Merpati Bukan Bebek

Kondisi keuangan PT Merpati Nusantara Airlines ibarat penderita kanker akut. Utang Rp 6,5 triliun mustahil dilunasi karena kas tunai dan aset tetapnya hanya Rp 2,6 triliun. "Yang dikerjakan Merpati hanya bertahan hidup setiap bulan," kata Corporate Secretary PT Perusahaan Pengelola Aset Rizal Ariansyah kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Boro-boro menangguk untung untuk mencicil utang, hingga Juni lalu, akumulasi kerugian Merpati mencapai Rp 410 miliar. Kerugian dan utang yang membubung itu membuat Merpati masuk ruang gawat darurat PPA. Kendati Merpati sudah kritis, Rizal menilai tetap ada peluang membuat maskapai ini bugar kembali. "Dengan restrukturisasi utang," ujarnya.

Penjadwalan ulang pembayaran utang itu kepada kreditor: pemerintah pusat, Bank Mandiri, PT Pertamina, PT Jasindo, dan PPA sendiri. Rancangan restrukturisasi menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, November nanti. Dalam restrukturisasi, menurut Rizal, juga disepakati PPA mengawasi kinerja maskapai negara itu agar tetap beroperasi. "Cashflow-nya jangan sampai defisit."

Merpati cuma boleh menerbangi rute yang menguntungkan, melakukan efisiensi, dan memperbanyak kerja sama operasi (KSO) dengan pemerintah daerah. Skemanya, pemerintah daerah menyediakan pesawat, dan Merpati yang mengoperasikannya. KSO yang sudah berjalan di antaranya dengan Pemerintah Provinsi Papua, Riau, dan Kalimantan Timur.

Toh, Merpati tetap rentan terhadap ancaman kreditor. Pekan lalu, Pertamina menghentikan avtur di Bandung, Yogyakarta, Semarang, Lampung, dan Palembang, juga Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Gara-garanya, Merpati tidak sanggup menepati janji setelah tunggakannya kepada Pertamina menembus Rp 120 miliar. Sebelumnya, direksi kedua perusahaan bersepakat, jika Merpati tak menjaga utang di bawah Rp 100 miliar hingga akhir September, pasokan avtur dihentikan.

Corporate Secretary Merpati Riswanto beralasan lonjakan utang disebabkan oleh naiknya harga avtur. Manajemen berupaya merundingkan ulang perjanjian, tapi menemui jalan buntu. Juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan perseroannya berkukuh dengan kesepakatan awal. "Kami memegang komitmen awal Merpati," katanya kepada Ayu Prima Sandi dari Tempo.

Riswanto enggan merinci negosiasi yang buntu itu. Ia hanya mensyukuri Pertamina masih menyuplai avtur di Surabaya dan Makassar sebagai base point rute di kawasan Indonesia tengah dan timur. "Kami hormati keputusan Pertamina," ujarnya.

Menurut Rizal, jika soalnya harga avtur naik, blokade avtur bisa merembet ke semua rute Merpati. Risiko terburuknya, maskapai rute perintis itu gagal terbang dan kesulitan membayar gaji karyawan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan enggan mengintervensi blokade avtur ini. Ia menolak mengeluarkan perintah karena menilai persoalan avtur urusan bisnis kedua perseroan. "Kalau diberi petunjuk terus, nanti jadi bebek," ujarnya Kamis pekan lalu.

Rizal mengatakan kesulitan membeli avtur dengan dana talangan dari PPA karena dana penyehatan belum cair. Sumbernya penyertaan modal negara Rp 2 triliun yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. Setengah dari PMN itu ditetapkan untuk ongkos merawat 13 BUMN yang sekarat, termasuk Merpati.

Namun dana itu tak kunjung cair karena Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat menolak mengakui pembahasan PMN. Menurut Rizal, akibat blokade ini, Kementerian Keuangan menahan pencairan. "Tanpa PMN itu, kami kesulitan menolong Merpati," katanya.

Akbar Tri Kurniawan, Maria Yuniar

Neraca Merpati Nusantara Airlines*