Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar 17 kementerian dan lembaga turut bertanggung jawab menurunkan angka stunting. Kementerian dan lembaga itu diminta memperhatikan keterbukaan informasi bagi publik dalam rangka menekan angka gizi buruk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting di era digital, termasuk dalam menangani persoalan kesehatan tersebut. "Karena memungkinkan informasi itu bisa dibagikan dengan cepat, bahkan bisa berkurang akurasinya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Kamis, 3 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani mengimbau supaya kementerian tak hanya menampilkan data di situs berupa tabel-tabel jumlah anggaran untuk stunting. Apalagi jika data tersebut ditampilkan tanpa narasi. Menurut dia, perlu dijelaskan pula lokasi-lokasi penanganan stunting yang disasar, lembaga apa saja yang menangani program stunting, dan bagaimana mekanismenya kolaborasinya.
Ia menguraikan pada 2018, terdapat 30,8 persen anak Indonesia yang mengalami stunting. Angka itu turun pada pengujung 2021 menjadi 24,4 persen. Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan masalah stunting di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah.
Sebab, stunting akan menghambat tumbuh kembang anak. Umumnya, anak-anak yang mengalami stunting tidak akan mampu berkembang dan menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaannya secara penuh saat dewasa.
Selain mempengaruhi masa depan anak, menurut Sri Mulyani, stunting bakal berakibat terhadap masa depan Indonesia. "Karena, kalau tadinya lebih dari 33 persen anak mengalami stunting, mereka akan masuk ke pasar tenaga kerja dan menjadi generasi yang tidak maksimal," ujarnya.
Di samping itu, anak-anak yang mengalami stunting kelak tak bisa menjalankan tugas pembangunan dalam mencapai cita-cita Indonesia. Selain itu, pihak yang memperkerjakan pun akan mengalami kesulitan. Sri Mulyani melihat pemerintah perlu mencari solusi untuk mempercepat penanganan stunting. Tak hanya itu, kata dia, butuh komitmen bersama yang melibatkan antar-generasi.
Untuk mencegah tingginya angka stiunting, Sri Mulyani menuturkan janin perlu perhatian khusus untuk 1.000 hari pertama sejak ada di kandungan sampai lahir. Upaya pencegahan, ucap dia, membutuhkan kerja keras dari semua sisi mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan.
Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya meminta agar pada 2024, jumlah anak yang mengalami stunting kembali turun menjadi 14 persen. Karena itu, pemerintah menyatakan membutuhkan mobilisasi seluruh kementerian dan lembaga pusat maupun daerah.
Walaupun Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai koordinator penanganan persoalan stunting, maslaah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian. Pemerintah, kata dia, memerlukan kerja sama antar-kementerian. Misalnya, soal pemenuhan kebutuhan air bersih. Kementerian PUPR, dalam hal ini, memiliki peran yang besar.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
