Para Mitra Pengawal Bantuan

Riuh tepuk tangan memecah hening di Aula El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis dua pekan lalu. Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto bersama anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan menghadiri upacara penyerahan bantuan siswa miskin (BSM) di gedung pertemuan terbesar di Kota Kupang itu hanya enam hari menjelang pemilihan legislatif.

Setya menyerahkan beasiswa secara simbolis kepada empat orang perwakilan siswa penerima BSM. Seraya menepis isu "numpang kampanye", ia menjelaskan alasan kehadirannya dalam pidato sambutan beberapa saat sebelum penyerahan BSM. "Saya hadir untuk mengawasi dan menyaksikan secara langsung penyerahan BSM yang bersumber dari APBN," kata Setya.

Sumber Tempo di Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan model serupa terjadi di mana-mana dan melibatkan banyak calon anggota legislatif inkumben dari hampir semua partai yang ada di Senayan. Anehnya, kebanyakan orang partai yang hadir dalam acara tersebut berasal dari Komisi XI. "Mitra Kemendikbud adalah Komisi X. Mengapa yang hadir malah mitra BPK, Komisi XI?" ucap sumber Tempo itu.

Lebih aneh lagi, kegiatan sejumlah anggota Komisi XI itu dilakukan menjelang pencoblosan di daerah-daerah pemilihan tempat mereka bertarung mempertahankan kursinya. Kota Kupang, misalnya, merupakan salah satu wilayah yang masuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2, tempat Setya Novanto menjadi calon legislator Golkar nomor urut 1.

Ada juga nama Ade Komarudin. Anggota Komisi XI ini juga menghadiri acara penyerahan BSM di aula Husni Hamid, Karawang, pada 9 Desember tahun lalu. Jatah BSM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sebesar Rp 41 miliar itu disalurkan untuk wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta. Secara kebetulan, Ade maju lagi dalam pemilihan legislatif untuk tiga wilayah itu, yang masuk Jawa Barat 6. Ia datang bersama dua anggota pemimpin BPK, Rizal Djalil dan Bahrullah Akbar.

Di Subang, mitra Rizal Djalil berbeda lagi. Kali ini Maruarar Sirait yang diajak menyerahkan beasiswa di aula Pemerintah Kabupaten Subang pada 19 Februari lalu. Pada pemilihan legislatif tahun ini, Maruarar menjadi calon PDI Perjuangan nomor urut 1 untuk daerah pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang).

Sumber tadi lalu mengaitkan situasi itu dengan akan berakhirnya masa jabatan empat dari sembilan pemimpin BPK. Ketua BPK Hadi Poernomo akan pensiun pada 21 April, sedangkan masa jabatan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri serta anggota BPK, Rizal Djalil dan Moermahadi Soerja Djanegara, habis pada 19 Oktober 2014. Dari empat itu, hanya Rizal dan Moermahadi yang masih berpeluang dipilih kembali menjadi anggota BPK lantaran baru menjabat untuk satu periode.

Nah, di sinilah kaitannya mulai tampak. Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan oleh Komisi XI. Sumber tadi menduga ada pimpinan BPK yang memfasilitasi anggota Komisi XI dalam acara penyerahan BSM di daerah pemilihan. "Kegiatan itu bisa jadi dibarter dengan dukungan jika mereka terpilih kelak dan kembali duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan," katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menjelaskan, seremoni itu dilakukan dalam rangka audit menyeluruh atas penyaluran BSM. "BPK meminta secara resmi kepada kami melalui surat tertulis agar kami bersama-sama ikut dalam audit lapangan tersebut," ucapnya.

Dalam audit itu, Kementerian Pendidikan bertugas menetapkan alokasi BSM di daerah-daerah sampel, lalu menyerahkannya secara resmi kepada kepala daerah setempat. Nantinya BPK mengaudit apakah BSM disalurkan sesuai dengan alokasi atau tidak. "Daerah-daerah yang jadi sampel audit dipilih langsung oleh BPK," ujar Hamid.

Menurut sumber lain Tempo di BPK, dalam pemilihan di Komisi XI nanti, Rizal tak hanya berkepentingan atas dirinya. Ia juga bermaksud membawa Moermahadi serta berniat mendukung Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Eddy Mulyadi Soepardi masuk sebagai anggota BPK. Tujuannya untuk memperkuat koalisi di lingkup internal terkait dengan rencana pemilihan Ketua BPK.

Rizal, kata dia, membutuhkan dukungan suara untuk menduduki posisi Ketua BPK. Pemilihan Ketua BPK dilakukan melalui pemungutan suara yang diikuti sembilan anggota pemimpin BPK, setelah mereka dipilih Komisi XI kelak. "Paling tidak, calon Ketua BPK perlu empat suara di luar dirinya," ujarnya.

Saat dihubungi Tempo Kamis pekan lalu, Rizal membantah tudingan yang di­alamatkan kepadanya. Ia menduga isu "barter dukungan" diembuskan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. "Ada orang di BPK mengaku profesional tapi kelakuannya sangat kotor menjelek-jelekkan orang," ucapnya.

Keterlibatan dirinya dan anggota DPR dalam acara-acara penyerahan BSM, kata Rizal, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang BPK serta pengawasan politik terhadap penyelenggaraan Undang-Undang APBN sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Rizal juga membantah kabar bahwa acara-acara penyaluran tersebut dimaksudkan untuk mengambil hati Komisi XI. "Anggota komisi lain juga banyak. Yang diajak semua saja, siapa yang ada waktu," tuturnya.

Disinggung soal niat menjadi Ketua BPK, Rizal menyatakan puas terhadap jabatannya sekarang sebagai anggota. Namun, jika anggota lain mendukungnya maju sebagai Ketua BPK, "Saya siap."

Untuk mencapai kursi ketua, Rizal menegaskan, dia tak punya strategi politik, apalagi membawa orang masuk ke BPK untuk memperkuat koalisi. "Mengalir saja, mengalir, tidak ada politik-politikan." Dia mengakui namanya memang disebut-sebut sebagai calon Ketua BPK. "Di BPK, saya mengatakan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman menganggap saya pas, saya insya Allah pas," dia menambahkan.

Rizal pun menjanjikan sederet poin jika terpilih sebagai Ketua BPK. Salah satunya memberikan kewenangan penuh tanpa intervensi kepada semua anggota. "Saya tidak akan pernah intervensi, seperti yang terjadi hari-hari ini," katanya.

Setya Novanto juga membantah soal deal saling dukung dengan anggota BPK, termasuk dengan Rizal Djalil. "Biasanya bertemu di jalan 'hai' doang, malah sombong dia. Paling ketemu kalau ada acara-acara. Tidak pernah ngobrol lebih dari 5 menit," ujarnya.

Keberadaan dia bersama pemerintah daerah dan pimpinan BPK pada seremoni penyaluran BSM, kata Setya, merupakan bagian dari bentuk pengawasan. "BSM sangat berguna untuk para siswa yang putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan sekolah. Jangan sampai ini disalahgunakan," ujarnya.

Bantahan serupa dilontarkan Ade Komarudin. Dia menegaskan bahwa undangan itu tak ada kaitannya dengan pemilihan anggota pimpinan BPK. "Ini dalam rangka pengawasan politik dan pengawasan BPK," katanya. Hal yang sama disampaikan Maruarar Sirait. "Justru dengan pemantauan itu kita tahu banyak yang tidak tepat sasaran," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis tak menutup kemungkinan anggota BPK melancarkan pendekatan ke anggota Komisi XI. Tapi tak ada jaminan pendekatan itu akan berbuah kemenangan. "Keputusan komisi bukan keputusan satu orang. Orang bisa saja menjanjikan, tapi partai belum tentu setuju," katanya.

Martha Thertina, Yohannes Seo (Kupang)