Kendala Transaksi Nirsentuh di Jalan Tol

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sistem transaksi nirsentuh di jalan tol terhambat masalah teknologi dan regulasi.
Belum ada regulasi rinci yang mengatur penerapan skema transaksi nirsentuh di jalan tol.
Operator jalan tol masih menunggu kepastian rencana penerapan sistem transaksi ini.

JAKARTA – Kembali tertundanya penerapan sistem transaksi nirsentuh di jalan tol, atau multi-lane free flow (MLFF), ditengarai disebabkan oleh ketidaksiapan teknologi dan regulasi. Ahli transportasi yang juga Vice President of Standardization and Monitoring Evaluation Intelligent Transport System (ITS) Indonesia, Resdiansyah, mengatakan teknologi sistem MLFF ini masih rumit untuk diadopsi di Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sistem MLFF, kata Resdiansyah, menggunakan teknologi sensor satelit bernama global navigation satellite system (GNSS). Meski di sejumlah negara sistem MLFF sudah bisa diterapkan, "Namun tetap perlu proof of concept (pembuktian) dulu agar operator jalan tol lokal tidak ragu memakainya," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Uji coba MLFF diundur beberapa kali meski sudah dirancang sejak tujuh tahun lalu. Awalnya, skema pemangkas antrean kendaraan di gardu jalan tol tersebut ditargetkan berjalan secara bertahap pada awal 2018. Namun proses tender operator dan pengadaan teknologi MLFF membuat target itu molor hingga tahun lalu.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memilih teknologi ini untuk mempercepat proses penempelan kartu uang elektronik di mesin transaksi, yang durasinya masih 5-10 detik. Untuk ruas jalan bebas hambatan yang padat, terutama jalan tol Trans Jawa, skema transaksi menggunakan kartu ini tetap menimbulkan antrean. Dari hitungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pada September 2022, potensi kerugian operator jalan tol akibat antrean tersebut bisa menembus Rp 4,4 triliun per tahun.

Tender proyek MLFF yang selesai pada 2021 dimenangi Roatex Ltd Zrt, perusahaan teknologi asal Hungaria, dengan masa konsesi 10 tahun. Nantinya sistem transaksi nirsentuh di jalan tol dioperasikan perusahaan patungan Roatex dan pemerintah, yaitu Roatex Indonesia Toll System (PT RITS). Namun rencana simulasi MLFF di beberapa ruas jalan tol pada Agustus 2022, yang diikuti penerapan resmi empat bulan setelahnya, kembali ditunda.

Pengendara melakukan pembayaran nontunai di Gerbang Tol RAMP Taman Mini 2, Jakarta. TEMPO/Subekti

Selain teknologinya yang rumit, ujar Resdiansyah, program MLFF belum dilengkapi aturan teknis untuk pelaksanaan di lapangan. Begitu juga regulasi kemitraan PT RITS dengan para operator jalan tol serta aturan sanksi atas pelanggaran yang harus disusun sebagai pedoman untuk kepolisian.

Hingga saat ini, regulasi penyokong MLFF yang ada baru sebatas Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh di Jalan Tol. Regulasi ini sekadar mengatur persiapan penerapan sistemnya. “Kalau rancangan peraturan pemerintah (RPP) MLFF tak selesai juga, pembuktian lapangannya juga ikut mundur,” tutur Resdiansyah.

Berpendapat senada, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, menegaskan pentingnya keberadaan regulasi teknis agar MLFF dapat diadopsi badan usaha jalan tol. Lantaran sistem MLFF belum terbukti menguntungkan, operator masih cenderung pasif terhadap teknologi baru ini. “Hanya bisa dipasang kalau regulasi lapangannya sudah ada. Tanpa itu, badan usaha masih resistan (menolak),” kata dia.

Sementara itu, saat dihubungi kemarin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol, Kris Ade Sudiyono, mengaku belum mengetahui perkembangan teranyar ihwal penyiapan MLFF. Sebelumnya, Kris menyatakan badan usaha jalan tol siap dan berani berinvestasi untuk penerapan teknologi ini. “Namun kepastian usahanya harus dijaga,” ucapnya.

Adapun Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat BPJT, Ali Rachmadi, membenarkan ada sejumlah hal yang masih perlu disiapkan sebelum transaksi nirsentuh diterapkan. Salah satunya penggunaan aplikasi penangkap sensor GNSS yang masih menunggu persetujuan Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono. Dalam diskusi virtual yang digelar Instran, kemarin, Ali menyebutkan aplikasi itu sudah diuji di beberapa lokasi, termasuk di kompleks Kementerian PUPR. “Tapi masih harus diintegrasikan dengan perbankan dan sebagainya.”

Sebelumnya, BPJT sempat memilih beberapa jalan tol padat sebagai calon lokasi pengujian MLFF. Beberapa di antaranya adalah jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, jalan tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), serta jalan tol Profesor Dr Ir Soedijatmo—jalan tol Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Belakangan, Kementerian memutuskan MLFF akan diuji di beberapa pintu gardu jalan tol Bali Mandara. Jalan tol ini dipilih lantaran belum terlalu padat sehingga memudahkan pengawasan.

YOHANES PASKALIS | ANTARA