Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menyebut kebijakan hilirisasi yang tengah digodok pemerintah masih terlalu berfokus pada industri midstream. Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki menilai pemerintah masih perlu mengevaluasi program hilirisasi agar berjalan optimal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita masih sangat terfokus ke dalam pembangunan di midstream,” kata Jahen dalam acara peluncuran laporan kebijakan sektoral 'Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia', yang dilaksanakan di Park Hyatt, kawasan Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jahen menjelaskan, selama ini pemerintah masih berfokus pada peningkatan jumlah smelter dan juga peningkatan pengolahan mineral. Sementara kondisi di industri upstream belum terlalu diperhatikan. “Seperti bagaimana ketersediaan dari bahan baku yang ada,” ujar Jahen. “Memang kita belum mampu untuk meningkatkan secara signifikan sektor hulu.”
Pembahasan soal hilirisasi, lanjut Jahen, harus koheren, yakni dimulai dari upstream, midstream hingga downstream. Ia menekankan pemerintah perlu meningkatkan perhatiannya soal potensi di sektor hulu.
Dengan memperkuat industri hulu dan memastikan ketersediaan cadangan, Jahen mengatakan manfaat kebijakan hilirisasi dapat dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. “Kita nggak akan hidup selamanya, ada anak-cucu nanti yang juga mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut,” tutur dia. Jahen merekomendasikan pemerintah untuk menekankan strategi eksplorasi jangka panjang untuk mengamankan ketersediaan bahan baku.
Sementara di industri hilir, Jahen juga mengatakan kebijakan hilirisasi juga perlu berfokus pada potensi setiap komoditas yang ada. Menurut dia, perencanaan strategis dan persiapan industri hilir sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah, kata Jahen, perlu mengembangkan roadmap atau peta jalan yang komprehensif untuk sektor hilir bagi setiap komoditas dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan potensi dari masing-masing mineral.
Adapun Presiden Prabowo Subianto pada awal menjabat telah meminta para menteri merumuskan program penghiliran atau hilirisasi. Menurutnya, program penghiliran akan menjadi salah satu kunci pemerintah mengatasi kemiskinan di Tanah Air.
Hilirisasi ala Prabowo akan lebih luas cakupannya dibanding hilirisasi era Presiden Joko Widodo. Hilirisasi Prabowo menyasar sektor non minyak dan gas, nonmineral, serta sektor-sektor lain yang memberikan nilai tambah ekonomi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mendorong beberapa komoditas untuk program hilirisasi, selain nikel. “Ada 26 hingga 28 komoditas yang akan didorong, terutama perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan minerba,” katanya saat ditemui di kantornya pada Jumat, 10 Januari 2025.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mendorong ada pengembangan di semua sektor. “Selama ini yang kami dorong itu nikel, tapi tembaga sekarang kan sudah jalan. Kemudian bauksit, timah, oil and gas. Kami juga dorong metanol,” kata Bahlil.
Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Erick Thohir Minta BTN Blacklist Developer Bermasalah agar Program 3 Juta Rumah Tak Terkendala
