Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan anggaran untuk kementeriannya dalam merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto masih tergolong kecil. Ia membeberkan rencana anggaran untuk membangun rumah di tahun 2025 hanya sebesar Rp 5,07 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan demikian, jika ingin merealisasikan program tersebut, pria yang kerap disapa Ara ini mengatakan kementeriannya harus bekerja 25 kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, anggaran perumahan sebesar Rp 14,681 triliun dan hanya mampu merealisasikan pembangunan sekitar 200 ribu unit rumah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Anggaran 2024 dan 2025 turun, targetnya meningkat banyak. Berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Meski dengan anggaran yang kecil, Ara mengatakan tidak akan menyerah untuk merealisasikan program tersebut. Salah satu konsep yang ia tawarkan adalah dengan mengajak beberapa perusahaan dan stakeholder terkait untuk bergotong royong.
Sebagai menteri, Ara sendiri bersedia menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang. Ia menjadwalkan memulai groundbreaking program 3 juta rumah pada 10 November 2024. Program ini adalah yang pertama di mana seluruh proses, mulai dari lahan hingga pembangunan, sepenuhnya didanai oleh swasta, dengan perusahaan pengembang Agung Sedayu sebagai pelaksananya.
"Tapi itu harus mulai dari kami, tanggal 10 November tanahnya dari perusahaan saya, yang bangun Agung Sedayu," ujarnya.
Selain itu, Ara juga berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengawasi kinerjanya, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi di Kementerian PKP.
"Makanya kita mulai hari ini, kan saya berusaha karena saya belajar dari Pak Prabowo, caranya ya dengan keterbukaan," ujarnya.
Selain itu, Maruarar juga menawarkan sistem belanja yang terpusat. Jadi kementeriannya langsung memesan bahan baku, khususnya untuk pembuatan rumah, langsung ke pabriknya, baik itu pabrik semen, besi, dan lain sebagainya. "Supaya bisa lebih nawar, kalau harganya turun yang untung siapa? Rakyat," katanya.
Menurutnya, cara tersebut tidak hanya mengamankan uang negara dari potensi korupsi dan lain sebagainya, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, terutama untuk pembangunan perumahan. "Jangan hanya tidak korupsi, tapi lebih dari itu harus efisien. Baru produktivitasnya ditingkatkan," ujarnya.
