Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pemerintah perlu segera memindahkan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasannya, pemindahan ASN bisa menjadi cara menghidupkan IKN sebagai kota baru.
“Kalau bisa segera dipindahkan saja, sehingga kotanya hidup, swasta tertarik masuk, dan kotanya berkembang,” kata Yayat kepada Tempo pada Jumat, 17 Januari 2025.
Lagipula, Yayat menambahkan, sejauh ini pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN sudah selesai dan siap digunakan seperti gedung perkantora dan tower-tower hunian ASN. Karena itu, sembari menunggu pembangunan rampung 100 persen, pemindahan ASN mestinya bisa dilakukan bertahap. “Sesuatu yang sudah dibangun, segera diisi dan dimanfaatkan. Apalagi dengan penambahan kementerian, kan ada yang kementerian kantornya terbatas, harus numpang sana-sini,” kata Yayat.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga mengeklaim infratruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN mulai bertahap pada April 2025. Hanya saja, Basuki mengatakan keputusan pemindahan ASN ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pihaknya masih menggodok rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Rini memerlukan skema baru lantaran ada perubahan dan penambahan nomenklatur kementerian dari yang sebelumnya berjumlah 34 menjadi 48.
“Kami masih menunggu mereka settle dulu dengan tata kelola internalnya,” kata Rini dalam jumpa pers usai acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Rini, pemindahan ASN ke IKN juga masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menyatakan pemerintah bakal mengupayakan insentif bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara. Namun, sementara ini pemindahan tersebut juga masih menunggu arahan Presiden.
“Insentif itu kan memang sudah janji pemerintah sebelumnya. Tentu, itu akan menjadi salah satu yang akan kami bicarakan,” kata Rini saat ditemui usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.
Pilihan editor: Pemerintah Minta Sritex Tetap Beroperasi meski Pailit
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini