediaan, pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi statistik lingkungan hidup dan kehutanan yang akurat, konsisten, berkesinambungan dan tepat waktu sebagai unsur penting perumusan kebijakan, strategi, rencana, program, pelaksanaan dan evaluasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Siti berharap kerja sama pertukaran data dan informasi lingkungan hidup antara KLHK dan BPS dapat berjalan baik. "Kerja sama KLHK dan BPS kami rasakan kebutuhannya setelah hampir lima tahun ini melaksanakan berbagai mandat tugas Rencana Kerja Pemerintah dari tahun ke tahun di mana Program Prioritas Nasional dimandatkan kepada KLHK rata-rata per tahun antara 57-79 persen dari APBN. Artinya, ada tugas berat KLHK untuk melaksanakan mandat pembangunan nasional bagi masyarakat," katanya.

ANTARA