MOMEN

JALAN TOL
Dana Talangan Pembebasan Lahan

PUSAT Investasi Pemerintah (PIP) akan memberikan dana talangan untuk membiayai pembebasan lahan 21 ruas tol yang terbengkalai. Dana pinjaman senilai Rp 1 triliun ini akan diberikan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sampai akhir tahun. “Selama BPJT kekurangan dana untuk membebaskan tanah, Pusat Investasi langsung berhubungan dengan para investor,” ujar Kepala Pusat Investasi Saritaon Siregar di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Ahmad Ghani Gazali mengatakan, dari 21 investor pemilik ruas tol tadi, baru 7 yang telah menandatangani amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol.

Tujuh ruas tol yang perjanjiannya sudah diperbarui adalah Surabaya-Mojokerto, Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, jalan lingkar luar Jakarta (JORR W2) Utara, Depok-Antasari, Gempol-Pandaan, dan Gempol-Pasuruan.

INFRASTRUKTUR
BUMN Garap Percepatan Infrastruktur

DELAPAN badan usaha milik negara berpartisipasi menggarap proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Nasional. Kedelapan perusahaan negara itu PT Pertamina, PT Krakatau Steel, PT Semen Gresik, PT Telkom, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Timah, PT Aneka Tambang, dan PT PLN. Total investasi yang dialokasikan mencapai Rp 506,54 triliun selama 2011-2014. ”Semoga ini bisa merangsang sektor di luar BUMN berinvestasi,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendirikan Forum Komunikasi Investasi sebagai jembatan antara investor dan perusahaan negara. Sebanyak 30 BUMN dan perusahaan afiliasi bergabung dalam forum ini.

Menurut Mustafa, masih ada kesenjangan pendanaan di antara beberapa perusahaan negara. Sebagian perusahaan kelebihan dana, lainnya malah kekurangan. Lewat forum ini, kata dia, perusahaan yang kelebihan dana akan membantu perusahaan lain yang membutuhkan. “Terutama untuk pembangunan sektor konektivitas, infrastruktur, dan telekomunikasi,” ujarnya.

Ketua Umum Forum Investasi Elvyn G. Masassya menyatakan, kapitalisasi dana peserta Forum Investasi sekitar Rp 260 triliun. “Diharapkan perusahaan yang bergabung akan semakin banyak,” kata dia. Dengan begitu, ujar Direktur PT Jamsostek ini, kapitalisasi bisa mencapai Rp 300-330 triliun.

PERTAMBANGAN
Darwin Setuju Pembelian Newmont

KEMENTERIAN Keuangan akhirnya mengantongi surat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat ini diperlukan untuk memuluskan Pusat Investasi Pemerintah membeli 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyatakan Menteri Energi Darwin Zahedy Saleh telah menandatangani surat persetujuan pengalihan saham dari Nusa Tenggara Partnership (pemegang saham asing) kepada Pusat Investasi Pemerintah pada 10 Juni lalu. ”Kami tinggal menunggu persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ujarnya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Mei lalu, pemerintah meneken perjanjian pembelian 7 persen saham Newmont Nusa Tenggara senilai US$ 246,8 juta. Tapi proses ini terganjal persetujuan Darwin. Selama hampir sebulan, Menteri Energi tak kunjung mengeluarkan persetujuan kepada Menteri Keuangan (pemegang saham Pusat Investasi Pemerintah).

Persetujuan pembelian saham Newmont molor karena terbentur masalah hukum. ”Newmont menghadapi gugatan dari PT Pukuafu Indah, yang merasa lebih berhak membeli,” tutur Darwin.

PETERNAKAN
Penjajakan Impor Sapi Selain Australia

PEMERINTAH menjajaki kemungkinan sumber pasokan sapi dari negara lain setelah pemerintah Australia menghentikan ekspor ke Indonesia. Beberapa yang berpeluang di antaranya Amerika Serikat dan Meksiko. “Ini pendekatan bijak agar mempunyai sumber diversifikasi,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pemerintah Australia menangguhkan ekspor sapi bakalan ke Indonesia selama enam bulan mulai 8 Juni lalu. Kebijakan itu diambil sebagai respons atas cara pemotongan di Indonesia yang dianggap tak memenuhi standar kesejahteraan hewan. Bukti ini mengacu pada tayangan televisi ABC pada akhir Mei lalu.

Opsi memasok sapi dari luar Australia dan Selandia Baru agak terbatas. Penyebabnya, sapi di luar kedua negara itu masih belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan kini saatnya Indonesia memutakhirkan data negara yang telah bebas dari penyakit kuku dan mulut. “Diharapkan bisa diketahui negara mana saja yang bisa menjadi sumber impor sapi tanpa melanggar ketentuan,” ujarnya.