Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak membahas soal bantuan sosial atau bansos saat debat capres pamungkas di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Ahad malam, 4 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat sesi tanya-jawab sesama capres, Ganjar awalnya menyoroti penyaluran bansos yang diklaim sebagai pemberian orang perorangan atau kelompok tertentu. Di sisi lain, kata Ganjar, pemerintah juga tidak punya data yang valid. Ganjar kemudian bertanya tentang strategi Anies mengelola bansos.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan, sehingga ini menjadi satu harapan yang bisa betul diterima rakyat?" tanya Ganjar.
Mendapat pertanyaan dari Ganjar, Anies pun menjawab akan memberikan bansos plus kepada masyarakat. Bantuan itu bertujuan masyarakat tetap hidup layak.
"Bukan memberi bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi," jawab Anies. Karena itu, bansos harus diberikan sesuai kebutuhan penerima.
"Kalau kebutuhan penerima bulan ini, diberikan bulan ini. Kalau tiga bulan lagi, diberikan tiga bulan lagi," kata pasangan capres Muhaimin Iskandar itu.
Artinya, kata Anies, penyaluran bansos tidak dirapel sekaligus. "Dijadikan sesuai kebutuhan, itu yang disebut bansos tanpa pamrih," kata dia.
Anies pun mengatakan bansos harus diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data penerima harus akurat dan mekanisme penerimaan bansos dilakukan melalui jalur birokrasi. "Bukan dibagikan di pinggir jalan," ucapnya.
Anies juga mengatakan, masyarakat miskin dan prasejahtera mesti dipastikan bisa menerima bansos dari negara. Karena itu, ia menjanjikan program bansos plus jika menang dalam Pilpres 2024. "Angkanya ditingkatkan. Yang miskin dan belum masuk, dimasukkan," kata Anies.
Selain itu, dengan bansos plus, ia bakal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat miskin dan prasejahtera agar lebih mandiri dan hidup sejahtera.
Terakhir, Anies menegaskan bahwa bansos merupakan bantuan untuk rakyat melalui uang negara. Pemberiannya pun mesti disebutkan atas nama negara. Ketika saya di DKI Jakarta (menjadi gubernur), paket bansos diberi keterangan dibiayai APBD DKI, bukan gubernur. Tapi dari uang rakyat melalui APBD," ujarnya.
Selanjutnya: Ganjar sebut penyalahgunaan instrumen negara
Ganjar sebut penyalahgunaan instrumen negara
Dalam kesempatan menanggapi jawaban Anies, Ganjar menyinggung soal dugaan politisasi bansos menjelang Pemilu 2024 ini. Menurut dia, saat ini telah terjadi penyalahgunaan instrumen negara yang menguntungkan kelompok tertentu.
"Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya, tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok," ujar Ganjar.
Ia pun menilai pemerintah masih memiliki segudang masalah ihwal penyaluran bansos. Antara lain data penerima yang tidak valid. Ganjar mengaku mendengar keluhan dari sejumlah kepala desa yang sudah mengirimkan data penerima bansos namun data tersebut malah dikembalikan oleh pemerintah pusat.
Ganjar pun mengatakan perlu ada perbaikan tata kelola bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi saling klaim yang menimbulkan kecemburuan. Ia juga mencatatan penyaluran bansos tak seiring dengan pencapaian target pengentasan kemiskinan.
Ia pun menyoroti angka kemiskinan yang memang turun tetapi kesenjangannya semakin tinggi. "Berapa pun besarnya bansos yang diberikan, gap-nya tetap tinggi," kata dia.
Oleh sebab itu, menurut Ganjar, pemerintah berikutnya harus memperbaiki data penerima bansos sehingga program tersebut agar dapat betul-betul mengentaskan kemiskinan. "Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," ucapnya.
Penyaluran bansos menjelang Pilpres 2024 banyak dipersoalkan karena dinilai pemerintah mempolitisasi bansos untuk kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
IKHSAN RELIUBUN | RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI
Foto 
