Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Mentan Gandeng Polri untuk Awasi Serapan Gabah Rp 6.500 per Kg

Mentan tidak secara tegas menyebutkan soal sanksi terhadap pihak yang menolak membeli gabah beras sesuai HPP, tapi ia menekankan antisipasinya.

10 Februari 2025 | 16.16 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman mengikuti pembekalan dan makan malam oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka acara kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat 25 Oktober 2024. Dalam pembekalan tersebut Prabowo menyampaikan agar para Kabinet Merah Putih dan Utusan Presiden dapat melihat semangat, disiplin seorang prajurit yang siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, sehingga para menteri siap untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Perbesar
Mentan Andi Amran Sulaiman mengikuti pembekalan dan makan malam oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka acara kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat 25 Oktober 2024. Dalam pembekalan tersebut Prabowo menyampaikan agar para Kabinet Merah Putih dan Utusan Presiden dapat melihat semangat, disiplin seorang prajurit yang siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, sehingga para menteri siap untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk memastikan kelancaran penyerapan gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari Kepolisian supaya memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan," ucap Amran di Kementerian Pertanian pada Senin, 10 Februari 2025. Ia mencontohkan peran pengawalan Polri dalam distribusi pupuk palsu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang sudah berproses. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Hal itu, menurut Amran, juga harus diterapkan dalam penyerapan beras sesuai HPP terbaru. Amran sempat berujar saat ini masih banyak laporan pelanggaran ketentuan pembelian beras di bawah HPP, di berbagai daerah di Indonesia.

Amran tidak secara tegas soal sanksi terhadap pihak yang menolak membeli gabah beras sesuai HPP, tapi ia menekankan antisipasinya. "Itu yang dikawal kepolisian. Karena kesepakatan kita adalah (HPP gabah) Rp 6.500 diserap bukan saja Bulog, tapi semua pihak," kata Amran.

Ia menyebut penerapan HPP itu bertujuan untuk menjaga kesejahteraan petani dengan memberikan harga yang pantas. Bila gabah petani dibeli di bawah HPP, Amran yakin itu akan membuat petani terpukul. Padahal Amran menghitung setidaknya ada 100 juta orang yang akan terdampak dari kebijakan HPP gabah tersebut.    

Amran juga menyampaikan Bulog harus menyerap 3 juta ton setara beras saat panen raya hingga April 2025. Sebanyak 2,1 juta ton beras dari target itu diserap melalui Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi). Sementara 900 ribu ton beras akan diperoleh Bulog melalui pengadaan langsung. 

Bulog mencatat data serapan beras terkini baru sebesar 45 ribu ton dari target yang dibidik sebesar 3 juta ton sampai April 2025. Kendati realisasinya demikian, Amran tetap optimistis bisa mencapai target penyerapan beras 3 juta ton demi mewujudkan gagasan swasembada pangan ala Presiden Prabowo Subianto.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus