Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pematangan skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan. Berbagai kriteria pun diungkapkan pemerintah untuk memilih ASN yang akan berkantor di ibu kota baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terbaru, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan ASN yang masih lajang di kementerian dan lembaga untuk pindah lebih dulu ke IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Keputusan itu diambil untuk menyesuaikan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN yang masih dalam tahap pembangunan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas kemarin, arahannya yang pindah tahap awal mereka (ASN) yang masih lajang,” ujar Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Arizal di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas juga mengatakan, ASN yang belum menikah diminta untuk berbagi unit tempat tinggal di IKN. Penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan golongan eselon.
ASN yang belum menikah akan berbagi unit dengan yang lain yang juga belum menikah. Jika ASN yang sudah berkeluarga, maka akan mendapat satu unit apartemen yang lebih luas, sekitar 98 meter persegi.
“Ini mengacu pada kesiapan hunian yang ada di IKN. Targetnya kurang lebih dalam waktu pendek kalau sesuai skenario terakhir akan ada 3.200-an ASN yang pindah kalau sharing unitnya. Tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an,” ucap Azwar Anas pada Senin, 29 Juli 2024.
Selain memprioritaskan ASN yang lajang, pemerintah juga akan mengutamakan ASN yang menguasai literasi digital untuk dipindahkan ke IKN Nusantara. Menurut Arizal, dinamika pekerjaan di IKN sudah sangat berbeda. Karena itu, dibutuhkan orang-orang dengan kompetensi di bidang tersebut.
“Nah, jadi terkait dengan kompetensi ASN yang dipindah. Ini memang diminta bahwa mereka yang menguasai itu di literasi digital,” ucap dia.
Selanjutnya: Dalam upaya menyederhanakan birokrasi, teknologi informasi....
Dalam upaya menyederhanakan birokrasi, teknologi informasi memainkan peran utama sebagai penggerak dalam proses transformasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Menpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
“Jadi ke depan, kalau ASN tidak berkinerja, ya mohon maaf, dia akan ketinggalan,” katanya.
Menurut Arizal, ASN dengan kinerja yang baik merupakan pegawai yang profesional. Karena itu, penempatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi akan lebih cepat. Dia pun mengatakan pihaknya sedang menyusun peraturan mengenai manajemen ASN tersebut.
“Jadi sudah dibangun, makanya saat ini sedang disusut PP tentang manajemen ASN,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan ASN yang bersedia pindah ke IKN Nusantara bisa cepat mendapat promosi jabatan. Percepatan karier ini menjadi salah satu motivasi agar ASN mau berkantor di ibu kota baru.
“Di antaranya, mungkin yang mau pindah ke sana nanti kita akan pertimbangkan percepatan karier,” kata Tito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.
Pada kesempatan berbeda, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan ASN akan dipindahkan ke IKN Nusantara dimulai September 2024. Hal ini disampaikan Azwar Anas usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Dia juga mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN. Namun Azwar belum bisa menyebut rinci angkanya. Menpan RB harus terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkalkulasi.
“Ya tadi kami diminta bapak presiden untuk merumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN,” kata Azwar Anas pada Senin, 1 Juli 2024.
RADEN PUTRI
Foto 
