Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Momen

8 Oktober 2012 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BURSA EFEK INDONESIA
Bursa Tunggu Jawaban Bumi dan Berau

Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu jawaban PT Berau Coal Energy Tbk dan PT Bumi Resources Tbk mengenai tuduhan adanya penyelewengan dana dari induk usahanya, Bumi Plc, yang berujung pada rencana investigasi. ”Jawaban yang ditunggu, belum atau tak ada investigasi dari Bumi Plc,” kata Direktur Penilaian BEI Hoesen, Kamis pekan lalu.

Otoritas bursa juga menyodorkan empat pertanyaan lain, yakni kewajiban utang perusahaan, performa keuangan perusahaan, pemberitaan soal penurun­an utang, serta penjualan saham kepada PT Mitratama Perkasa. ”Ada yang belum jelas.”

Hoesen menjelaskan, kabar investigasi terhadap Bumi dan Berau terungkap setelah Bumi Plc mengunggah rencana investigasi dalam keterbukaan informasi di London Stock Exchange. Namun investigasi Bumi Plc tak disinggung dalam paparan Berau dan Bumi, yang dikuasai Grup Bakrie. BEI bisa saja meminta Bumi mengulang paparan publik jika hasil analisis berbeda. l

TARIF TOL
Pengusaha Tolak Kenaikan Tarif Tol

Kalangan pengusaha memprotes rencana kenaikan tarif jalan tol Jakarta-Cikampek sebesar 10 persen per 8 Oktober mendatang. Alasannya, kenaikan tarif itu bakal membuat beban operasional perusahaan membengkak. Jika tarif tetap naik, ”Kami terpaksa mengurangi biaya pemeliharaan kendaraan dan menaikkan ongkos angkutan umum,” kata Soedirman, Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Kamis pekan lalu.

Penolakan disampaikan pula oleh Adhi Siswaja Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Menurut dia, biaya tol signifikan menaikkan ongkos distribusi. ”Ada kemungkinan harga barang konsumsi akan naik.” Adapun Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia Fatchur Rohman menyokong rencana PT Jasa Marga itu dengan alasan pelayanan sudah bertambah baik. ”Wajar ada penyesuaian tarif,” tutur Rohman.

GADAI EMAS
Butet Protes Gadai Emas Syariah

Seniman Butet Kartaredjasa bersama delapan nasabah gadai emas BRI Syariah asal Semarang mengadu ke Bank Indonesia soal sengketa layanan investasi tersebut. Butet menilai bank pelat merah itu melanggar hukum karena menjual emas milik nasabah tanpa izin. ”Ini pertama kali kami diterima BI untuk mencari solusi,” katanya pada Kamis pekan lalu di gedung BI, Jakarta.

Persoalan berawal ketika Butet menjadi nasabah gadai emas BRI Syariah pada Agustus tahun lalu. Ia berinvestasi gadai emas 4,89 kilogram senilai Rp 2,5 miliar dengan pembayaran awal 10 persen. Sedangkan sisanya plus biaya penyimpanan dicicil secara autodebet dari rekening Butet di BRI Syariah.

Belakangan, bank sentral mengeluarkan aturan baru: nasabah harus memiliki emas terlebih dulu dan plafon maksimal Rp 250 juta. Butet menolak ketika bank memintanya menebus emas dengan alasan harga emas masih rendah. Namun bank keburu menjual emas tanpa persetujuan nasabah. ”Ini spekulasi seperti judi,” ujarnya.

Pengamat keuangan syariah Syakir Sula menilai masalah ini bisa berdampak buruk terhadap reputasi produk bank syariah lainnya. ”Ini preseden buruk,” kata Syakir. l

PAJAK
Aparat Pajak Kembali Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan Sarah Lalo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka sejak 1 Oktober lalu. Sarah diduga anggota jaringan pelaku korupsi perpajakan Dhana Widyatmika, yang lebih dulu menjadi tersangka.

Peran Kepala Seksi Pemeriksa Pajak itu terungkap ketika bersaksi dalam kasus tersangka Dhana dan Herly Isdiharsono. Sarah dituduh terlibat rekayasa pajak PT Mutiara Virgo pada saat bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Namun Sarah belum ditahan. ”Pemeriksaan akan mengungkap keterlibatan pegawai pajak lainnya,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arnold Angkouw.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus, mengatakan institusinya kooperatif. Selama disidik, Sarah dimutasi dari jabatannya. Hukuman disiplin bakal dijatuhkan jika Sarah terbukti bersalah. ”Jenis hukuman disiplin PNS bisa berupa hukuman ringan, hukuman sedang, atau hukuman berat,” ujarnya. l

SAHAM
Saham Merrill Lynch Tidak Diblokir

Bursa Efek Indonesia menolak pemblokiran saham PT Merrill Lynch Indonesia yang diminta oleh Prem Ramchand Harjani, pemilik Renaissance Capital. Sebelumnya, Prem menang gugatan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melawan Merrill Lynch. Direktur Penilaian BEI Hoesen mengatakan institusinya menolak karena tak ada perintah dari pengadilan untuk memblokir saham. ”Bukan wewenang kami,” katanya Kamis pekan lalu.

Bursa, menurut Hoesen, berhati-hati dalam menangani masalah yang berkaitan dengan sengketa Merrill-Renaissance, yang juga disidangkan di peradilan Singapura. ”Perlu kecermatan,” ucap Hoesen. Analis AM Capital, Janson Nasrial, menilai permintaan suspensi saham mengada-ada. ”Decision code di Singapura, tak ada urusan dengan BEI,” ujarnya.

Berbeda dengan di Indonesia, putusan pengadilan tinggi Singapura justru berpihak pada Merrill Lynch International Bank Ltd. Renaissance malah diperintahkan membayar US$ 9,4 juta atas transaksi saham yang gagal.­

BURSA
Taksi Express Meluncur di Bursa

Operator taksi Express, PT Express Transindo Utama, menargetkan dana Rp 462,5-904,1 miliar dari hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Perusahaan berencana melepas satu miliar lembar saham ke publik, yang terdiri atas 795 juta saham baru dan sisanya saham lama.

Saham dibanderol Rp 440-860 per lembar. Sebesar 63 persen dari hasil IPO tadi akan digunakan untuk pengadaan taksi baru dan perangkat pendukung. Perusahaan juga berencana mengembangkan usaha ke Medan, Lombok, dan wilayah yang memiliki atau sedang mengembangkan bandar udara.

Perusahaan pemilik taksi bercat putih ini pun menyatakan akan menggunakan 16 persen hasil IPO untuk mengakuisisi PT Ekspres Mulia Kencana, yang memiliki 20 ribu taksi ”Profit diharapkan naik dua kali lipat ketimbang tahun lalu,” kata Direktur Utama Express Daniel Podiman.

TARIF LISTRIK
Tarif Listrik Panas Bumi Disiapkan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan tarif listrik panas bumi (geotermal). Kebijakan itu diambil untuk merangsang pengusaha berinvestasi dalam proyek ini. ”Kami menawarkan feed-in tariff (harga jual listrik) yang kompetitif,” kata Menteri Energi Jero Wacik, Rabu pekan lalu.

Mantan Menteri Pariwisata ini menjelaskan, tarif bakal ditetapkan berbeda di tiap kawasan. Tarif di Sumatera dan Jawa ditetapkan US$ 10 sen per kWh, Sulawesi Tengah US$ 12 sen, Sulawesi Utara US$ 13 sen, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur US$ 14 sen, sedangkan Indonesia timur US$ 18 sen. Harga itu jauh lebih mahal ketimbang pasaran dunia yang cuma US$ 7 sen.

Potensi panas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total energi panas bumi dunia yang mencapai 29 ribu megawatt. Potensi ini baru tergali 5 persen.

Jero Wacik menargetkan pemanfaatan panas bumi 20 persen atau 5.600 megawatt hingga tiga tahun ke depan. Kementeriannya juga menggandeng Kementerian Kehutanan lantaran sumber panas bumi sebagian besar berada di kawasan hutan. Kedua kementerian, menurut Jero Wacik, sepakat bahwa semua titik panas bumi di hutan boleh dibor.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus