MOMEN

BUMN
Dahlan Iskan Direktur Utama PLN

DAHLAN Iskan, Chief Executive Officer Jawa Pos Group, resmi menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Pelantikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, dilanjutkan dengan serah-terima jabatan, dilakukan di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu pekan lalu. Di luar ruang pelantikan, puluhan anggota Serikat Pekerja PLN unjuk rasa. Mereka mengusung spanduk-spanduk yang mengungkapkan penolakan, seperti ”Tolak Dahlan Iskan jadi Dirut PLN”. Para mahasiswa juga berdemonstrasi di luar gedung.

Menurut Mustafa, Dahlan menawarkan konsep yang radikal untuk PLN sekarang dan masa depan. Ia berjanji akan mengurangi 35 persen penggunaan bahan bakar minyak dan diganti gas. Langkah itu diperkirakan akan menghemat Rp 10-15 triliun. Ia juga menjanjikan trafo dan kompresor cadangan untuk mengantisipasi gangguan. Dengan demikian, bila ada komponen yang meledak, bisa diganti dengan cadangan. ”Jadi tidak serawan sekarang,” kata Mustafa. Bila konsepnya tidak tercapai dalam setahun, Dahlan berjanji akan mundur.

BBM
Subsidi Pendistribusian BBM

PEMERINTAH akan menanggung biaya angkut bahan bakar minyak bersubsidi mulai 1 Januari 2010. Kebijakan ini telah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan. Dengan pola baru ini, harga bensin bersubsidi menjadi lebih adil. ”Setiap daerah, harga dasarnya menjadi sama,” kata Deputi Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya, di Jakarta, Selasa pekan lalu. Hanung menjelaskan, selama ini pemerintah cuma menanggung harga BBM bersubsidi hingga stasiun pengisian bahan bakar umum.

Hanung menambahkan, harga dasar bensin tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nantinya, harga eceran tertinggi, termasuk ongkos angkut, ditetapkan pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan hitungan, harga premium dan solar bersubsidi di wilayah tersulit, misalnya Kabupaten Mulia, Puncak Jaya Wijaya, Papua, Rp 35 ribu per liter. Biaya angkut bensin ke lokasi ini mencapai Rp 29 ribu per liter. Di daerah ”mahal” lain, Kabupaten Wamena, Papua, ongkos angkut Rp 9.250 per liter. Sebaliknya, biaya termurah di daerah Belawan, Sumatera Utara, Rp 40 per liter.

OTOMOTIF
Toyota-Hino Berkolaborasi

PT Toyota Astra Motor mengalihkan produksi truk ringan Toyota Dyna ke pabrik PT Hino Motors Manufacturing Indonesia di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan, ini merupakan strategi Toyota Group secara global. ”Hino, yang juga anak perusahaan Toyota Group, dinilai mempunyai kompetensi lebih pada kendaraan komersial,” ujarnya pekan lalu.

Kerja sama ini ditandai dengan diperluasnya pabrik Hino di Purwakarta sehingga kapasitasnya menjadi 35 ribu unit per tahun, dari sebelumnya 10 ribu unit. Ekspansi ini membutuhkan investasi US$ 33 juta. Perluasan pabrik dimulai pada 2007 dan kelar di pengujung tahun ini. Kamis dua pekan lalu, Wakil Presiden Boediono meresmikannya. Sebelumnya, produksi Dyna di Indonesia ditangani PT Sugity Creatives Indonesia.

Johnny berharap kolaborasi Toyota-Hino (Dyna-Dutro) ini bisa mengulang sukses sinergi Toyota dengan Daihatsu dalam memproduksi Avanza-Xenia dan Rush-Terios. Dua produk tersebut kini menguasai pasar di kelas masing-masing. Bahkan, kata Johnny, sejak kemunculannya, Avanza mampu bertahan sebagai kendaraan terlaris di Indonesia. Hino Motors sendiri dimiliki Hino Motors Jepang (90 persen) dan Indomobil Sukses Internasional (10 persen).

LEMBAGA KEUANGAN
Aturan Pengenalan Nasabah Diperketat

BADAN Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memperketat peraturan yang mewajibkan penyedia jasa keuangan mengenal nasabahnya. Menurut Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany, kebijakan ini ditetapkan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.

Peraturan bernomor V.D.10 ini merupakan pelengkap beleid serupa yang terbit 28 Agustus 2007. Dalam aturan baru ini, penyedia jasa keuangan diminta membuka data nasabah kepada anggota direksi, pejabat setingkat di bawah direksi, serta unit kerja yang menangani prinsip pengenalan nasabah. ”Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dan penyedia jasa keuangan harus memperbarui data sesuai dengan aturan baru paling lambat 31 Desember 2010,” kata Fuad.

Selain itu, identifikasi dan verifikasi dokumen calon nasabah berisiko tinggi harus diperketat, terutama untuk nasabah yang berisiko melakukan pidana pencucian uang. Penyedia jasa keuangan juga wajib melakukan pertemuan langsung sebelum menerima nasabahnya.

USAHA KECIL
Bunga KUR Turun

PEMERINTAH akan menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarif Hasan, bunga direduksi dari 16 persen menjadi 14 persen. Selain itu, bunga untuk usaha mikro diturunkan dari 24 persen menjadi 22 persen. ”Semuanya mulai berjalan Januari 2010,” kata Syarif.

Selain menurunkan bunga, pemerintah memperluas penyaluran KUR. Tahun depan, kata Syarif, 13 bank pembangunan daerah akan ikut menjadi pelaksana kredit ini. ”Ditambah yang selama ini sudah menyalurkan KUR, nantinya ada 19 bank pelaksana,” ujarnya. Pemerintah menyalurkan KUR sejak 2007. Dana yang dialokasikan untuk 2009 mencapai Rp 20 triliun. Selama ini, kredit disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Mandiri Syariah.

TRANSPORTASI
Empat Bandara Raih Penghargaan

EMPAT bandar udara meraih penghargaan terbaik berdasarkan kepuasan pelanggan. Keempat bandara itu adalah Adisutjipto, Yogyakarta; Selaparang, Lombok; Terminal 3 Soekarno-Hatta; dan Adi Soemarmo, Solo. Menurut Tengku Burhanuddin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia, penghargaan tersebut dibagi berdasarkan enam kategori, yakni informasi, pelayanan, kenyamanan, fasilitas, keamanan, dan kebersihan.

Dalam ajang ini, 26 bandara dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas pengamat kebijakan publik, wakil pemerintah, dan artis. ”Penilaian berdasarkan kuesioner yang representatif dan bebas pesan sponsor,” kata Tengku, yang juga menjadi ketua tim juri. Adisutjipto dan Selaparang masing-masing menjadi juara untuk kategori terminal lama padat penumpang dan terminal lama tidak padat penumpang. Adapun Terminal 3 Soekarno-Hatta dan Adi Soemarmo menempati peringkat terbaik untuk kelas terminal baru padat penumpang dan terminal baru tidak padat penumpang.

EKSPOR-IMPOR
Biaya Ekspor UKM Ditanggung

LEMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan menanggung pembiayaan ekspor usaha kecil-menengah. Pada tahap awal, bantuan ini difokuskan untuk usaha furnitur, pangan, dan perikanan. Menurut Direktur Eksekutif LPEI Mahendra Siregar, bantuan pembiayaan yang diberikan berupa letter of credit senilai total Rp 8 triliun. Para penerima bantuan disyaratkan memiliki kemampuan produksi yang bisa memenuhi permintaan luar negeri.

”Selain itu, akan dilihat kepastian kontraknya, baik dengan importir atau buyer maupun dengan eksportir rekanan,” katanya pekan lalu. Asisten Deputi Ekspor Impor Kementerian Koperasi dan UKM Prijadi Atmaja menuturkan pembiayaan ini tidak langsung diberikan kepada pengusaha, tapi disalurkan kepada eksportir. Nantinya, eksportir menyerahkan bukti pembayaran pengambilan barang dari pengusaha dan LPEI yang membayar biayanya.

PERIKANAN
Impor Udang Vanamae Dilarang

PEMERINTAH melarang impor udang jenis Penaeus vanamae segar ataupun beku. Pelarangan ditetapkan untuk mencegah penyebaran tujuh virus penyakit udang. Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan pekan lalu. Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, aturan ini berkaitan dengan maraknya peredaran udang yang terinfeksi virus berbahaya di pasar internasional.

”Peraturan ini berlaku sementara selama enam bulan dan dapat diperpanjang,” katanya. Data Badan Kesehatan Hewan Dunia menyebutkan setidaknya ada tujuh virus berbahaya yang diduga menjangkiti vanamae. Virus, seperti Taura syndrome virus, white spot syndrome virus, dan yellowhead disease ini telah menyerang udang produk Cina, India, Thailand, dan Vietnam. Mari menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada importir yang melanggar ketentuan ini.

KERETA API
Tarif Ekonomi Naik

PT Kereta Api mengusulkan kenaikan tarif kereta ekonomi 50 persen. Struktur tarif baru telah diajukan ke Departemen Perhubungan, awal Desember lalu. Direktur Utama PT Kereta Api Ignasius Jonan mengatakan kenaikan tarif diusulkan secara bertahap selama empat semester, mulai Juli 2010. Artinya, tiap semester naik 12,5 persen.

Menurut Ignasius, penyesuaian tarif dilakukan demi memperbaiki pelayanan, termasuk kebersihan stasiun dan kenyamanan kereta. ”Kalau tarif tetap dan PSO (Public Service Obligation) tetap, sulit untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya di Jakarta, Senin pekan lalu. Tarif kereta ekonomi yang sekarang sudah berlaku sejak 2003 dan sempat diturunkan pada 2008.

Alternatif lain bila tarif tidak dinaikkan, Ignasius menambahkan, adalah meningkatkan dana PSO. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010, dana PSO untuk kereta ekonomi dialokasikan Rp 535 miliar, sama dengan bujet 2009. Perseroan mengusulkan Rp 670 miliar. Bila pemerintah menolak menyesuaikan tarif, kata dia, perusahaan terpaksa akan mengurangi frekuensi operasi kereta ekonomi.