Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA), Takehiro Yasio, kemarin menyampaikan hasil studi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam studi itu, JICA menyebutkan sedikitnya ada empat tantangan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Apa saja empat tantangan itu?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. "Kedua, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir," ujar Takehiro dalam keterangan resmi, Rabu, 13 Juli 2022.
Ketiga, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Menurut Takehiro, salah satu yang diperhatikan adalah pengamanan luasan ruang bebas atau right of way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.
Keempat, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya, kata Takehiro, adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV dan terakhir jaminan mutu konstruksi.
Dalam pertemuan itu, Menteri Basuki mengapresiasi penyampaian hasil studi yang dilakukan JICA tersebut. Pemerintah Indonesia juga terbuka dengan masukan dari berbagai pihak terkait pembangunan IKN.
Dalam pembangunan IKN Nusantara, kata Basuki, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, harus dicapai dua tujan utama yakni jaminan mutu dan estetika. "Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga. Kami percaya Anda sekalian akan membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN, untuk itu jangan ragu untuk memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai,” ucapnya.
Sebelumnya Kepala Biro Humas Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat segera rampung pada bulan depan, Agustus 2022.
Adapun luas tanah untuk infrastruktur di atas areal penggunaan lain (APL) yang berada di dalam dan di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintaah (KIPP) IKN sekitar 2.500 hektare masih dalam proses finalisasi. "Saat ini sedang finalisasi dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ditargetkan Agustus," kata Yulia ketika dihubungi, Selasa lalu, 12 Juli 2022.
Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Hadi Tjahjanto sebelumnya menyebut pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas. Proses pengadaan tanah juga akan diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan IKN.
BISNIS
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
