Momen

AKSI KORPORASI
Northstar-Saratoga Beli Elnusa

KONSORSIUM Northstar Pacific-Saratoga Capital terpilih menjadi pembeli 37,15 persen saham PT Elnusa Tbk. milik PT Tridaya Esta. Selain memberi harga penawaran tertinggi, menurut Direktur Investment Banking Bahana Securities Eko Yuliantoro, konsorsium ini menawarkan rencana bisnis yang kredibel, sekaligus merupakan hal terbaik bagi pemegang kepentingan, yaitu Pertamina, publik, dan investor. Bahana sebagai konsultan yang ditunjuk Tridaya melakukan divestasi penyertaan mengunci rapat perihal berapa harga yang ditawarkan konsorsium tersebut.

Alhasil, dua penawar lainnya, PT Pertamina (Persero) dan PT Ciptadana Capital, tersingkir dari gelanggang. Juru bicara Pertamina, Basuki Trikora Putra, menyatakan kekalahan merupakan risiko yang biasa terjadi dalam proses tender. ”Kami telah mengajukan pembelian harga saham itu sesuai dengan kemampuan,” katanya. Selanjutnya, Tridaya dan Northstar-Saratoga akan menyelesaikan proses negosiasi hingga 8-10 pekan mendatang meliputi harga dan proses pembayaran.

Rencana menjual sebagian atau seluruh saham Tridaya ini muncul dua bulan lalu setelah saham yang dimilikinya turun dari 46,44 persen menjadi 37,15 persen. Pertamina kini masih memiliki 41,1 persen saham Elnusa. Northstar dimiliki pengusaha muda Patrick Waluyo dan berafiliasi dengan Texas Pacific Group, sedangkan Saratoga dimiliki Sandiaga Uno.

KEUANGAN PEMERINTAH
Disclaimer untuk Laporan Pemerintah

BADAN Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak memberikan pendapat atau disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada 2008. Itu berarti sudah lima tahun ini, sejak 2004, lembaga tinggi negara yang bertugas menjadi auditor pemerintah tersebut selalu memberikan opini disclaimer untuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Kepada anggota Dewan dalam sidang paripurna pada Selasa pekan lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengakui pemerintah telah melakukan perbaikan pada penyajian laporan keuangan. Namun, katanya, pemerintah tidak bersungguh-sungguh. ”Akibatnya, sistem keuangan pada instansi pemerintahan tetap tidak tertib, tetap menyimpang dari jiwa transparansi serta akuntabilitas,” kata Anwar.

Menteri Keuangan sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menduga Badan Pemeriksa Keuangan memberikan disclaimer karena pemerintah belum merampungkan inventarisasi aset. Menurut dia, inventarisasi aset pemerintah baru bisa rampung pada April 2010.

PERBANKAN
Bunga Penjaminan Turun

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) kembali memangkas batas atas suku bunga simpanan dalam rupiah yang dijamin untuk bank umum periode 15 Juni-14 September 2009. Badan yang menjamin ”keselamatan” tabungan nasabah di bawah Rp 2 miliar ini menurunkan suku bunga wajar rupiah sebesar 25 basis point menjadi 7,5 persen. Bunga acuan untuk simpanan valuta asing kini 2,75 persen dan bunga untuk bank perkreditan rakyat sebesar 11 persen.

Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengatakan penurunan ini dilakukan karena bunga simpanan di perbankan secara bertahap juga turun. Kebijakan ini diambil mengikuti tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang kini tinggal 7 persen. ”Selain itu, tekanan inflasi dalam beberapa waktu ke depan juga akan terus berkurang,” kata Firdaus.

ANGGARAN NEGARA
Juni, Gaji ke-13

PEMERINTAH memastikan akan segera membayar gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Indonesia, dan pensiunan. ”Sudah ada alokasi dana, peraturan pemerintah untuk pemberian gaji pun sudah keluar,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan, Herry Purnomo di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara yang dikeluarkan Herry pada hari itu juga, disebutkan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni, atau paling lambat Juli. Besarnya gaji tambahan ini, menurut Herry, sama dengan gaji terakhir yang diterima oleh pegawai negeri sipil, TNI/Polri.

KRISIS GLOBAL
Bank Kembalikan Dana Talangan

PEMERINTAH Amerika Serikat akhirnya menyetujui permintaan 10 bank untuk keluar dari program pembersihan aset tak sehat atau TARP. Persetujuan diumumkan oleh Departemen Keuangan, Selasa pekan lalu. Tahun lalu pemerintah Amerika mengeluarkan US$ 700 miliar untuk membeli aset-aset bermasalah milik institusi keuangan negara itu. Aset yang dimaksud antara lain obligasi, surat berharga, dan kredit perumahan subprime mortgage yang dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis keuangan.

Tapi belakangan penerima dana talangan mulai tak nyaman karena pemerintah Presiden Barack Obama melarang mereka membagikan bonus berlimpah untuk para eksekutifnya. Bank tersebut adalah Morgan Stanley, American Express, Bank of New York Mellon, BB & T Corp., Capital One Financial Corp., JPMorgan Chase, Northern Trust, State Street Corporation, U.S. Bancorp, dan Goldman Sachs. Jumlah dana talangan yang mereka terima US$ 68 miliar. Menurut Wall Street Journal, pembayaran kembali akan mulai dilakukan Kamis pekan ini.

PERBANKAN
Jamsostek Danai Kredit Perumahan

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan menyalurkan dana Rp 4 triliun untuk mendanai kredit perumahan rakyat. Saat ini, menurut Direktur Investasi Elvin G. Masassya, Jamsostek tengah menegosiasikan kerja sama dengan empat bank milik pemerintah, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.

Rencananya, setiap bank tersebut akan menyalurkan kredit sebesar Rp 1 triliun untuk 8.000-10.000 rumah. Harga rumah yang akan dibiayai dengan duit perusahaan asuransi tenaga kerja ini rata-rata Rp 150 juta. ”Nanti bunga kredit perumahan bisa 2-3 persen di bawah bunga pasar,” kata Elvin di Jakarta, Kamis pekan lalu.

PERDAGANGAN
Tidak Impor Gula

PEMERINTAH memutuskan tidak mengimpor gula konsumsi sampai Januari 2010. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan gula sebesar 2,7 juta ton tahun ini diperkirakan bisa dipenuhi pabrikan dalam negeri yang memproduksi sekitar 2,94 juta ton. ”Hal itu ditegaskan dalam Surat Menteri Perdagangan,” kata Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Manggabarani, Senin pekan lalu.

Menurut Achmad, stok gula dari Desember sebesar 1,4 juta ton cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai musim giling berikutnya. Karena itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menilai kenaikan harga gula saat ini yang mencapai Rp 8.500-an per kilogram tidak wajar. Rendahnya produktivitas PT Perkebunan Nusantara akibat inefisiensi mesin menyebabkan rendemen tebu sedikit dan ongkos produksi mahal.

Sekretaris perusahaan PTPN XI, Adig Suwandi, berkilah hasil giling belum optimal karena rata-rata pabrik gula baru beroperasi 60-70 persen dari kapasitas terpasang akibat masih tingginya curah hujan bulan Juni. Selain itu, harga gula dunia di US$ 437,5-459,3 per ton masih tinggi. Ditambah lagi, impor raw sugar industri gula rafinasi masih minim. Alhasil, industri makanan dan minuman ikut berebut gula lokal.