Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Kementerian BUMN Kaji Penerbitan Obligasi BTN Durasi 15 Tahun untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sedang mengkaji skema pendanaan bagi BTN untuk mendukung program 3 juta rumah.

30 November 2024 | 17.49 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 September 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran tahun 2025, pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024, pembahasan permasalahan Indofarma. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sedang mengkaji beberapa skema pendanaan bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN untuk mendukung program 3 juta rumah. Salah satu upayanya adalah penerbitan obligasi atau surat utang 15 tahun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Ini kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya sehingga BTN punya pendanaan Rp 150 per tahun itu. Nggak mudah tapi kita cari skemanya,” kata pria yang akrab disapa Tiko ini di sela diskusi Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurutnya, Kementerian BUMN juga mengusulkan agar obligasi itu mendapat jaminan dari pemerintah. Hal itu, kata dia, akan didiskusikan dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk mengkaji lebih dalam kemungkinan skema yang bisa dieksekusi.

Sejauh ini, Kartika mengungkapkan pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dibantu dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, kuotanya terbatas sehingga perlu alternatif dalam upaya peningkatan kuota KPR subsidi.

Pada agenda yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suhaisil Nazara mengatakan penambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi lewat mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit harus didiskusikan dahulu dengan DPR RI. Menurutnya, hal itu baru akan dibahas tahun depan dalam perencanaan APBN 2026.

“Berapa ditambahnya? Pak Ara (Maruarar Sirait) sudah punya angka, Pak Nixon sudah punya angka. Sudah masuk APBN belum? Belum,” kata Suhaisil.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan penambahan KPR subsidi menjadi 800 ribu unit untuk mendukung program 3 juta rumah Prabowo Subianto. Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon Napitupulu juga mengaku sudah menyiapkan sejumlah skema untuk membantu merealisasikannya.

Namun, Suhaisil menegaskan bahwa penambahan jumlah FLPP untuk pada APBN 2025 telah ditetapkan pada September 2024 lalu. Penambahan alokasi FLPP pada APBN 2025, kata dia, jumlahnya menjadi 220 unit rumah.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus