Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal deforestasi terkait pengetatan ekspor sawit ke Uni Eropa. Dia mengatakan, Indonesia tak akan melakukan boikot.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tidak ada boikot-boikotan. Jadi, kita tidak perlu merespons apa yang tidak ada," kata Airlangga usai melakukan pertemuan Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Kamis, 9 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia melanjutkan akan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan dialog terkait hal tersebut. Setop ekspor, kata dia, bukan merupakan hal yang dibahas dalam pertemuan tadi. Menurut Airlangga, setop atau boikot ekspor tidak menjadi pilihan dalam hal ini.
Lebih lanjut, dia menanggapi perihal harga CPO global yang terus menurun. "Harga (CPO) turun naik itu tergantung supply (penawaran) dan demand (permintaan). Terus salah satu yang harus dikembangkan adalah produk-produk turunan, sehingga tidak hanya menggantungkan pada minyak goreng misalnya, tetapi juga didorong ke oleo chemical dan nilai tambah yang lebih atau hilirisasi," papar Airlangga.
Untuk diketahui, oleo chemical adalah produk turunan dari minyak kelapa sawit. Selain itu, Airlangga juga menjelaskan pembahasan dalam pertemuan CPOPC.
Hasil Pertemuan CPOPC
Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut menyepakati keterlibatan negara-negara pengimpor utama melalui dialog kebijakan, serta strategi untuk pemberlakuan Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO) yang lebih luas di pasar global.
"Pertemuan juga membahas strategi perluasan keanggotaan CPOPC (Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit), yang tadi telah disepakati untuk memasukan Honduras menjadi anggota ketiga dari CPOPC dalam waktu dekat," kata Airlangga.
Selanjutnya: Dengan demikian, Honduras akan menjadi....
Dengan demikian, Honduras akan menjadi negara ketiga dan negara Amerika Tengah pertama yang bergabung di CPOPC. Dia melanjutkan, pertemuan itu juga sepakat melakukan misi bersama ke uni Eropa untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan deforestasi.
Untuk diketahui, Uni Eropa (EU) pada awal Desember 2022 lalu telah menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual kopi, minyak sawit, kedelai dan komoditas lain yang terkait deforestasi ke pasar UE. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara yang akan terkena dampak aturan itu.
"CPOPC bermaksud untuk terus terlibat dan UE dalam mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen," tutur Airlangga.
Dia melanjutkan, setelah misi bersama ke UE, mereka akan melakukan kunjungan ke India untuk memanfaatkan beberapa peluang potensial di situ, serta mempromosikan ISPO dan MSPO. Sebabnya, India telah mengakui ISPO dan MSPO. India juga memberlakukan Minyak Sawit Berkelanjutan India.
"Pada kesempatan ini, secara resmi, juga tadi menyerahkan Keketuaan CPOPC kepada Yang Amat Terhormat Dato' Sri Fadillah sebagai Ketua Malaysia untuk periode tahun 2023," ujar Airlangga.
Lebih lanjut, dia menuturkan telah melakukan dialog industri dengan para perwakilan pemangku kepentingan atau stakeholder dari industri kelapa sawit baik dari Indonesia maupun Malaysia.
Terakhir, dia menyebut para petani berharap CPOPC bisa memerankan peran lebih agar bisa membantu CPO atau minyak sawit mentah menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan baik di Indonesia maupun di Malaysia.
AMELIA RAHIMA SARI | REUTERS
Foto 
