Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.

22 September 2022 | 19.19 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan rencana rights issue perseroan yang akan berlangsung pada November mendatang terus berjalan. Namun, dia belum menggamblangkan perihal partisipasi pemegang saham yang akan menambah modal.

Masih on going,” kata Irfan kepada Tempo, Kamis, 22 September 2022. Seiring dengan rencana aksi korporasi, pemerintah akan menyuntik modal Garuda melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun. 

Irfan mengatakan, penambahan modal itu nantinya digunakan untuk restorasi pesawat. Selain itu, Garuda akan memanfaatkan duit tersebut untuk modal kerja.  “Enggak ada buat utang,” kata Irfan. Dia juga mengatakan tren kinerja Garuda Indonesia membaik setelah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Sebelumnya, pada Juni lalu, Garuda Indonesia memastikan melakukan penerbitan saham baru lewat mekanisme rights issue tahap pertama usai mencapai homologasi dengan kreditur dalam voting proposal PKPU.  Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio mengatakan aksi korporasi akan dilakukan setelah kinerja perseroan menunjukkan progres yang lebih baik.

“Rights issue pertama dulu terhadap pemerintah setelah itu kinerjanya harus bagus baru kita lihat,” ujar Prasetio, 17 Juni 2022.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo juga mengungkapkan pemerintah bakal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Garuda Indonesia jika proses PKPU telah mencapai perdamaian dan homologasi.

PMN tersebut bakal masuk melalui skema rights issue sebesar Rp 7,5 triliun. Rencananya, ini bakal dilaksanakan pada kuartal III 2022. Aksi tersebut digadang-gadang membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen. Kemudian, tahap kedua, rights issue bakal dilaksanakan sebagai pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah turun menjadi 51 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus