Kebijakan Pemindahan ASN ke IKN Berubah, Pegawai Lajang Diprioritaskan

TEMPO.CO, Jakarta - Aparatur sipil negara (ASN) di kementerian dan lembaga, yang masih lajang, diprioritaskan dipindahkan lebih dulu ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas kemarin, arahannya yang pindah tahap awal mereka (ASN) yang masih lajang," ujar Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal dalam acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Keputusan itu untuk menyesuaikan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN.

"Artinya, ketika dia sudah punya keluarga di sini untuk sementara jangan bawa istri atau suami dulu ke sana. Jadi yang masih lanjang," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya memaparkan tiga skema pemindahan ASN ke IKN disesuaikan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” kata Anas di Istana Negara, Jakarta, 1 Juli 2024.

Menurut dia, ASN yang pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang difinalkan bersama Menteri Keuangan.

Cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi.

Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN,” tambahnya.

Secara khusus, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.

Adapun, cara ketiga yakni dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN.

Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, berdasarkan ketersediaan hunian.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024.

“Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelas Anas.

Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit.

Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk eselon I akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.

Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit.

Kemudian Rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.

Masing-masing tower setinggi 12 lantai, terdiri atas lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum (fitness, public space, dsb), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan tiga kamar tidur.

Ia mencontohkan Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain.

Anas menuturkan pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR.

“Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Di Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” katanya.

Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin mengatakan, Pemerintah terus berupaya mempersiapkan berbagai kebutuhan dasar di IKN Nusantara. Termasuk Rusun bagi ASN yang akan dipindahtugaskan ke daerah tersebut.

Pilihan Editor Utang RI Naik jadi Rp8.444 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Penarikan untuk Antisipasi Ketidakpastian Global