Jaminan Stok Jika Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan

PRESIDEN Joko Widodo mendorong presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram. Kementerian Pertanian memastikan pasokan beras tersedia jika pemerintahan baru melanjutkan tongkat estafet.

Program bantuan beras bergulir sejak 2023 dengan tujuan menekan harga. Nilai komoditas ini pernah melambung karena stoknya menipis. Banyak petani gagal panen dan harus menunda masa tanam karena kekeringan berkepanjangan pengaruh El Nino. Program ini kemudian berlanjut pada 2024.

Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Batara Siagian, kebutuhan beras untuk bantuan pangan ini bisa dipenuhi dengan mudah. Dengan catatan, tak ada anomali yang mengganggu produksi pada tahun depan. 

Batara memprediksi produksi gabah kering giling pada tahun depan bisa mencapai 56,05 juta ton atau setara dengan 32,29 juta ton beras. Angka itu lebih tinggi dibanding kebutuhan beras pada 2024 yang sebesar 31,2 juta ton. "Ini sudah menghitung kebutuhan beras untuk program bantuan pangan," tuturnya kepada Tempo, Rabu, 9 Oktober 2024.

 

Program bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat, yaitu mereka yang masuk kategori kelompok desil 1-3 dalam daftar Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Artinya, butuh 220 ribu ton beras untuk program tersebut setiap bulan atau setara dengan 1,9 juta ton hingga program ini berakhir. 

Ditambah lagi, pemerintah masih punya cadangan beras akhir tahun. Batara memperkirakan volumenya mendekati 8 juta ton beras, yang disimpan di penggilingan, masyarakat, pedagang, dan industri. Selain itu, cadangan beras pemerintah yang disimpan Perum Bulog diperkirakan sebesar 1,5-2 juta ton pada akhir 2024. 

Batara mengatakan data tersebut membuat Kementerian Pertanian optimistis bisa memenuhi kebutuhan bantuan beras jika Prabowo memutuskan melanjutkan program tersebut tanpa harus mengimpor. Kondisinya bisa berubah jika pemerintahan baru ingin menambah cadangan beras negara. Saat ini pemerintah menjaga cadangan untuk dua-tiga bulan. Dengan asumsi rata-rata konsumsi per bulan, minimal ada 7,5 juta ton beras. Jika cadangan ingin diperkuat, misalnya menjadi lima bulan seperti di Thailand, tambahan pasokan dari luar negeri akan dibutuhkan.

Produksi Padi Tahun Ini

 

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah menyediakan kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton pada tahun ini. Jumlah itu meningkat dibanding pada 2023 yang hanya 2,5 juta ton. "Realisasinya 2,7 juta ton." 

Menurut Arief, impor masih dibutuhkan untuk menambah stok cadangan pangan pemerintah tahun ini. Idealnya, semua pasokan tersebut terpenuhi dari dalam negeri karena bisa membantu penyerapan saat panen raya dan menjaga harga ketika panen. "Tapi idealnya produksi mendekati 35 juta ton dulu."

Produksi Padi Tahun Ini

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan penyaluran bantuan pangan beras hingga saat ini mencapai 1,6 juta ton dari jumlah penugasan sebanyak 1,9 juta ton. "Sekarang sedang penyaluran bantuan untuk alokasi Oktober," ucapnya. Perusahaan menggandeng enam mitra untuk menyalurkan beras tersebut, salah satunya PT Pos Indonesia (Persero).

Pasokan beras tersebut diambil Bulog dari cadangan beras pemerintah. Sumbernya, antara lain, datang dari impor. Menurut Arwakhudin, perusahaan akan merealisasi semua kuota impor yang diberikan pemerintah. Sebanyak 900 ribu ton sisanya sedang dalam proses lelang dan bakal tiba pada akhir tahun ini. Beras ini akan menambah cadangan Bulog yang saat ini sebesar 1,5 juta ton.

Jika pemerintahan baru berencana melanjutkan proyek bantuan pangan beras, Arwakhudin menyatakan timnya siap. "Kami berharap rencana ini bisa diinfokan dari awal sehingga kami ada persiapan maksimal. Kami bisa membuat perencanaan lebih awal."  

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira, menyampaikan tim sudah membahas kelanjutan program bantuan pangan yang telah berjalan, termasuk bantuan berupa beras 10 kilogram ini. Dari kajian sementara, tim menilai kebijakan ini mampu menjaga konsumsi masyarakat dan menstabilkan harga di tingkat konsumen. 

Tim masih akan mengkaji lebih dalam proyek ini. Tapi, melihat situasi saat ini yang dilanda pelemahan daya beli, dia menilai kebijakan tersebut masih relevan dilanjutkan. "Dengan memperhatikan dampaknya terhadap konsumsi nasional, program bantuan pangan berpotensi dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian agar lebih efektif," tuturnya.