Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Boyolali - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi menyampaikan itu seusai meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta segmen Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya sudah perintahkan Menkominfo (Budi Arie) dan Kementerian Keuangan untuk mitigasi secepatnya,” ujar Jokowi.
Ia juga mengatakan telah meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bertindak. Menurutnya, peristiwa seperti itu juga terjadi di negara lain. Kemungkinan lain karena keteledoran password.
“Ya semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, saat kebanyakan penyimpangan data yang juga terlalu banyak data di tempat berbeda-beda jadi ruang diretas hacker,” kata dia.
Permasalahan tentang kebocoran 6 juta data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto menyampaikan bahwa 6 juta data NPWP itu dibocorkan oleh akun bernama Bjorka di dark web.
"Sebanyak 6 juta data NPWP itu diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh dalam akun X miliknya yakni @secgron, pada Rabu, 18 September 2024.
Dari 6 juta data tersebut, diketahui terdapat sampel data 25 pejabat publik, mulai dari Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kaesang Pangarep.
Adapun data yang disajikan berupa NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi.
“Field di dalam sampel: nik, npwp, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum”, tulis Teguh dalam cuitannya yang lain.
Alfitria Nefi P berkontribusi dalam tulisan ini.
