Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklarifikasi soal penugasan Badan Urusan Logistik (Bulog) impor beras hingga 2 juta ton tahun ini. Arief menjabarkan sejumlah alasan mengapa akhirnya pemerintah menetapkan impor beras hingga 2 juta ton tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arief mengatakan, impor beras 2 juta ton itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan sekaligus untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi meminta Bapanas dan Bulog mendistribusikan bantuan sosial atau Bansos pangan kepada masyarakat kurang mampu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bukan kami pro impor, tetapi apabila pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara itu harus ada disitu," kata Arief saat melakukan kunjungan lapangan di Depok, Senin 27 Maret 2023.
Arief menjelaskan, kebutuhan untuk Bansos pangan mencapai 640 ribu ton yang akan disalurkan kepada 21,353 juta orang dengan masing-masing menerima 10 kilogram beras. Sementara saat ini Cadangan Beras Pemerintah atau CBP kurang dari setengah dari kebutuhan untuk Bansos tersebut
"CBP saat ini 220 ribu ton, jangan sampai stoknya nggak ada, jangan sampai mau mengadakan program nggak bisa," kata Arief.
Namun begitu, Arief menjelaskan, pihaknya tetap memerintahkan Bulog mengutamakan penyerapan produk beras dari petani dalam negeri.
"Kami tetap mengutamakan penyerapan dalam negeri, sehingga kalau ada suatu daerah panen tinggi tolong kasih tau, kami akan ke sana, Bulog akan jemput bola," kata Arief.
Selanjutnya: Pemerintah memutuskan untuk ...
Pemerintah telah memutuskan untuk impor beras tahun ini. Berdasarkan penyelesaian surat penugasan yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memerintahkan Perum Bulog untuk mendatangkan 2 juta ton beras hingga Desember 2023.
Dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton pertama akan dilaksanakan secepatnya.
Keputusan tersebut dikukuhkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Dia mengatakan impor beras telah disetujui di dalam rapat terbatas bersama Kementerian dan lembaga terkait. “Sudah diputuskan di Ratas,” ujar Zulhas saat ditemui di Kemenkop UKM, Senin, 27 Maret 2023.
Zulhas menjelaskan tambahan pasokan beras itu dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Selain itu, digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.
“Beras impor itu juga dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan,” ujarnya.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai langkah pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton di masa panen raya saat ini adalah keputusan yang pahit.
“Izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah atau beras melimpah dan harga turun,” kata Khudori.
Menurutnya, kebijakan untuk impor beras ini dilematis. Di satu sisi, saat ini petani sedang menikmati harga gabah tinggi di masa panen raya. Di sisi lain, tingginya harga harga gabah membuat Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. “Amat kecil,” ujar Khudori.
Persoalan lain adalah turunnya produksi beras dalam negeri. Merujuk data BPS, Khudori menyebut pada 2018 Indonesia surplus beras tetapi volume surplus itu terus turun—dari 4,7 juta ton pada 2018 hanya tinggal 1,34 juta ton pada 2022.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
