Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan bakal mendapat tugas baru sebagai Ketua Organisasi Implementasi Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization / NEPIO).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya telah selesai membuat draft penyusunan NEPIO sebagai tim percepatan persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Djoko menjelaskan, pembentukan NEPIO merupakan satu dari 19 syarat bagi Indonesia untuk bisa melakukan komersialisasi nuklir sebagaimana rekomendasi International Energy Agency (IEA).
"Rekomendasi IEA, untuk komersialisasi nuklir kita harus memenuhi 19 persyaratan, 16 (persyaratan) kita sudah (penuhi), 3 lagi salah satunya NEPIO, kemudian dukungan stakeholder dan satu lagi kebijakan pemerintah," ungkap Djoko dalam konferensi pers capaian sektor ESDM 2023 dan Program Kerja 2024 di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.
Djoko menuturkan, DEN juga telah berkirim surat ke Ketua DEN, yakni Presiden dan Wakil Presiden, terkait pembentukan NEPIO dan pembangunan nuklir.
Organisasi yang bakal diketuai Luhut dan didampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai Ketua Harian ini, kata Djoko, akan bertanggung jawab kepada Presiden RI dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi tahun 2060.
NEPIO beranggotakan Ketua Dewan Pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, Anggota DEN serta Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).
Djoko menambahkan, pada akhir Januari 2024 mendatang akan ada pembahasan mengenai proposal pembangunan PLTN dalam bentuk focus group discussion (FGD).
"Mudah-mudahan di dalam proposal itu ada roadmap (peta jalan)," katanya.
Menurut Djoko, sebenarnya Indonesia telah memiliki roadmap pembangunan PLTN dari PT Thorcon Power Indonesia. Dalam roadmap tersebut, pada 2032 Indonesia akan memiliki PLTN berkapasitas 500 MW di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam roadmap tersebut, Thorncon telah menyelesaikan studi tapak, studi penerimaan masyarakat setempat pun telah rampung dengan kolaborasi UNS, begitu pula studi kelaikan dengan sejumlah pihak.
"Kami lihat Thorcon yang paling produktif karena tidak dari APBN, dia biayai sendiri, Rp17 triliun. Realisasinya dia sudah menyumbangkan Rp10 miliar untuk lab dengan ITB," katanya.
Selain Thorcon, Djoko menyebutkan sejumlah negara mulai dari Rusia, Amerika Serikat (AS) hingga Prancis pernah menawarkan proyek pengembangan nuklir. Namun prosesnya, lanjut Djoko, masih dalam tahap peningkatan kapasitas dan sebatas studi-studi walaupun telah mencapai jutaan dolar Amerika.
Pilihan Editor: Alasan Luhut Ajukan Kenaikan Pajak Motor Bensin ke Jokowi
Foto 
