Bukit Asam Mengejar Lahan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JALAN aspal yang semula lengang itu kini sering dijerat kemacetan. Belasan truk penuh batu bara merayap terseok-seok di jalan sempit itu. Jalur Palembang-Tanjung Enim yang biasanya dapat ditempuh paling lama tiga jam kini makan waktu sampai 10 bahkan 12 jam. Menurut Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma, hiruk-pikuk ini terjadi sejak Bupati Lahat membagikan konsesi lahan tambang yang semula dikelola perusahaan negara itu kepada puluhan perusahaan lain. Tatkala penambangan masih diurus Bukit Asam, sebagian besar batu bara diangkut dengan kereta api.

Selain menyibukkan jalan raya, peralihan konsesi lahan dari Bukit Asam ke sejumlah perusahaan ini berujung ke meja hijau. Bukit Asam menggugat keputusan Bupati ke pengadilan. Dalam pelbagai tingkat dan jenis peradilan, kedua pihak menang dan kalah silih berganti. Namun, akhir tahun lalu, Mahkamah Agung memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Bupati Lahat.

Keputusan ini tentu membuat Bukit Asam ketar-ketir. Lahan yang disengketakan luasnya 16 ribu hektare lebih, dengan cadangan batu bara sekitar 230 juta ton. Jumlah ini lebih dari sepersepuluh total cadangan batu bara Bukit Asam yang mencapai 2 miliar ton. Dengan harga US$ 60 per ton saja, cadangan di lahan sengketa ini bernilai US$ 13,8 miliar—jumlah yang fantastis.

Untuk "merebut" kembali haknya, Bukit Asam bertekad melanjutkan proses hukum kasus ini. "Kami akan menggunakan hak peninjauan kembali," kata Milawarma, Selasa pekan lalu, di Jakarta.

Kasus ini bermula dari izin usaha pertambangan—dulu disebut kuasa pertambangan—seluas hampir 25 ribu hektare yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan kepada Bukit Asam pada September 2003. Sebagian dari hamparan ini berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, sebagian lagi di Kabupaten Lahat.

Jauh sebelum mengantongi izin Gubernur, Bukit Asam telah melakukan eksplorasi sesuai dengan izin Direktur Jenderal Pertambangan Umum pada 1995. Delapan tahun kemudian, pada 2003, perseroan berniat meningkatkan status konsesinya dalam bentuk izin eksploitasi (pemanenan) dan mengajukan permohonan ke Gubernur, mengingat wewenang pusat beralih ke gubernur sejak era otonomi daerah. Gubernur Sumatera Selatan pun memberikan hak kepada Bukit Asam.

Namun izin ini diprotes Bupati Lahat dan Bupati Muara Enim. Alasannya, keputusan tersebut belum meminta pendapat dan persetujuan bupati. Pada awal 2004, melalui sebuah surat, Gubernur menyatakan akan meninjau ulang izin eksploitasi yang telah diberikan.

Pertengahan 2004, Bukit Asam mengajukan permohonan peningkatan izin eksploitasi kepada Bupati Muara Enim dan Lahat. Muara Enim meloloskan, tapi Lahat tidak.

Sebaliknya, pada awal 2005, Bupati Lahat malah menerbitkan izin eksplorasi seluas hampir 2.750 hektare—di lahan yang sedang "diurus" Bukit Asam—kepada PT Mustika Indah Permai. Tak lama setelah itu, Bupati juga menetapkan konsesi yang semula dikelola Bukit Asam sebagai wilayah yang dikuasai negara untuk diurus pemerintah daerah.

Dua tahun kemudian, Bukit Asam kembali mengajukan permohonan izin eksploitasi, tapi Bupati menolak. Bupati memang memberikan izin, tapi hanya eksplorasi—bukan eksploitasi. Itu pun hanya 9.800 hektare, 70 persen dari area yang semula dieksplorasi Bukit Asam.

Ditanya soal kasus ini, Bupati Lahat Saifudin Aswari tak bersedia berkomentar. Namun kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Lahat, Suharyono, menyatakan persoalan hukum antara Bukit Asam dan Lahat sudah selesai. "Lahat berhak memanfaatkan lahannya sendiri," katanya. Bukit Asam, menurut Suharyono, tak punya hak lagi sejak 2004, ketika Gubernur Sumatera Selatan mencabut izin eksploitasi yang sebelumnya diberikan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, kata Suharyono, Bupati Lahat juga telah menerbitkan izin eksplorasi baru di wilayah tersebut kepada sejumlah perusahaan—setelah mencabut izin eksplorasi Bukit Asam. Perusahaan itu antara lain PT Mustika Indah Permai, PT Bukit Bara Alam, PT Muara Alam Sejahtera, dan PT Bumi Merapi Energi.

Tak hanya menempuh jalur hukum, Bukit Asam juga melakukan ikhtiar lewat jalur lain: mengadu ke Kementerian BUMN. Pada 2006, Kementerian membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan laporan hilangnya aset perusahaan negara. Barangkali karena bentuk kerugian negara pada saat itu belum kentara, laporan ini tak terdengar kelanjutannya.

Namun, belakangan, "kerugian negara" tampak jelas—setidaknya bagi manajemen Bukit Asam. Soalnya, PT Mustika Indah Permai, salah satu penerima izin di lahan "bekas" Bukit Asam, dibeli oleh PT Adaro Energy, dengan harga Rp 400 miliar lebih. "Transaksi ini mestinya menjadi hak perusahaan negara, bukan jatuh ke tangan swasta," kata Milawarma. Ini yang membuat Bukit Asam berniat kembali membawa kasus tersebut ke KPK.

Presiden Direktur Adaro Garibaldy Boy Thohir mengatakan pembelian kepada Mustika dilakukan setelah pihaknya yakin wilayah tersebut bersih dari sengketa. "Bisa dicek ke Pemerintah Kabupaten Lahat, apakah secara hukum (lahan) tersebut masih dalam status sengketa," katanya.

Kasus ini agaknya masih akan berbuntut panjang. Akhir tahun lalu, Menteri BUMN yang baru, Dahlan Iskan, menunjuk bekas Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjadi Komisaris Utama Bukit Asam. Dahlan berharap, dengan "koneksinya" di kalangan hukum, Patrialis dapat mengurai kisruh konsesi lahan Bukit Asam.

Retno Sulistyowati, Parliza Hendrawan (Lahat)

Proses Hukum

29 Agustus 2005
Bukit Asam menggugat Bupati Lahat ke PTUN Palembang. Gugatan ini ditolak.

14 Desember 2005
Bukit Asam mengajukan permohonan banding ke PTUN Medan. Kembali ditolak.

10 Mei 2007
Bukit Asam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi tidak dapat diterima. Bukit Asam diberi peluang mengajukan permohonan baru untuk peningkatan kuasa pertambangan.

23 Juni 2011
Bupati Lahat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Pengadilan Negeri (Perdata)

31 Januari 2008
Bukit Asam mengajukan gugatan perdata kepada Bupati Lahat melalui Pengadilan Negeri Lahat.

12 Agustus 2008
Pengadilan Negeri Lahat menyatakan tidak berwenang mengadili.

21 Agustus 2008
Bukit Asam mengajukan permohonan banding.

9 Juli 2009
Bupati Lahat mengajukan kasasi.

28 Januari 2010
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Bupati.

20 April 2011
Bupati Lahat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Desember 2011
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali.

Kandas di Tangan Bupati
Sampai pekan lalu, Churchill Mining Plc mengaku sudah menggelontorkan modal sekitar US$ 70 juta untuk proyek di Kutai Timur. Tapi, jangankan mengeruk batu bara, nasib investasi mereka kini justru terancam. Berikut ini risalahnya.

Mereka yang bersengketa:

Churchill Mining Plc. adalah perusahaan Inggris yang tercatat di Alternative Investment Market (AIM) di London Stock Exchange. ==> 16,5 persen saham dimiliki Rahmat Gobel. Perusahaan ini mengambil alih 75 persen saham konsesi di Kutai Timur, yang dikantongi PT Ridlatama, milik pengusaha Anang Mudjiantoro.

Grup Nusantara, melalui PT Nusantara Energindo Coal ==> milik Prabowo Subianto. Pada Juli 2010, 60 persen saham Nusantara Energindo dijual ke Ithaca Resources, yang dikuasai Anthoni Salim.

East Kutai Coal Project

Cadangan batu bara: 1 miliar ton terbukti dalam standar joint ore reserves committee (JORC), dengan potensi hingga 2,8 miliar ton.
Diperkirakan akan berumur lebih dari 50 tahun masa produksi, dengan kapasitas sekitar 40 juta ton per tahun.

Tiga tahun awal, modal kerja yang disiapkan mencapai beberapa miliar dolar untuk membangun proyek pertambangan yang terintegrasi, rel kereta, fasilitas pelabuhan, dan pembangkit listrik. Perlu sekitar 2.500 pekerja konstruksi

Lapangan kerja jangka panjang diperkirakan mencapai 2.100 orang, dengan efek ekonomi terhadap 10 ribu tenaga jasa dan pekerjaan pendukung lainnya.

Estimasi penerimaan ekspor per tahun: US$ 2 miliar (Rp 18 triliun).

Royalti untuk pemerintah diperkirakan US$ 100 juta (Rp 900 miliar) per tahun.

Selama proses akuisisi dan eksplorasi, Churchill sudah mengeluarkan modal sekitar US$ 45 juta, dan membengkak sampai US$ 70 juta sampai pekan lalu.

Obyek sengketa:

Area konsesi seluas sekitar 35 ribu hektare di kecamatan Busang, Muara Wahau, Telen, dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Grup Nusantara menguasai konsesi yang berakhir pada Maret 2006 dan 2007. Selanjutnya PT Ridlatama mendapatkan izin survei umum/eksplorasi di atas lahan tersebut.

November 2007 dan Maret 2008, perusahaan afiliasi Churchill Mining di Indonesia mengambil alih 75 persen saham Ridlatama untuk empat IUP di Kutai Timur.

Mei 2008, Churchill mengumumkan penemuan sekitar 150 juta ton cadangan batu bara di area yang mereka garap. Lalu diikuti dengan temuan lebih besar, dengan cadangan miliaran ton.

Juli 2008, tiba-tiba pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan perpanjangan enam izin pertambangan untuk Nusantara Group yang sebelumnya mati. Di sini persoalan mulai muncul.

2009, serangan terhadap Churchill-Ridlatama berlanjut, dari tudingan pemalsuan dokumen dan tanda tangan Bupati Kutai Timur hingga aktivitas ilegal dan perusakan hutan.

September dan Oktober 2009, Bupati Isran Noor mengirim surat ke AIM di London Stock Exchange mengenai dugaan pemalsuan izin oleh Churchill. Tapi, pada Desember tahun itu juga, Kepolisian Kutai Timur kembali menegaskan melalui surat bahwa izin yang dimiliki Churchill adalah dokumen sah.

Mei 2010, Bupati Isran Noor meneken surat pencabutan izin untuk empat IUP yang dikantongi Ridlatama-Churchill, dengan alasan adanya pemalsuan dokumen izin, tumpang tindih lahan dengan milik Nusantara, dan adanya penebangan kayu ilegal selama proses survei dan eksplorasi.

Churchill menggugat keputusan Bupati Isran Noor ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi mereka kalah di tingkat pertama dan banding.

September 2011, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan belum putus sampai sekarang. Mereka juga bersiap membawa kasus ini ke arbitrase internasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini