Momen

Filipina
Badan Narkotika PBB Kecam Duterte

KEBIJAKAN keras presiden baru Filipina, Rodrigo Duterte, atas para pengedar dan gembong narkotik menuai kecam­an keras dari Badan Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa—United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Lembaga pemberantas narkotik dan kejahatan dunia itu menyatakan sangat prihatin atas melonjaknya kasus pembunuhan terhadap tersangka pengguna dan pengedar narkotik di Filipina.

"Saya bergabung dengan Sekretaris Jenderal PBB mengutuk dukungan atas pembunuhan tanpa peradilan, yang ilegal serta melanggar hak-hak dan kebebasan yang fundamental," kata Direktur UNODC Yury Fedotov, Rabu pekan lalu. Dia menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan konvensi pengendalian narkotik internasional dan "tidak membawa keadilan".

Sebelumnya, sejumlah pegiat hak asasi manusia, di antaranya Human Rights Watch, Stop AIDS, dan HIV International/AIDS Alliance, mengirimkan surat kepada UNODC mengadukan kelakuan Duterte.

Komisi Nasional Polisi mencatat, sejak 1 Juli atau selepas pelantikan Duterte pada 30 Juni lalu hingga 1 Agustus 2016, 395 tersangka pengedar dan pengguna narkotik tewas. Sebanyak 5.251 tersangka lainnya ditahan. Akibatnya, penjara penuh sesak.

Duterte juga mengancam para petinggi pemerintah pusat dan daerah yang melindungi pengedar narkotik. Dia menyebutkan 27 pejabat terlibat. Salah satunya Wali Kota Albuera, Leyte, Rolando Espinosa Sr., yang akhirnya menyerahkan diri karena diancam akan ditembak di tempat dalam waktu 24 jam.

Tunisia
Mantan Menteri Jadi Perdana Menteri

PRESIDEN Tunisia Beji Caid Essebsi menunjuk Youssef Chahed, mantan menteri dalam kabinet Habib Essid, menjadi perdana menteri, Rabu pekan lalu. Chahed, 41 tahun, insinyur pertanian, adalah menteri muda urusan lokal dalam kabinet Perdana Menteri Habib Essid, yang terjungkal oleh mosi tidak percaya.

"Presiden memberikan tanggung jawab kepada saya untuk membentuk pemerintahan nasional bersatu. Ini juga membawa pesan keyakinan kepada anak muda," kata Chahed setelah dilantik, Rabu pekan lalu.

Chahed adalah anggota partai Essebsi yang sekuler, Nidaa Tounes. Pencalonannya sempat menimbulkan kontroversi karena, menurut media setempat, Chahed kerabat jauh Essebsi. Namun perdana menteri baru Tunisia itu membantah memiliki hubungan keluarga dengan Presiden.

Presiden Essebsi juga menghadapi kecaman karena menunjuk putranya, Hafed, sebagai ketua baru Nidaa Tounes. Adapun Chahed punya waktu 30 hari untuk membentuk kabinet.

Tunisia adalah negeri Arab pertama yang mengalami pergolakan demokrasi (Arab Spring) dan satu-satunya yang masih bertahan di antara negara-negara lain.

Prancis
Pemerintah Tutup 20 Masjid

Sepanjang Desember-Juli, pemerintah Prancis menutup 20 masjid dan musala yang diyakini menyebarkan pesan-pesan Islam radikal. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve pada Senin pekan lalu.

Menurut France 24, dari 2.500 masjid dan musala di Prancis, 120 di antaranya dicurigai telah dipergunakan untuk menyampaikan ajaran salafi radikal. "Tidak ada tempat di Prancis buat mereka yang menyerukan dan menebarkan kebencian di musala atau masjid," kata Cazeneuve. "Dan akan ada lagi penutupan yang lain."

Pengumuman ini muncul beberapa hari setelah Perdana Menteri Manu­el Valls menyerukan penghentian sementara dana asing ke masjid-masjid Prancis. Sebuah laporan senat yang diterbitkan pada Juli lalu menyebutkan masjid-masjid itu dihidupkan oleh banyak dana pribadi dari luar negeri—khususnya dari Maroko, Aljazair, dan Arab Saudi. Mengakui bahwa penghentian aliran dana dari luar itu "absurd dan mustahil", lapor­an tersebut menggarisbawahi pen­tingnya transparansi dalam hal ini.

Karena undang-undang pemisah­an negara dan agama pada 1905, pemerintah Prancis tidak dapat mendanai institusi agama secara langsung. Beberapa ahli mengatakan peraturan ini membuat sejumlah masjid bergantung pada dana asing. Cazeneuve mengumumkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Majelis Muslim Prancis untuk mendirikan sebuah yayasan buat mendanai masjid-masjid ini dari dalam negeri.