Dimulai Waskita, Dituntaskan Hutama

Dari catatan KPPIP, terdapat sejumlah penyesuaian dalam rancangan teknik akhir seksi II Cigombong-Cibadak. Salah satu penyesuaian yang krusial adalah penambahan fondasi tiang pancang dan pengerukan tanah. Kondisi hujan ekstrem menjelang akhir 2022 juga menghambat pengerjaan proyek sehingga penyelesaiannya diprediksi tertunda hingga tahun ini.

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di pintu keluar gerbang tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 25 April 2023. ANTARA/Arif Firmansyah

Sedangkan seksi III jalan tol Bocimi yang terancam terbengkalai adalah seksi Cibadak-Sukabumi sepanjang 13,7 kilometer. Pembebasan lahan untuk jalur tersebut sudah dimulai, tapi permodalannya macet karena restrukturisasi utang Waskita Karya. Merujuk pada laporan keuangan kuartal I 2023, total liabilitas Waskita Karya—termasuk utang usaha—naik dari Rp 83,98 triliun per 31 Desember 2022 menjadi Rp 84,37 triliun. Waskita juga terbebani kewajiban pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp 5,4 triliun pada 2023, yang terdiri atas utang obligasi Rp 3,6 triliun dan pinjaman Rp 1,8 triliun.

Grup Waskita masih menangguhkan pengucuran investasi baru untuk jalan tol selama masa penundaan pembayaran kupon obligasi yang sudah jatuh tempo (standstill).

Menurut Wahyu, pemilihan Hutama Karya diputuskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan dukungan kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dia enggan berkomentar perihal target baru pembangunan seksi III jalan tol Bocimi. "Revisi master restructuring agreement (perjanjian restrukturisasi induk) proyek itu sedang diajukan," tuturnya.

Baca juga: Korupsi Berjemaah Proyek Fiktif

Adapun Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koentjoro, mengatakan pembahasan mengenai pengerjaan seksi III jalan tol Bocimi dengan Grup Waskita masih berada pada tahap awal. "Akan ada due diligence (pengujian tuntas) soal legalitas dan skema pengalihan tersebut," ucapnya kepada Tempo, kemarin. Proses pengujian itu pun harus direstui pemerintah, yang memegang saham Dwiwarna Hutama Karya.

Sementara itu, bila menyangkut jalan tol Trans Sumatera, kata Koentjoro, perusahaan selalu mengoptimalkan penggunaan PMN sembari meminimalkan pinjaman baru. "Kalau soal Bocimi, skema permodalannya akan menunggu kajian dan arahan dari pemerintah." Hingga berita ini ditulis, pertanyaan tertulis Tempo kepada sejumlah pejabat Kementerian BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum soal kelanjutan jalan tol Bocimi belum berjawab.

Baca juga: Kejar Target Sambung Sumatera

Membebani Keuangan Hutama Karya

Peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menduga Hutama Karya dipilih karena adanya potensi pendanaan baru dari hasil divestasi tiga proyek jalan tol. Sejak paruh kedua 2022, Hutama sudah siap melego jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, serta Medan-Binjai, yang nilai totalnya ditargetkan sebesar Rp 34 triliun. Selain itu, Hutama sudah memperoleh suntikan PMN senilai Rp 31 triliun pada 2022. 

"Mungkin itu alasan Hutama Karya diusulkan menggarap proyek Waskita," kata Toto. "Namun beban Hutama tetap besar untuk mengerjakan megaproyek jalan tol Trans Sumatera."

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, menganggap proyek warisan Waskita Karya tersebut ibarat pisau bermata dua bagi keuangan Hutama Karya. Pasalnya, pendapatan Hutama Karya dari pengoperasian sejumlah ruas tol Trans Sumatera masih di bawah ekspektasi. Menurut dia, proyek baru justru berpeluang menebalkan kerugian, terutama bila rasio modal jauh di bawah pendapatan.

"Seharusnya regulator tidak memaksa Hutama Karya mengambil alih sisa jalan tol Bocimi. Lebih baik menunggu sampai restrukturisasi utang Waskita selesai."

YOHANES PASKALIS