Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Monorel BUMN Mencari Restu

Konsorsium BUMN ingin membuat monorel lintas provinsi. Melobi sana-sini, menunggu peraturan presiden.

7 Juli 2013 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

LAHAN seluas 15 hektare di sebelah pintu exit toll Bekasi itu mulai dibongkar akhir tahun lalu. Konsorsium badan usaha milik negara berencana menjadikan lahan milik PT Adhi Persada Properti itu sebagai stasiun utama monorel Bekasi Timur-Cawang-Kuningan. "Jalur ini lebih siap ketimbang jalur Cibubur-Kuningan," kata Kepala Manajemen Proyek Monorel, PT Adhi Karya, Pundjung Setya Brata, Selasa dua pekan lalu. "Rencananya kami akan membangun apartemen dan lapangan parkir lebih dulu, sehingga kawasan ini siap dijadikan transit-oriented development dalam pembangunan monorel," ujarnya.

Konsorsium BUMN memang gencar mengegolkan proyek kereta rel tunggal komuter itu. Awal Mei lalu, konsorsium BUMN meluncurkan tiga proyek monorel di Madiun, Jawa Timur. Satu di antaranya Jakarta Link Transportation, proyek monorel penghubung Bekasi Timur dan Cibubur menuju Cawang hingga kawasan Kuningan,­ Jakarta.

Adhi melobi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar diberi ruang untuk memperkenalkan proyek ini ke publik. Jokowi memberikan kesempatan itu dalam pameran monorel di hajatan ulang tahun Jakarta yang ke-486. Bertempat di pintu barat Monas, mockup buatan PT Industri Kereta Api (Inka) itu dipamerkan selama dua pekan dan berhasil menarik perhatian massa.

Adhi juga aktif melobi Kementerian Perhubungan. Pertengahan tahun ini, Kementerian mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam peraturan itu, jalur monorel komuter bikinan konsorsium BUMN terpampang sebagai master plan jaringan jalur kereta api Jabodetabek 2014-2030. Jalur Bekasi Timur juga diperpanjang lagi hingga Cikarang. Sedangkan jalur Cibubur diperpanjang hingga Sentul. Jalur mass rapid transit Lebak Bulus-Kampung Bandan dan Balaraja-Cikarang juga terpampang.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, mengatakan peraturan menteri itu merupakan dasar untuk pembangunan transportasi di Jabodetabek selama 15 tahun ke depan. "Ini sudah dikomunikasikan ke pemda masing-masing," ucapnya Kamis pekan lalu. Namun, kata Bambang, konsorsium Adhi Karya masih butuh restu Presiden sebelum merealisasi proyek monorel komuter. "Itu untuk menentukan apakah bentuk pelaksanaan proyek ini tender atau penunjukan agar Adhi Karya melaksanakan proyek ini," ujar Bambang. Apalagi, kata dia, proyek ini melibatkan setidaknya tiga kementerian dan dua provinsi.

Saat ini, materi peraturan presiden tengah digodok di Kementerian Koordinator Perekonomian. "Belum tahu apakah perpres dibutuhkan untuk ini," ujar Lucky Eko Wuryanto, Kamis pekan lalu. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian itu, proposal monorel Adhi Karya masih membutuhkan studi komprehensif, seperti permintaan pasar (demand) dan kesanggupan membayar (willingness to pay). "Kami masih mengkritik proyek ini."

l l l

Jakarta Link Transportation digagas pada 2012. Saat itu, PT Adhi Karya berniat melanjutkan proyek PT Jakarta Monorail, yang mangkrak sejak 2007. Dalam master plan, jalur diperpanjang hingga Cawang, kemudian berakhir di Bekasi Timur dan Cibubur. "Ini sekaligus untuk mengatasi kemacetan di jalan tol dalam kota yang semakin parah," kata Pundjung Setya Brata. Pada saat yang sama, dia melanjutkan, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menugasi Adhi Karya untuk mencari solusi kemacetan Jakarta.

Berdasarkan data PT Jasa Marga, rasio kapasitas jalan dan kendaraan yang lewat hanya 0,8 alias tak sebanding. Pada jam sibuk, kecepatan rata-rata tak lebih dari 10-20 kilometer per jam. Jasa Marga sempat berencana membangun jalan tol bertingkat. Belakangan dorongan menambah pilihan moda transportasi justru menguat. "Kami melihat tren kendaraan bermotor terus tumbuh," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman, Kamis pekan lalu.

Restu Gubernur Joko Widodo agar konsorsium lama, PT Jakarta Monorail, melanjutkan proyek monorel dalam kota mengubah proyek ini. Adhi menolak bergabung dengan konsorsium lama dan memilih melepas saham di PT Jakarta Monorail. Mereka juga melego fondasi serta tiang monorail di kawasan Senayan dan Kuningan senilai Rp 190 miliar ke Edward Soeryadjaya, investor baru PT Jakarta Monorail.

Pada 5 April lalu, Adhi menerima Rp 21,91 miliar dari pembelian 30 persen saham langsung dan tak langsung yang dimiliki perseroan di konsorsium PT Jakarta Monorail. Tapi, "Fondasi dan tiang belum dibayar." Edward baru akan membayar bila status fondasi dan tiang free and clear. Kini ada dua calon proyek monorel di Jakarta: monorel dalam kota milik PT Jakarta Monorail dan monorel komuter milik PT Adhi Karya sepanjang 39 kilometer. Untuk monorel komuter, selain menggandeng Jasa Marga, Adhi menggandeng LEN, Inka, dan Telkom Indonesia dalam konsorsium BUMN.

Dalam presentasi kepada Gubernur Jokowi, konsorsium BUMN menyatakan 60 persen tekanan lalu lintas di Jakarta disebabkan oleh komuter dari Bekasi dan Cibubur. Pengguna mobil dari wilayah itu bisa dialihkan ke monorel, yang satu rangkaiannya bisa menampung 598 orang per gerbong. Namun Lucky belum yakin dengan permintaan pasar dan kesanggupan membayar para penumpang. "Kami minta ada studi komprehensif," katanya.

Menurut Lucky, Adhi Karya meminta waktu untuk survei pasar. "Mereka mau pajang mockup di kantor BUMN. Jadi, kalau ada survei, masyarakat bisa lihat bentuk monorel itu seperti apa," ucapnya. Belakangan mockup justru dipasang di pameran monorel di Monas. Lucky mengatakan pihaknya masih akan mengkaji kebutuhan peraturan presiden untuk proyek ini. "Jangan semuanya harus lewat perpres. Kalau cukup dengan peraturan menteri saja, kenapa tidak?" katanya.

Adapun Adhi Karya yakin proyek senilai Rp 9 triliun ini layak dilaksanakan bila dilihat dari potensi pasar dan pengembalian investasi. "Ada tiga konsultan yang melakukan studi passenger demand dan willingness to pay. Ketiga konsultan itu menyebut proyek ini layak," ujar Pundjung. Namun dia enggan menyebutkan hasil studi tiga konsultan itu. Dia juga menegaskan tak ada subsidi untuk tarif. "Yang ada hanyalah optimalisasi ridership."

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus memperhitungkan proyek itu dengan cermat. "Kalau sampai gagal implementasi dan default, negara yang harus bertanggung jawab," tuturnya. Apalagi, kata dia, jalur monorel konsorsium BUMN bersinggungan dengan jalur bus reguler yang sudah ada. "Jangan sampai saling memakan. Karena tujuan awalnya adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi massal," ujarnya.

Jumat pekan lalu, pembangunan lahan di pinggir exit toll Bekasi Timur terus berlanjut. Sejumlah buruh sibuk mengerjakan konstruksi yang akan dijadikan basement apartemen Cempaka Grand Dhika City. "Kami memulainya dari apartemen dulu di sektor 2-A. Nanti stasiun monorel bakal dibangun di sektor 3 dan 4," kata Direktur II Pengembangan Bisnis dan Pemasaran PT Adhi Persada Properti M. Aprindy, Kamis pekan lalu.

Dari 900 unit apartemen yang ditawarkan, ujar Aprindy, 20 persen unit sudah terjual. Harga unit apartemen di sini terbilang di atas rata-rata. Untuk ukuran studio saja harga yang ditawarkan mencapai Rp 300 juta. "Kami menghitung Rp 12 juta per meter adalah harga yang layak," katanya penuh percaya diri.

Amandra Mustika Megarani

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus