Gaji tidak besar, tapi. . .

BILA jabatan direktur utama bank Pemerintah menyandang risiko berat untuk dipecat -- misalnya gara-gara katebelece -- lalu apa enaknya menduduki posisi itu? Sampai di sini, masyarakat lantas membayangkan kehidupan yang serba wah. Adalah benar bahwa kenikmatan tersebut di atas bukanlah sekadar khayalan. Lebih tepat lagi, sebagian besar kemewahan itu nyata adanya. Tapi datangnyadari mana? Jika dilihat dari jumlah pendapatan per tahun, gaji yang diterima bankir Pemerintah itu "tidak seberapa jumlahnya". Bandingkanlah dengan perolehan para eksekutif di bank-bank swasta. Bekas Direktur Pembinaan BUMN Fuad Bawazier mengungkapkan, gaji standar seorang Dirut Bank BUMN "hanya" Rp 10 juta per bulan. Di samping itu memangada perolehan sampingan lainnya yang sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Tapi tak terlalu banyak. Untuk menghitung perolehan tambahan ini ada rumusnya. Rumus ini kemudian dikalikan dengan tingkat kesehatan perusahaan yang dipimpin oleh dirut tersebut. Jadi, rupiah total yang diperoleh seorang pimpinan bank BUMN sangat bergantung pada perkembangan aset, penjualan, tingkat keuntungan, dan kemampuan membayar utang dari bank yang dipimpinnya. Setelah perhitungan tahap pertama selesai, maka dari situ diperoleh sebuah angka. Taruhlah, misalnya, Rp 10 juta. Baru sesudah itu angka yang Rp 10 juta ini dikalikan lagi dengan standar yang telah ditetapkan. BUMN yang "sehat sekali" akan memberikan penghasilan tambahan kepada Dirutnya sebesar 100% dari Rp 10 juta. Standar ini terus menurun. Untuk "sehat" tambahan gajinya90, "kurang sehat" 75%, dan "tidak sehat" 60%. Cukup? Belum. Selain penghasilan tambahan, Dirut juga terbiasa menerima bonus di akhir tahun. "Jumlah yang satu ini ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham," kata Fuad. Namun, kalau dibanding-banding, tetap saja pendapatan bankir Pemerintah tidak seberapa jumlahnya, dibandingkan dengan kalangan top eksekutif bank swasta, misalnya. Tanpa melalui perhitungan yang njelimet, secara resmi pendapatan bankir Pemerintah bisa dipastikan tertinggal sampai ratusan juta rupiah per tahun. Sebut saja Robby Djohan, Dirut Bank Niaga, yang dikabarkan memperolehpendapatan sekitar Rp 900 juta per tahun. Bank swasta papan atas lainnya seperti Lippo dan BCA kabarnya menggaji eksekutif top mereka minimal Rp 650 juta. Maka, banyak orang menebak-nebak isi hati Winarto Soemarto ketika ia ditarik dari Bank Duta untuk menjabat Dirut Bank BNI 46. Bergembira atau sedihkah PakWin? Maklum, di Bank Duta kabarnya ia menerima Rp 450 juta per tahun. Sedangkan di BNI, kalau hitung-hitungnya seperti dituturkan di atas, sudah pasti jauh lebih rendah. Sekalipun begitu, bukan berarti para bankir Pemerintah akan kehilangan gaya hidup bankir yang wah. Sebab, selain rupiah, bank-bank Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas kemewahan lainnya, seperti rumah, mobil, asuransi kesehatan, dan ongkos bermain golf. Lagi pula, kalau bisa dan berani bermain dengan "persentase komisi tingkat tinggi", maka bereslah itu. Budi Kusumah dan Iwan Qodar