Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya menjerat pelaku illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Salah satu caranya yaitu dengan memperjuangkan agar illegal fishing bisa dimasukkan dalam Konvensi Palermo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Bu Susi Pudjiastuti (Menteri KKP) di berbagai forum mencoba menyampaikan pandangan bahwa illegal fishing itu sudah masuk dalam kejahatan perikanan, Transnasional Organized Fishery Crime atau TOFC,” kata Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas (Satgas) 115, Mas Achmad Santosa di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Konvensi Palermo sendiri merupakan kesepakatan sejumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kejahatan transnasional terorganisir. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan ini sejak tahun 2008. “Secara umum memang sudah diratifikasi, tapi untuk TOFC belum masuk di dalamnya,” ujar Achmad.
Sebelumnya pada Senin, 4 Desember 2017 lalu, kasus illegal fishing kembali terjadi. Kali ini sebuah kapal asing yang berasal dari Cina berbendera Timor Leste ditangkap oleh Satuan Satuan Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Unit Wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapal tersebut diduga sedang melakukan penangkapan ikan di perairan laut antara Indonesia dan Timor Leste.
Lebih lanjut, Achmad mengatakan pengusutan perkara pencucian uang bagi pelaku illegal fishing selama ini mengalami banyak hambatan. Sebab, banyak pelaku berasal dari luar negeri sehingga ada batasan wilayah penegakkan hukum. “Sementara penyitaan kapal asing pencuri ikan baru sekedar barang bukti, belum aset di balik barang bukti (korporasi),” ujarnya.
Tidak hanya melalui Konvensi Palermo, upaya bilateral pun juga tengah ditempuh. Achmad mengatakan Indonesia sedang membicarakan upaya pengusutan pencucian uang ini dengan negara tetangga, Thailand. “Yang sudah progres dengan Timor Leste, mereka bahkan yang lebih dulu mengajak kami,” kata Achmad.
Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf, mengatakan hambatan lain juga muncul dengan tidak adanya kewenangan Satgas 115 (Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing) untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Bea Cukai yang bisa menangani pencucian uang. “Tapi permintaan dari KKP ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ada, kami kirimkan juga ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya.
Foto 
