Calon Pengaman Pilihan Aher

EMPAT belas nama calon direktur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) itu batal diantarkan Ahmad Heryawan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semula Gubernur Jawa Barat ini berencana menyodorkan nama-nama itu ke kantor OJK di kompleks Bank Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, bersama dua komisaris BJB, Muhadi dan Yayat Sutaryat, pada Rabu akhir September lalu.

Rencana kedatangan Aher—begitu panggilan Ahmad Heryawan—sudah ditunggu-tunggu Sekretariat OJK Bidang Perizinan Perbankan. Namun pertemuan urung karena Aher mendadak mengubah agenda hari itu. Belakangan, 14 calon tersebut hanya diantarkan dewan komisaris.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiana mengatakan tim uji kelayakan sudah mengantongi calon tersebut. "Seminggu lalu kami terima," katanya Kamis pekan lalu. Aher membenarkan semula ia berencana ikut mengantarkan nama calon direktur. "Tadinya saya hanya menyertai, saya tidak wajib menyerahkan," ujarnya Jumat dua pekan lalu.

Meski tak jadi, rencana Aher mengantarkan sendiri daftar calon direktur itu telanjur jadi buah bibir di kalangan internal BJB. Beberapa pejabat eksekutif bank tersebut mengatakan, jika rencana itu terwujud, itu akan menjadi peristiwa langka di kalangan bank pembangunan daerah: seorang pemegang saham pengendali mengantarkan sendiri calon direktur ke otoritas perbankan.

Kabar lain yang ikut ramai diperbincangkan adalah motif Aher menyodorkan sejumlah calon direktur. Pejabat itu menyebutkan ada misi penting dalam urusan ini. Komposisi dewan direksi baru itu akan menentukan kebijakan terhadap kredit bermasalah yang memperburuk kinerja BJB akhir-akhir ini.

MEMASUKI semester kedua tahun ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia menurunkan prospek peringkat BJB dari stabil menjadi negatif. Kepala Divisi Financial Institution Ratings Pefindo, Hendro Utomo, mengatakan koreksi itu disebabkan oleh kualitas aset perusahaan yang menurun dan tingginya kredit bermasalah di sektor mikro dan komersial. "Ini imbas dari ekspansi kredit mikro yang agresif. Sektor ini punya margin tinggi, tapi risikonya juga tinggi," katanya.

Penyumbang terbesar gross non-performing loan (NPL) atau kredit seret 4 persen berasal dari kredit mikro dan komersial pada kuartal kedua tahun ini. Data BJB menyebutkan NPL kredit mikro 18,9 persen atau naik 12 persen dari kredit bermasalah di periode yang sama tahun lalu yang 6,9 persen. Adapun NPL kredit komersial 10,3 persen, naik dari 7,2 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tiga pejabat eksekutif BJB yang ditemui Tempo mengatakan kredit bermasalah tersebut erat hubungannya dengan beberapa kredit fiktif yang dikucurkan menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Februari tahun lalu, yang dimenangi Aher. Beberapa kredit bermasalah tersebut dikucurkan untuk Koperasi Bina Usaha Sukabumi dan Koperasi Putera Daerah di Pelabuhan Ratu, Sukabumi.

Koperasi Bina Usaha adalah anak usaha PT Alpindo Mitra Baja, perusahaan suku cadang alat berat, yang mengantongi kucuran kredit BJB Rp 38,7 miliar pada 2012. Dalam proposal kredit, dana itu akan dipakai untuk usaha simpan-pinjam 600 karyawan Alpindo dan 6.200 nasabahnya. Temuan di lapangan banyak kejanggalan dalam proses pencairan kredit, yang diduga sarat campur tangan Gubernur sebagai pemilik saham mayoritas (majalah Tempo edisi 3 Maret 2013).

Adapun beberapa koperasi yang mengajukan plafon kredit Rp 15-17 miliar dalam profil usahanya, menurut dua kepala cabang BJB, disebutkan terafiliasi dengan Alpindo. Belakangan, banyak pola kredit seperti itu mengalami kemacetan. Agar kredit bermasalah ini tidak menjalar ke mana-mana, kursi dewan direksi BJB menjadi semakin vital untuk "diamankan".

UPAYA mengamankan jabatan direksi mulai terendus lewat penjaringan komisaris remunerasi dan nominasi (KRN), yang beranggotakan Dewan Komisaris BJB. Kejanggalan mulai tampak dari pemilihan jasa konsultan. BJB mengontrak jasa konsultan Makara UI sebagai penasihat KRN yang bertugas menjaring nama calon direksi. Nama-nama tersebut dikirimkan ke pemegang saham pengendali yang terdiri atas gubernur, bupati, serta wali kota di Jawa Barat dan Banten.

Pejabat eksekutif di BJB menganggap Makara UI sebenarnya tak cukup kompeten, karena penilaiannya tidak konsisten. Lembaga ini menerbitkan penilaian atas dua calon direktur, yang punya skor tinggi pada saat penjaringan direksi dua tahun lalu. Namun, dalam penjaringan saat ini, keduanya malah kurang disarankan menjadi direktur.

Akibat paramater yang tidak transparan, profesionalitas Makara UI disorot. "Tidak ada beauty contest untuk pemilihan jasa konsultasi," kata seorang pegawai BJB. Muhadi, Komisaris BJB sekaligus anggota KRN, membantah tudingan bahwa pihaknya tidak menyeleksi jasa konsultan. "Makara sudah kami pakai sebelumnya."

Keanehan lain dirasakan ketika konsultan itu meloloskan calon yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BJB. Misalnya Klemi Subiyantoro, komisaris independen BJB, yang dicalonkan menjadi direktur kepatuhan.

Menurut pejabat tadi, Klemi tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai pengalaman sebagai pejabat eksekutif selama lima tahun di perbankan. Pengalaman Klemi di perbankan hanya sebagai komisaris independen BJB selama enam tahun. Namun informasi itu disembunyikan dari catatan KRN dan Makara UI, yang disodorkan ke pemegang saham BJB. "Ini upaya menyembunyikan informasi," katanya.

Perlakuan terhadap Klemi berbeda dengan perlakuan kepada Hanawijaya, Handoyo Soebali, dan Sunarwa, yang diusulkan menjadi Direktur Utama. Dalam dokumen hasil penjaringan KRN, ketiga nama tersebut disertai informasi mengenai syarat yang tidak memenuhi AD dan ART serta aspek good corporate governance.

Kedekatan Klemi dengan Aher memang bukan rahasia lagi, terutama sebagai sesama tokoh di Partai Keadilan Sejahtera. Untuk meloloskan Klemi, Aher bahkan berusaha mempengaruhi para bupati dan wali kota dengan mengundang ke kantornya di Gedung Sate, Bandung. Menurut salah satu anggota direksi BJB, iming-iming yang disiapkan adalah janji kepada bupati dan wali kota yang menyetujui calon usulan Aher itu untuk diberikan anggaran lebih besar di pos tertentu.

Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan Aher memang pernah membicarakan soal direksi baru BJB di sela-sela pertemuan di Gedung Sate, Bandung. "Sempat membahas, tapi bukan pertemuan khusus," katanya.

Aher juga meminta Muhadi, komisaris BJB yang pernah menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, mengamankan calon yang diusungnya lewat para kepala daerah di Banten. Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah membenarkan adanya usul untuk posisi di BJB. Namun ia tidak memberi restu karena nama yang diusulkan tidak dikenalnya. "Saya tidak kenal, jadi saya tidak memperhatikan."

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Banten, Revri Aroes, mengatakan para kepala daerah di Banten kurang bergairah memperhatikan proses pergantian direksi BJB. Alasannya, tidak satu pun calon yang mereka usung lolos ke OJK. "Kalau BJB nuansanya sudah politis," katanya.

Selain dianggap paling dekat dengan Aher, Klemi banyak disebut terkait dengan beragam proyek renovasi dan pembangunan gedung-gedung di BJB hingga kredit bermasalah di BJB Cabang Surabaya senilai Rp 55 miliar. Dalam penjaringan direksi kali ini, orang dekat Dewan Direksi BJB mengatakan Klemi aktif melobi dan menyiapkan calon direktur yang loyal terhadap Aher.

Namun Klemi membantah kabar bahwa ia banyak bermain proyek dan terlibat kredit fiktif. Menurut dia, tudingan miring itu diembuskan oleh beberapa pegawai BJB karena calon yang mereka usung tidak masuk 14 nama yang disodorkan ke OJK. "Mereka ingin saya tidak lolos fit and proper test di OJK."

Soal syarat yang tak dipenuhinya sehubungan dengan pengalaman sebagai eksekutif di bank, Klemi menganggapnya tidak menjadi masalah. Ia optimistis syarat direksi dalam AD dan ART akan diubah dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, yang hendak digelar pada November mendatang. "Syaratnya diubah dulu, setelah itu bisa dilantik," katanya.

Menurut seorang mantan petinggi BJB, peran Aher sebagai pemegang saham 38,26 persen akan besar setelah nama-nama calon direksi dinyatakan lulus oleh OJK. Menjelang RUPSLB, ada tim khusus yang diketuai Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten, lima bupati dan wali kota asal Jawa Barat, serta dua bupati dan wali kota asal Banten. "Mereka yang menentukan nama di setiap posisi direktur," kata pegawai yang pernah mengikuti proses pemilihan direksi BJB. Muhadi membantah kabar bahwa ada tim khusus setelah uji kelayakan OJK dan menjelang RUPSLB. Ia juga menyangkal adanya misi mengamankan usulan Aher di Provinsi Banten. "Tidak ada itu."

Aher menyangkal disebut aktif meloloskan calon tertentu. Namun ia membenarkan pernah mendatangi OJK untuk melobi agar uji kelayakan calon direktur dipercepat, karena BJB hanya dipimpin dua direktur.

Dia mengaku menyerahkan seleksi kepada penguji internal BJB dan OJK, dan tak keberatan bila calon yang menang berasal dari BJB atau bukan. "Tidak peduli yang masuk apakah orang dalam atau luar," katanya. "Saya meminta pengujiannya utuh, kokoh, betul-betul digali sesungguhnya. Kami ingin menyehatkan bank."

Heru Kristiana, Deputi Pengawasan Perbankan OJK, memastikan tim uji kelayakan tidak bisa diintervensi oleh pemegang saham. Proses pengujian akan mempertimbangkan beragam informasi yang diterima dari kalangan internal dan eksternal BJB. "Kami memilih yang berintegritas dan berkompetensi tinggi," katanya.

Akbar Tri Kurniawan, Tri Artining Putri (Jakarta), Ahmad Fikri (Bandung), Ayu Cipta (Tangerang), Candra Nugraha (Banjar)

Kandidat Anggota Direksi BJB

Direktur Utama
Hanawijaya (mantan Direktur Bank Syariah Mandiri)
Ahmad Irfan (Direktur Komersial BJB)

Direktur Keuangan
Beny Santoso (mantan Direktur Bank DKI)
Tedi Setiawan (Divisi Dana Jasa Konsumer BJB)

Direktur Mikro
Agus Gunawan (Bank BTPN)
Nia Kania (Divisi Jaringan BJB)

Direktur Konsumer
Fermianti (Divisi KPR BJB)
Suartini (Divisi Konsumer BJB)

Direktur Kepatuhan
Klemi Subiyantoro (Komisaris BJB)
Dadang Iskandar (Divisi Umum BJB)

Direktur Komersial
Beny Riswandi (Divisi Manajemen Risiko BJB)
Adang Kuvnandar (Divisi Operation BJB)

Direktur Operasional
Didit Supriadi (komisaris BJB Syariah)
Agus Mulyana (Divisi Corporate Secretary BJB)