Dampak Regulasi UMP yang Berubah-ubah Terhadap Iklim Investasi

Pemerintah berkali-kali mengganti formula upah minimum. Utak-atik kebijakan menimbulkan ketidakpastian.

1 Desember 2024 | 08.30 WIB

material-symbols:fullscreenPerbesar

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Yassierli berbincang dengan peserta pelatihan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatra Barat pada Jumat 8 November 2024. TEMPO/ Fachri Hamzah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Asosiasi pengusaha menerima banyak pertanyaan tentang aturan pengupahan terbaru.
Rapat Dewan Pengupahan dan LKS tripartit belum membuahkan hasil.
Ketidakpastian aturan upah minimum provinsi bisa menghambat investasi.

DALAM sebulan terakhir, Komite Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerima banyak surat berisi pertanyaan tentang upah minimum provinsi 2025. Pertanyaan itu berasal dari Dewan Pengurus Apindo, perusahaan anggota Apindo, juga para investor. “Lebih dari sepuluh pertanyaan masuk, mereka bertanya ini gimana itu gimana, pusing,” kata Ketua Komite Pengupahan Apindo Subchan Gatot kepada Tempo pada Senin, 25 November 2024.