Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memutus mata rantai rentenir, tengkulak, dan pinjaman online yang menjerat masyarakat desa. Koperasi itu, kata Budi, akan menjadi unit simpan pinjam untuk membantu masyarakat desa tanpa memberatkan mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Karena utang-berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas," kata Ketua Projo ini saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencananya, pemerintah ingin membangun 70 ribu koperasi desa merah putih di desa-desa. Satu koperasi desa, kata Budi, akan membutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar. Dana itu akan diperoleh dari dana desa dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Lima miliar itu akan digunakan untuk membangun gudang hingga membeli kendaraan operasional. "Ada bangun gudangnya, ada bangun cold storage-nya, ada bangun grei-nya, terus ada truk. Paling enggak ada dua truk. Truk dan bengkel. Jadi setiap desa punya dua truk," kata dia.
Namun, Budi mengatakan, masih membahas skema keuangannya. Sebab, setiap desa memiliki kondisi berbeda-beda.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) di seluruh Indonesia. Hal itu diputuskan usai Prabowo melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, nantinya KopDes Merah Putih akan dibangun di 70 ribu desa. "Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas panggilan Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Maret 2025.
Ketua Umum PAN itu menjelaskan, koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Koperasi ini juga akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
Untuk mendukung pendanaan program ini, Zulhas mengatakan akan menggunakan dana desa yang telah ada. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
“Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp 3 - 5 miliar. Kan kita ada dana desa Rp 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti Rp 5 miliar,” kata dia.
Pilihan Editor: Menurunnya Indeks Demokrasi di Tengah Politik Dinasti
Foto 
