Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke Soebroto menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Ibu Kota Negara tidak akan dikenakan biaya hunian. Dia mengatakan saat ini PT Bina Karya dan Konsorsium Garuda Nusantara sedang mempersiapkan pembangunan 40 menara hunian untuk ASN yang ditargetkan bisa dimulai pada awal 2025 mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau sudah jadi, untuk ASN semuanya gratis. Karena ini, kan, bangunan untuk ASN tinggal di sana sebagai rumah dinas. Kecuali listrik, air, itu bayar. Tapi tidak nyewa sama sekali,” kata Boyke saat ditemui di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Boyke menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan studi kelayakan kepada Kementerian Keuangan. Sebab, kata dia, pembangunan 40 menara untuk hunian ASN menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Masih diproses dan targetnya hingga kontrak itu bisa selesai dalam enam bulan ini dan pada Januari atau Februari 2025 sudah bisa dimulai pembangunannya,” kata Boyke.
Dia mengatakan dalam pembangunan 40 menara hunian ASN, PT Bina Karya bertugas sebagai operator. Setelah itu, kata dia, perseroan milik Badan Otorita IKN itu akan mengelola setiap aset milik negara yang didanai melalui skema KPBU tersebut.
“Aset milik negara itu kita yang mengelola. Air kita kelola, listrik kita kelola. Bahkan kalau yang belum dibangun, kita ikut yang bangun,” klaimnya.
Adapun uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut, klaim dia, berasal dari investasi ekuitas yang diwadahi oleh Konsorsium Garuda Nusantara. Boyke mengatakan nilainya sekitar Rp 20 triliun yang berasal dari sejumlah investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Tujuannya untuk supaya kita tidak sendirian. Tidak bisa sendirian dan kita harus kolaborasi,” ujarnya. Dia menambahkan, ke depannya Bina Karya akan lebih aktif menarik investasi ke IKN. “Selama ini ditanggung APBN, makin lama porsinya makin kecil,” katanya.
Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mangatakan 1.740 ASN akan dipindahkan ke IKN mulai pada September.
Azwar menyampaikan ASN yang akan dipindah ke IKN dilakukan secara bertahap. "Untuk ASN jika satu tower di isi oleh satu orang maka akan ada ASN yang akan pindah 1.740 ASN," katanya, Senin, 1 Juli 2024.
Pilihan Editor: Sandiaga Janji Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Foto 
