Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bergegas keluar dari ruang Komisi IV DPR RI usai agenda rapat kerjanya dibatalkan di detik-detik terakhir. Amran seharusnya menghadap DPR untuk melaporkan perubahan anggaran Kementerian Pertanian yang sebelumnya sudah disetujui sebesar Rp 19,09 triliun untuk 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Amran menegaskan ia ingin anggaran Kementan tetap senilai Rp 19,09 triliun. "Doakan tidak ada berubah," ujar Amran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Maret 2025. Ia mengucapkan harapan itu sebanyak dua kali. Semula, rapat kerja dengan DPR dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para pegawai Kementerian Pertanian telah berdatangan sejak 30 menit sebelumnya. Beredar kabar bahwa rapat yang akan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titik Soeharto itu digelar secara tertutup. Namun, sekitar 14.20 WIB akhirnya Amran mengumumkan rapatnya dibatalkan.
Menurut Amran, rapat kerja itu telah dijadwalkan ulang dalam waktu dekat. "Kami sepakat tunda, insyaallah 1, 2 sampai 3 hari atau paling lama minggu depan selesai," katanya. Namun, ia enggan menyebutkan alasan di balik pembatalan rapat kerja tersebut kendati jajaran Kementerian Pertanian telah hadir sesuai waktu undangan.
Menurut pantauan Tempo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tiba lebih dahulu dari Amran dan mengisi daftar hadir di meja resepsionis Komisi IV DPR RI.
Sebelumnya anggaran Kementan dipangkas sebanyak Rp 10,28 triliun dari alokasi awal Rp 29,37 triliun. Sehingga tersisa Rp 19,09 triliun. Amran mengatakan pemotongan anggaran lebih dari 60 persen itu bisa berdampak pada pencapaian swasembada pangan.
“Sejak awal kami sudah merancang anggaran secara optimal untuk program prioritas dan melakukan penghematan di kegiatan non-prioritas. Namun, efisiensi ini berdampak pada penyesuaian volume kegiatan, termasuk cetak sawah dan penyediaan alat serta mesin pertanian (alsintan),” ujar Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada Kamis malam, 13 Februari 2025. Pemotongan itu, kata dia, merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Menurut dia, pemangkasan ini bisa berdampak pada produksi pangan nasional. “Penyesuaian anggaran tentu akan mempengaruhi upaya swasembada pangan yang telah kami rancang. Optimalisasi lahan, pengawalan penyuluhan pertanian, serta pengelolaan irigasi bisa terdampak,” ujarnya.
Dinda Shabrina berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
