Momen

EKONOMI GLOBAL
IMF Minta Jokowi Perkuat Nilai Tukar

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyarankan Indonesia memperkuat kebijakan fiskal, devisa negara, dan nilai tukar. Resep ini disampaikan saat ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu pekan lalu. Lagarde juga memuji kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak serta alokasi anggaran yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Lagarde menilai posisi Asia semakin penting dengan kembalinya keseimbangan ekonomi Cina, perlambatan ekonomi Jepang, dan penurunan harga komoditas yang mempengaruhi perekonomian global. "Semua negara di Asia harus memahami apa yang perlu dilakukan."

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan negara berkembang yang terpukul oleh perlambatan ekonomi global perlu memperkuat pasar domestik. Ekonom Didik J. Rachbini pun meminta pemerintah tak melulu menyalahkan kondisi global sebagai pemicu perlambatan ekonomi domestik.

TRANSPORTASI
Presiden Batalkan Proyek Kereta Cepat

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, kata Darmin, jarak di antara kedua kota, yang hanya 150 kilometer, dianggap belum memerlukan moda transportasi berkecepatan 300 kilometer per jam itu.

Darmin menjelaskan, hasil penilaian konsultan pun menunjukkan banyak hal tak terinci dalam proposal yang diajukan Jepang dan Cina, misalnya soal standar pemeliharaan. Dari penilaian itu, Presiden berpendapat Indonesia cukup membangun infrastruktur kereta menengah berkecepatan 200-250 kilometer per jam. Kereta jarak menengah diperkirakan berbiaya lebih murah 30-40 persen ketimbang proyek kereta cepat.

Presiden juga memerintahkan pembentukan tim khusus yang menyusun kerangka acuan baru proyek tersebut. "Setelah itu, Jepang dan Cina dipersilakan menyusun proposal baru," ujar Darmin. Ia tak menutup kemungkinan ada lebih dari dua negara yang tertarik membangun proyek kereta menengah. Skema pembangunannya tetap pada pola business to business.

INFRASTRUKTUR
Waduk Jatigede Mulai Digenangi

Pemerintah memulai penggenangan tahap pertama Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Peresmian oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono diwarnai penolakan ribuan keluarga di sekitar waduk. "Pemerintah tidak pernah berniat menyengsarakan rakyatnya," kata Basuki di lokasi bendungan, Selasa pekan lalu.

Waduk seluas 4.800 hektare tersebut diklaim bisa mengairi puluhan ribu hektare persawahan dan menghindarkan masyarakat dari banjir. Pembangkit listrik tenaga air 110 megawatt rencananya bisa mulai beroperasi pada 2018. Jatigede akan menjadi waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur.

PEMBIAYAAN
OJK Dorong Pendanaan Infrastruktur dari Nonbank

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mendorong perluasan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dari pasar modal, seperti penerbitan saham dan obligasi. "Perbankan memiliki struktur pinjaman jangka pendek dan sangat terekspos risiko mismatch," katanya Rabu pekan lalu. Mismatch adalah ketidaksesuaian antara jangka waktu pinjaman dan pengoperasian proyek.

Lima tahun belakangan, pembiayaan infrastruktur dari sektor finansial mencapai US$ 43,6 miliar. Sektor perbankan mengambil porsi 75 persen. "Kami ingin melihat pasar modal berperan signifikan mendanai pertumbuhan ekonomi," ujar Muliaman.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengingatkan, pemanfaatan pasar modal juga memiliki risiko besar, terutama ketika derasnya aliran dana keluar seperti yang terjadi sekarang. Dalam pembangunan infrastruktur, yang perlu dibenahi adalah pola public-private partnership (kerja sama pemerintah-swasta). "Namun harus diperhatikan risiko fiskalnya."