Jangan Menghambat Uang Masuk

PEMERINTAH mendapat banyak kritik lantaran melibatkan bank asing sebagai bank persepsi penampung dana amnesti. Salah satu lembaga yang banyak disorot adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena turut mengusulkan kebijakan tersebut. Toh, Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman D. Hadad yakin pendapat mereka benar. Menurut dia, makin banyak bank terlibat, program pengampunan pajak akan makin efektif. ”Kami tidak ingin tax amnesty gagal hanya karena jumlah banknya terbatas,” katanya kepada Ayu Prima Sandi dari Tempo di Menara Merdeka, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Kami mendengar OJK turut mengusulkan agar bank asing dimasukkan ke daftar bank persepsi. Benarkah?

Bukan begitu. Prinsip umumnya bank BUKU (bank umum kegiatan usaha) 3 dan 4 itu dipersilakan. Kami juga tidak ingin tax amnesty gagal hanya karena jumlah banknya terbatas. Pada dasarnya semua boleh melakukan ini sepanjang memiliki kapasitas dan network.

Apa lagi yang Anda bicarakan dengan Menteri Keuangan?

Saya bilang ke Pak Menteri Keuangan, agar ini efektif, tentu saja harus melibatkan lebih banyak pihak. Ini tidak boleh gagal. Bukan cuma soal bank, manajemen investasi yang kecil-kecil juga mengeluh kok kenapa tidak diajak. Ya, keputusan Menteri Keuangan sudah menetapkan beberapa perusahaan, tapi saya pikir kalau Anda membuktikan bisa membawa dana, kenapa tidak?

Persoalannya bukan hanya bank, manajer investasi dan perusahaan efek juga memprotes daftar bank persepsi. Kenapa bisa ada pembatasan seperti itu?

Saya tidak ikut detail prosesnya, tapi prinsipnya pasti ada kriteria. Banyak yang bertanya ke saya juga, ”Saya lebih besar kok enggak diajak?” Saya pikir ada beberapa pertimbangan teknis. Tapi pada dasarnya, menurut saya, jangan sampai ini menghambat uang masuk. Itu poinnya. Yang penting uang masuk ke sini, sesudah itu kami menyelesaikan pekerjaan rumah untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan dan ekonomi agar lebih intensif, baik untuk investasi maupun kegiatan keuangan lainnya.

Seandainya dana repatriasi bisa mencapai perkiraan Rp 1.000 triliun, seberapa kuat sektor keuangan kita?

Banyak underlying asset yang tersedia atau proyek yang bisa dimanfaatkan untuk dana repatriasi. Sosialisasi saya selalu begitu. Bisa memanfaatkan bank sebagai trustee. Ada juga uang disimpan di deposito. Bisa pakai pasar modal. Yang tradisional, pemerintah secara rutin menerbitkan obligasi. Perusahaan-perusahaan juga menerbitkan obligasi korporasi dan badan usaha milik negara. Seperti yang kita dengar dari Kementerian BUMN, banyak BUMN mau membangun jalan tol tapi perlu dana, ya silakan. Itu bisa dimanfaatkan.

Kalau mau agak canggih, ada reksa dana, reksa dana penyertaan terbatas, kontrak pengelolaan dana, ada dana investasi real estate. Semua orang masuk, silakan, dimanfaatkan. Bank, manajer investasi, perusahaan efek tidak boleh menghambat. Produk yang tersedia harus diumumkan. Yang menentukan bukan kita, melainkan nasabah. Kami concern karena sejalan dengan keinginan untuk memperkuat industri keuangan nasional. Pasar modal akan semakin besar, bank juga semakin besar customer-nya, likuiditas meningkat, bunga bisa lebih murah, nilai tukar bisa lebih baik.

Mengenai upaya Singapura menjegal tax amnesty?

Saya belum baca persisnya seperti apa. Saya no comment dulu.

Tidak ada upaya mitigasi?

Saya lebih baik berfokus ke dalam dulu. Pokoknya kami kerja baik. Fokus, optimalkan sosialisasi. Tidak usah lihat orang lain. Kami perbaiki apa yang perlu. Pekerjaan rumah harus kami bereskan dulu.

Apa yang perlu dilakukan agar dana repatriasi bisa selamanya di sini, tidak hanya tiga tahun?

Menyelesaikan pekerjaan rumah kita, membangun industri keuangan yang modern, infrastruktur canggih, produk yang diciptakan juga terus bertambah dan menarik. Kita punya waktu tiga tahun untuk menciptakan itu.

Anda yakin?

Saya optimistis kita bisa menumbuhkan iklim yang lebih kondusif sehingga dana bisa bertahan karena ekonomi tumbuh dan berkembang. Kita harus kerja dari semua lini, membangun pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Di sektor keuangan, menciptakan produk-produk yang dibutuhkan, termasuk membuka akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta rakyat kecil di desa.