Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara bakal membangun rumah khusus untuk anggota TNI AD. Kementerian PKP menyiapkan proyek ini bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera.
Ara mengatakan akan memulai proyek pembangunan pada akhir Januari mendatang. “Rencananya, ada sekitar 5500 unit di lima tempat, yakni di Serang sekitar 1900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes,” kata Ara melalui keterangan tertulis pada Kamis, 16 Januari 2025. Ia pun meminta BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons positif rencana Kementerian PKP dan BP Tapera. Ia berharap pembangunan rumah khusus tersebut bisa membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah sehingga memiliki hunian layak.
Program 3 Juta Rumah
Pemerintah tengah berupaya mengatasi persoalan backlog dan hunian tidak layak melalui program 3 juta rumah per tahun. Presiden PRabowo Subianto menjanjikan program sejak masa kampanye Pilpres 2024. Di bawah Kementerian PKP, pemerintah akan membangun satu juta unit rumah di perkotaan dan dua juta unit di pedesaan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan akan menggunakan 77.297 hektare cadangan tanah telantar plus 10.000 hektare lahan hasil konversi untuk program 3 juta rumah. “Kami rasa, ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah,” kata Nusron melalui keterangan resmi pada Rabu, 8 Januari 2025.
Sebelumnya, Nusron berujar pembangunan 3 juta rumah dengan asumsi 60 meter persegi membutuhkan lahan 22.200 hektare. Meski ketersediaan lahan untuk program ini tak jadi persoalan, sebelumnya Nusron mengatakan bahwa yang menjadi isu saat ini kecocokan peta topografi maupun ketersediaan infrastruktur jalan menuju ke sana.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda masih menunggu Kementerian PKP menyampaikan dokumen blueprint atau peta jalan program 3 juta rumah. Menurut dia, blueprint diperlukan agar Komisi V bisa mengawal program 3 juta rumah secara utuh. Politikus PKB itu mengatakan DPR perlu mengetahui secara detail stakeholder yang terlibat, skema pembiayaan, termasuk skema insentif yang dari pemerintah. Begitu pula dengan kebijakan dan regulasi yang menjadi payung hukum program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini.
Terkait dengan blueprint, Syaiful merekomendasikan Kementerian PKP memprioritaskan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rumah susun, dan rumah khusus. Selain itu, memastikan status hukum kepemilikan lahan sebelum pembangunan rumah dilaksanakan, melakukan penyederhanaan prosedur administratif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh kemudahan bantuan pembiayaan perumahan; serta meningkatkan penyediaan data yang akurat dan faktual dalam program perumahan swadaya.
“Kemudian, memprioritaskan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada material produk yang digunakan dalam pembangunan perumahan,” kata Syaiful kepada Tempo pada Kamis, 9 Januari 2025.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan dokumen blueprint akan disampaikan saat rapat bersama Komisi V. Dokumen tersebut, kata dia, sedang disiapkan. “Nanti kami paparkan di DPR,” kata Fahri saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu, 8 Januari 2025. “Nanti tergantung undangan DPR. Kami tunggu.”
Pilihan editor:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini