Momen

ANGGARAN
Surplus Rp 11,2 Triliun

PEMERINTAH mencatat surplus anggaran pada empat bulan pertama tahun ini sebesar Rp 11,2 triliun. Hingga April 2009, kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Departe­men Keuangan Herry Purnomo, se­per­ti dikutip ­Agoeng Wijaya da­ri Tempo, realisasi anggaran belanja hanya mencapai 21,55 persen atau sebesar Rp 223,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009, sementara penerimaan negara mencapai Rp 234,62 triliun, atau 23,82 persen dari yang dianggarkan.

Meski masih rendah, ka­ta Herry, realisasi anggar­an itu masih lebih bagus di­banding tahun lalu yang ha­nya 19,1 persen atau sebesar Rp 189,72 triliun. Selain itu, pembiayaan yang di­peroleh pemerintah juga melebih target, yakni Rp 58,16 triliun (14,16 persen di atas target). Sebaliknya, penerimaan negara justru di bawah target akibat penurunan pajak perdagangan internasional yang merosot dari Rp 10,8 triliun menjadi Rp 6,07 triliun, juga berkurangnya penerimaan dari pajak pertambahan nilai yang hanya mencapai Rp 52,56 triliun dari sebelumnya Rp 56,34 triliun.

Data Departemen Keuang­an menunjukkan, hingga April 2009, penerimaan per­­­pa­jakan mencapai Rp 197,254 triliun, atau 27,18 per­sen dari target anggar­an. Sedangkan penerimaan ne­­gara bukan pajak mencapai Rp 37,36 triliun atau 14,43 persen dari yang ditar­get­kan.

TARIF TOL
Naik Agustus

PEMERINTAH memutuskan menaikkan tarif jalan tol dalam kota Jakarta sekitar 16 persen mulai Agustus mendatang. Kenaikan ta­rif yang berdasarkan pada penjumlahan laju inflasi dua tahun terakhir ini memang diatur kontrak. ”Jadi ini harus dipenuhi,” ujar Ketua Badan Pengatur Jalan Tol Nurdin Manurung. Tapi, tidak semua tarif ruas jalan tol dalam kota Jakarta naik. Dua ruas jalan tol yang tarifnya tetap adalah ruas Prof Dr Sedyatmo dan Jakarta-Cikampek karena telah naik tahun lalu.

Pengurus Harian ­Yayasan Lembaga Konsumen Indo­nesia Tulus Abadi me­nga­takan tarif jalan tol dalam kota Jakarta belum layak dinaikkan karena pengelo­laan jalan tol bagi para pengguna belum membaik. Tarif berdasarkan inflasi dan tidak memperhatikan pengguna jalan tol dinilainya tidak adil. ”Ini hanya untuk menyelamatkan investor jalan tol dari investasinya,” ujarnya.

PENERBANGAN
Citilink Memisahkan Diri

Citilink, unit usaha PT Garuda Indonesia, resmi menjadi perseroan terbatas. Departemen Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat izin untuk menjadi badan hukum tersendi­ri pada 22 April lalu. Citi­link melepaskan diri dari Garuda sejak Januari 2009. Selanjutnya, kata ­Managing Director Citilink, Elisa Lumbantoruan, Citilink akan mengurus surat izin usaha penerbangan dan air operator certificate.

Menurut Vice President Citilink Joseph Saul, per­ubahan status ini akan mem­perlancar rencana menjadi maskapai penerbangan bertarif murah alias low cost carrier. ”Sehingga bisa bersaing dengan Air Asia,” kata dia. Rencananya, Garuda Indonesia akan mendukung upaya itu dengan menghibahkan lima unit Boeing 737-300 yang akan didatangkan mulai Juni mendatang. Garuda juga menyuntikkan modal awal Rp 70 miliar, yang telah di­ cairkan awal 2009.

Meski begitu, Citilink masih harus menunggu keluarnya surat izin usaha penerbangan dan air operator certificate untuk melaksanakan ekspansi. Targetnya, surat izin dan sertifikat tersebut bisa keluar pada Juni mendatang. ”Mudah-mudahan Agustus sudah bisa terbang,” ujar Joseph. Saat ini Citilink telah terbang di lima rute domestik: Jakarta-Surabaya, Surabaya-Banjarmasin, Surabaya-Balikpapan, Surabaya-Batam, dan Surabaya-Makassar.

PERBANKAN
Pembiayaan Syariah Mulai Seret

BANK syariah ternyata tak bisa berkelit dari jeratan krisis. Rasio pembiayaan bermasalah bank ini pada kuartal pertama 2009 mencapai 5,14 persen, melampaui ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia 5 persen. Angka ini juga le­bih tinggi dibanding periode sama tahun lalu 4,17 persen. Dari Rp 39,3 triliun pembiayaan bank syariah pada kuartal pertama 2009, sebanyak Rp 2 triliun bermasalah. Bank perkreditan rakyat berbasis syariah juga mencatat kenaikan rasio pembiayaan bermasalah menjadi 8,41 persen.

Namun Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Ramzi A. Zuhdi menilai keadaan ini masih aman. ”Angka 5,14 persen itu rasio pembiayaan bermasalah bruto, bukan neto,” kata Ramzi di Jakarta pekan lalu. Rasio pembiayaan seret neto bank syariah saat ini masih di bawah 4 persen. Direktur Layanan Bisnis Karim Business Consulting Soewardi Yusuf memprediksi rasio pembiayaan bermasalah bakal turun ke kisaran 4 persen pada kuartal kedua. Sebab, ada tiga bank syariah baru dengan modal di atas Rp 100 miliar yang mulai beroperasi.