Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yakin pasokan beras domestik aman. Ia mengklaim neraca ketersediaan beras di dalam negeri masih surplus 10 juta ton.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"(Stok beras) Aman dong, kamu mau berapa ton? Mau beli berapa, ayo," ucapnya saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati memastikan stok beras aman, Syahrul enggan menanggapi naiknya harga pangan utama itu yang terjadi di pasar belakangan ini. Menurut dia, harga beras bukan tanggung jawab Menteri Pertanian.
"(Kalau soal harga) Jangan tanya saya, bukan saya enggak bisa jawab. Bukan tupoksi saya," kata dia.
Sebelumnya di pasaran, harga beras naik hingga sekitar Rp 2.000 per kilogram. Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso bahkan sempat menyebut ada sejumlah pihak swasta yang menguasai pasar sehingga menyebabkan harga tak stabil.
Syahrul menyatakan persoalan-persoalan itu bukan menjadi tanggung jawabnya. "Kalau bawa beras jual ke mana, itu bukan urusan saya," ucap Syahrul.
Ia menekankan kenaikan harga beras diperlukan agar petani mendapat sedikit uang. Terlebih, kata dia, harga beras di Indonesia adalah salah satu yang termurah di Asia setelah Vietnam.
"Kita punya stok dan neraca kita masih surplus 10 juta ton. Di mana persoalannya?" tuturnya. Ia pun mengaku senang apabila pemerintah bisa membeli hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Hal yang terpenting, katanya, Indonesia tidak mengimpor beras.
Beberapa waktu lalu, Budi Waseso alias Buwas membeberkan kenaikan harga beras bukan hanya disebabkan oleh gangguan produksi di tingkat petani. Ia menilai lonjakan harga beras terjadi akibat sejumlah pihak swasta masuk ke industri beras dan mulai menguasai pasar. Penguasaan pasar itu yang mengakibatkan swasta bisa mengendalikan harga.
“Selain produksinya memang agak terganggu karena cuaca, tapi dengan berkembangnya swasta-swasta yangg memproduksi beras dengan teknologi tinggi. Ini mereka menguasai sampai hari ini dan tidak ada pengendalian buat mereka," ucap Buwas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Senin, 3 Oktober 2022. "Mereka merusak harga di lapangan, petani tidak mendapatkan harga yang sesuai.”
Buwas juga mengaku Bulog kalah saing dengan perusahaan swasta tersebut, mulai pembelian gabah dan beras hingga persoalan alat angkutan. “Mereka bisa bebas, sedangkan negara (Bulog) dibatasi,” tutur Buwas. “Sekarang rebutan alat angkutnya oleh swasta, kita kalah juga. Kalau kita mau ambil angkutan yang sesuai dengan harga swasta, kita juga tidak punya kemampuan."
Ia meminta Satgas Pangan untuk bergerak dan mengawasi perusahaan swasta yang memproduksi beras tersebut. Menurut dia, pihak swasta tak seharusnya mendapat kesempatan 'bermain' dengan produksi beras. Karena, kondisi itu akan sangat merugikan petani dan bertentangan dengan semangat mewujudkan ketahanan pangan.
RIANI SANUSI PUTRI | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
