Cara Kementerian Keuangan Menghitung Ulang Anggaran Kesehatan

Perbesar

Petugas menurunkan kotak berisi vaksin Covid-19 Sinovac saat distribusi tahap kedua di Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, 23 Februari 2021. TEMPO/Prima

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Dana tambahan akan masuk dalam pos anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kebutuhan melonjak karena perkembangan pandemi Covid-19 yang dinamis.
Tambahan anggaran telah disampaikan kepada DPR.

JAKARTA – Pemerintah menghitung ulang anggaran belanja kesehatan pada tahun ini. Kebutuhan belanja kesehatan diproyeksikan membengkak karena ada sejumlah penyesuaian kebijakan strategis, khususnya terkait dengan program vaksinasi dan penanganan Covid-19.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat ini, alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mencapai Rp 176,3 triliun atau naik 177,6 persen dibanding realisasi anggaran kesehatan pada 2020 sebesar Rp 63,5 triliun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan penambahan anggaran telah mempertimbangkan rincian kebutuhan dana Kementerian Kesehatan beserta prioritas penggunaannya. “Di bulan Februari ini, paling tidak untuk anggaran kesehatan dibutuhkan tambahan sampai Rp 130 triliun, meliputi kebutuhan vaksinasi, penanganan pasien, pembelian peralatan, sampai insentif untuk tenaga kesehatan,” ujarnya, kemarin. Suntikan dana tambahan itu akan masuk dalam pos anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) subsektor kesehatan.

Menurut Askolani, sejak awal tahun, pemerintah telah berupaya mengantisipasi kebutuhan lonjakan anggaran tersebut, mengingat perkembangan pandemi Covid-19 yang terus dinamis. Dengan demikian, pemerintah mulai memperhitungkan dukungan anggaran tambahan yang cukup besar untuk sektor kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan selalu memprioritaskan belanja sektor kesehatan untuk menangani dan mengendalikan wabah Covid-19. “Prioritas di 2021 adalah 3T, yaitu tracing, testing, treatment, dan vaksinasi,” ucapnya.

Adapun secara keseluruhan, anggaran PEN dan penanganan Covid-19 tahun ini meningkat 21 persen dibanding tahun lalu. “Kami menggeser desain PEN karena tantangan dan fokus untuk pemulihan menggambarkan hal itu. Namun tentu tanpa mengurangi perlindungan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Warga mengambil bantuan saat menjalani isolasi mandiri positif Covid-19 di Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat, 17 Februari 2021. TEMPO/Prima Mulia

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, hingga akhir Januari 2021, realisasi belanja khusus Kementerian Kesehatan sebesar Rp 4,2 triliun atau tumbuh 5,2 persen dibanding tahun lalu. Realisasi tersebut, antara lain, digunakan untuk belanja operasional hingga pelayanan kesehatan rumah sakit. “Kami harapkan belanja kesehatan ke depan akan terus terakselerasi karena kebutuhannya terus melonjak terkait dengan tagihan biaya perawatan pasien Covid-19 dan kegiatan vaksinasi yang meningkat,” ujarnya.

Ketua Komisi Kesehatan DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan, dalam rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, telah disampaikan rencana pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp 132,40 triliun pada tahun ini.

Dia menuturkan tambahan anggaran itu terbagi dalam empat kelompok utama. Pertama, anggaran diagnostik untuk melakukan testing dan tracing Covid-19 sebesar Rp 12,97 triliun. Kedua, anggaran vaksin yang terdiri atas pengadaan, pelaksanaan, distribusi, dan sistem informasi sebesar Rp 59,02 triliun.

Berikutnya adalah anggaran terapeutik yang meliputi klaim perawatan pasien, insentif, sarana dan prasarana, isolasi, serta obat-obatan sebesar Rp 59,64 triliun. Terakhir, anggaran penelitian yang di dalamnya terdiri atas genome sequencing, vaksin nasional atau vaksin Merah Putih, dan uji klinis obat sebesar Rp 0,77 triliun. “Seluruh kebutuhan anggaran tambahan ini sedang dalam tahap pembahasan juga di DPR,” ucap Felly.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengamini perihal besarnya tambahan anggaran yang dibutuhkan, khususnya untuk keperluan program vaksinasi. “Ini sudah sama-sama saling memahami karena kami mengejar vaksinasi tahun ini agar prosesnya bisa lebih cepat,” katanya.

Terkait dengan hal ini, Budi mengatakan, kementeriannya terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Dewan ataupun Kementerian Keuangan. “Masih belum final sepenuhnya untuk rincian program dan anggarannya. Kami akan terus mendiskusikannya bersama Kementerian Keuangan.”