Pajak Badan Diturunkan

MENTERI Keuangan Sri Mul-yani mengatakan pemerintah sedang menimbang penurunan pajak badan menjadi 20 persen. Langkah itu diambil sebagai salah satu insentif untuk menggenjot investasi dan ekspor.

“Sekarang sedang ditelaah seberapa cepat dan risiko fiskalnya,” ucap Sri Mulyani seusai rapat terbatas mengenai terobosan kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Juni lalu.

Sebelum rapat terbatas, Presiden Joko Widodo gusar terhadap kinerja investasi dan ekspor Indonesia yang kalah oleh negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan sedang menghitung risiko fiskal dari rencana pemangkasan pajak penghasilan atau PPh badan. Saat ini pajak badan sebesar 25 persen dari penghasilan kena pajak.

---

 

PENERBANGAN

Usul Maskapai Asing di Tengah Duopoli

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha mendukung langkah Presiden Joko Widodo membuka peluang maskapai penerbangan asing membangun badan usaha di dalam negeri. Komisioner KPPU, Afif Hasbullah, mengatakan upaya pemerintah baik untuk menjaga kondisi pasar penerbangan di Indonesia. “Kami mendukung upaya itu,” tuturnya, Kamis, 13 Juni lalu.

Afif memandang bisnis penerbangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi duopoli. Dua grup maskapai, Lion Air dan Garuda Indonesia, menguasai 90 persen lebih pasar penerbangan domestik.“Lebih banyak pemain tentu lebih baik,” ujarnya. Pelaku usaha, kata dia, harus independen dan tidak berkoordinasi menentukan harga.

 

---

 

KEHUTANAN

Transparansi Konsesi Lahan Korporasi

RAPAT Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Juni lalu memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 6,00 persen, suku bunga deposit facility 5,25 persen, dan suku bunga lending facility 6,75 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko, Bank Indonesia mencermati kondisi pasar keuangan global dan stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dalam mempertimbangkan penurunan suku bunga. “Kebijakan ini sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” ucap Onny, Kamis, 20 Juni lalu. 

Ketegangan hubungan dagang, terutama antara Amerika Serikat dan Cina, makin nyata menurunkan volume perdagangan dunia serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. “Pertumbuhan ekonomi yang melambat mendorong sejumlah bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang lebih longgar,” katanya.

 

---

 

BADAN USAHAMILIK NEGARA

Rekayasa dalam Laporan Garuda

TEMPO/Rully Kesuma

ANGGOTA I Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna, mengatakan BPK menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018. “Secara umum kami melihat ada dugaan kuat terjadi rekayasa keuangan,” kata Agung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni lalu.

Salah satu masalah itu menyangkut pengakuan piutang Garuda. Menurut Agung, temuan itu diputuskan setelah BPK bersidang membahas kajian terhadap audit kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, partner BDO International, yang mengaudit laporan keuangan Garuda.

Kasus ini bermula saat dua komisaris Garuda, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menolak laporan keuangan Garuda. Keduanya berkeberatan kontrak pemasangan Wi-Fi on board antara Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi dimasukkan sebagai pendapatan yang bisa dibukukan di depan. Nilai kontrak Garuda dengan Mahata mencapai Rp 3,4 triliun sehingga membuat kinerja Garuda untung pada tahun lalu.