Cara Pemerintah Membagi Rata Proyek Konstruksi

Perbesar

Pengerjaan pembangunan apartemen di kawasan Waduk Melati, Jakarta, 18 maret 2021. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Peluang kontraktor UKM bisa ikut paket kerja senilai maksimal Rp 15 miliar terbuka lebar.
Pelaku UKM di daerah kerap mengeluhkan dominasi pengusaha besar asal Jakarta.
Kontraktor daerah biasanya hanya kebagian menjadi sub-kontraktor lapis ketiga sampai kelima.

JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) gencar mempromosikan perubahan regulasi lelang paket jasa konstruksi yang kini lebih terbuka bagi pengusaha kecil. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengatakan aturan baru LKPP yang diturunkan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional itu bisa menggenjot penyerapan belanja infrastruktur pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Lelang lebih lancar dan usaha kecil-menengah ikut kebagian proyek,” ucap Setya kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Terdapat total 10 regulasi baru LKPP yang dirancang lembaga itu bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu hal yang paling krusial, kata Setya, adalah penguatan peluang kontraktor usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa ikut dan memenangi paket kerja senilai maksimal Rp 15 miliar. Sebelumnya, pengusaha kecil yang cenderung tak memiliki alat berat dan dukungan material konstruksi hanya diizinkan mengejar paket maksimal senilai Rp 2,5 miliar. Meski batasan nilai paket dinaikkan, LKPP tetap ketat mengawasi dan mempertimbangkan kesanggupan UKM yang mendapat proyek bernilai besar.

Menurut Setya, UKM di daerah kerap mengeluhkan dominasi pengusaha besar asal Jakarta, khususnya anak perusahaan kontraktor pelat merah. Kontraktor daerah biasanya hanya kebagian menjadi sub-kontraktor lapis tiga sampai lima. “Dapat tulang, bukan daging. Jadi, nilai yang diterima kecil sekali,” ucapnya. “Uang untuk sub-kontraktor pun sering dipangkas oleh main contractor dan menjadi kasus hukum.”

LKPP kini mengatur agar kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam lelang tidak menyatukan beberapa paket konstruksi yang tak sejenis. Proyek revitalisasi jalan kabupaten sepanjang 10 kilometer, Setya mencontohkan, bisa dipecah menjadi ratusan paket kecil yang bisa dilelang ke UKM, seperti pengadaan material, alat berat, bahkan sewa tukang.

“Ini skema supply by owner. Jadi, penyedia proyek bisa memastikan sendiri kualitas material dan pekerjaan kecil lain,” tutur Setya. Sebelumnya, seluruh pengadaan diurus sendiri oleh pemenang tender, sehingga kualitas material atau pengadaan komponen lainnya rawan dicurangi. Penggabungan paket pun membuat nilai tendernya tak disanggupi UKM.

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan apartemen di Jakarta, 15 Juni 2021. Tempo/Tony Hartawan

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan regulasi baru lembaganya sudah diberlakukan untuk semua tender yang dimulai pada 11 Juni lalu. Dia berharap panduan LKPP diperhatikan para penyedia proyek yang memakai kas pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Saya harap tidak ada lagi keraguan dalam membelanjakan anggaran karena ini juga harus cepat agar ekonomi bertumbuh,” katanya di Jakarta, Senin lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono meminta pengadaan barang dan jasa pada proyek pemerintah bisa digelar secara adil dan transparan untuk semua penyedia jasa konstruksi, baik entitas besar maupun UKM. Dia menyebutkan Kementerian sedang memiliki 10 ribu paket pekerjaan besar dan kecil dengan periode pekerjaan yang beragam. Namun jumlah kontraktor di Indonesia bisa menembus 129 ribu. “Bayangkan 10 ribu paket diperebutkan. Harus ada aturan main yang fair karena tak mungkin mengakomodasi semuanya,” ucap Basoeki.

Direktur Eksekutif Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta, Setu Albertus, meminta jaminan bagi seluruh kontraktor peserta lelang proyek pemerintah. Dia mengeluhkan banyaknya pembatalan tender akibat penghematan anggaran pada masa pandemi Covid-19. “Persiapan kontraktor untuk bidding itu pakai biaya. Jangan tiba-tiba refocusing lalu tendernya tidak jadi, padahal sudah ada pemenang,” kata dia.

Albertus pun mendesak LKPP Kementerian PUPR menyelaraskan visi penguatan peluang UMKM dengan kebijakan soal kualifikasi kontraktor. “Jangan sampai abu-abu antara usaha kecil, menengah, dan besar,” tutur Albertus. “Semua tahapan ada administrasinya.”

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mahendra Wijaya, memastikan entitasnya selalu melibatkan UKM untuk proyek konstruksi di daerah. Andil pengusaha di sekitar lokasi proyek dibutuhkan karena tak semua aspek pekerjaan bisa dipenuhi dari Jakarta atau kota besar. “Pasti ke UKM, misalnya untuk suplai pasir, kayu, mandor, atau bahan makanan untuk pekerja.”